+ Free Email +Chat + Forum Diskusi + Tax News Letter

 


 Sumber : Bisnis Indonesia 
Tanggal : 15 Febru
ari 2007

Pemelintiran fasilitas pajak merger di industri perbankan

Dalam harian ini edisi 26 Januari 2007 terdapat silang pendapat antara seorang petinggi industri perbankan dan seorang petinggi di Kantor Menko Perekonomian tentang perlu tidaknya pemberian insentif pajak untuk bank-bank yang melakukan merger.

Petinggi pertama mengakui bahwa memang dalam jangka pendek insentif mengurangi potensi penerimaan pajak (tax expenditure), namun dalam jangka menengah dan panjang jika bank semakin besar dan profitable potensi penerimaan pajak (tax potential gains) akan lebih besar dari pengurangannya.

Memang secara teoretis harapan itu dapat menjadi kenyataan apabila merger bank akan memperkuat modal, meningkatkan kinerja, sinergi pengelolaan dan daya saing industri, sehingga mampu menyediakan kredit murah yang mendatangkan laba kena pajak bagi bank dan sektor riil (debitor).

Merger bebas pajak

Pada 1998, untuk menunjang program penyehatan perbankan, dengan kuasa Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Menkeu memberikan fasilitas perpajakan kepada perusahaan termasuk perbankan dengan KMK 422/1998 yang kemudian diubah dengan KMK469/1998, KMK211/2003 dan PMK 75/2005.

Fasilitas bagi bank pengalih (transferor) meliputi: tidak ada keuntungan atas pengalihan harta karena merger dilakukan berdasar nilai buku (pooling of interest), tidak terutang PPh badan dan PPh 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, tidak terutang PPN atas pengalihan aktiva, dan tidak ada penghasilan atas kompensasi utang-piutang.

Sementara itu, fasilitas pajak bagi bank pemeroleh (acquiring) adalah tidak ada penghasilan, tidak terutang PPh, dan dapat meminta pengurangan BPHTB sampai 100%.

Sedangkan fasilitas pajak bagi pemegang saham bank pengalih adalah tidak ada PPh atas perubahan sahamnya dengan saham bank pemeroleh karena tetap dinilai berdasarkan nilai buku (tidak ada perubahan basis pemajakan).

Bank pengalih yang masih mempunyai saldo kerugian fiskal dapat dialihkan ke bank pemeroleh [untuk diberikan hak kompensasi] setelah bank pengalih menutup saldo kerugian dimaksud dengan nilai lebih revaluasi aktiva.

Pengalihan sisa kerugian tersebut dapat dilakukan dengan syarat usaha pokok bank pengalih masih aktif pada saat merger, dan usaha bank pemeroleh masih tetap berjalan sekurang-kurangnya dalam masa dua tahun setelah merger. Sebaliknya jika nilai lebih revaluasi aktiva lebih besar dari jumlah saldo kerugian, maka akan terutang PPh sebesar 10% (yang dapat diangsur).

Pemelintiran hak kompensasi

Hak atas kompensasi kerugian fiskal mempunyai nilai ekonomis untuk tahun yang bersangkutan (kompensasi horizontal) dan masa lima tahun ke depan (kompensasi vertikal) karena dapat mengurangi pembayaran pajak.

Sehubungan dengan merger, sistem perpajakan mengikuti separate business entity approach dalam arti bahwa bank pemeroleh dianggap bukan sebagai kelanjutan dari bank pengalih. Karena itu hak kompensasi kerugian fiskal bank pengalih tidak bisa dialihkan (carryover) ke bank pemeroleh.

Namun untuk lebih mendorong penyehatan bank, berdasar kuasa Pasal 10 ayat (3) UU PPh, Menkeu memperbolehkan pengalihan kompensasi kerugian dimaksud dengan syarat bank pengalih telah menutupnya dengan revaluasi aktiva.

Dalam banyak praktik yang terjadi, oleh para perencana pajak yang cerdik pandai persyaratan kompensasi vertikal tersebut dipelintir dengan suatu varian yaitu bank yang merugi mengakuisisi bank yang profitabel.

Jadi bank yang merugi tidak perlu harus merevaluasi aktiva dan membayar PPh atas nilai lebih revaluasi namun secara otomatis akan dapat melakukan kompensasi horizontal dan selanjutnya kompensasi vertikal.

Selain tidak ada PPN, bank pemeroleh tentu saja masih tetap berhak meminta pengurangan BPHTB sampai 100%. Keuntungan rekayasa merger ini meliputi tidak perlu revaluasi aktiva, tidak ada PPh 10% atas nilai lebih revaluasi, dapat otomatis kompensasi horisontal dan vertikal, tidak ada PPN, dan bank pemeroleh berhak atas pengurangan BPHTB sampai 100%.

Selanjutnya untuk menghilangkan citra kurang baik yang melekat pada nama bank pemeroleh yang merugi, setelah 2 tahun akan diikuti dengan perubahan nama, sehingga terputuslah masa lalu nama yang kurang bagus tadi.

Pemelintiran

Kebanyakan perusahaan Indonesia adalah usaha keluarga (close companies) dengan ciri adanya kepemilikan mayoritas dan pengendalian oleh pihak yang sama. Kalau terjadi merger antar bank dengan karakter seperti itu, karena tidak ada perubahan kepemilikan secara substansial, maka restrukturisasi antarbank sepengendali tersebut nampak seperti financial reengineering industri perbankan saja.

Oleh karena itu, paragraf 09 PSAK 38 menyatakan bahwa tidak ada laba (atau rugi) atas transaksi tersebut meskipun ada perbedaan antara nilai pasar aktiva yang dialihkan dengan nilai bukunya.

Dari sisi perpajakan, berdasar Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (1) UU PPh, perbedaan nilai dimaksud merupakan keuntungan sebagai obyek pajak. Namun, sejalan dengan aturan paragraf 09 dimaksud, paragraf 15 PSAK 38 meminta mencatat perbedaan nilai tersebut dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (STRES), yang disajikan sebagi unsur ekuitas.

Dalam neraca bank pemeroleh setelah merger di sisi ekuitas, STRES akan nampak sebagai pengurang nilai pasar untuk menunjukkan nilai buku aktiva yang dialihkan, sehingga yang terbaca seperti telah terjadi merger berdasar nilai buku menurut ketentuan perpajakan yang bebas pajak.

Misalnya bank A yang berdaya laba tinggi dengan nilai buku 200 dan nilai pasar 500 diakuisisi oleh bank B yang merugi dan punya nilai buku 100. Dalam sisi ekuitas neraca bank B setelah merger akan terdapat tambahan aktiva dengan nilai pasar 500 dikurangi dengan STRES 300 dan menunjukkan nilai buku 200.

Karena secara logika bisnis tidak generally acceptable kalau nilai intrinsik 200 (bank A yang berdayalaba tinggi) sama dengan 100 (bank B yang merugi) dalam Akta Notaris akan dinyatakan bahwa mantan pemegang saham bank A mempunyai hak ekuitas di bank B (baru) ekivalen 2,5x dari pemegang saham bank B (lama).

Rekayasa semacam ini dapat dikoreksi oleh petugas pajak sebagai merger yang tidak memenuhi persyaratan perpajakan dengan alasan telah terjadi basis pemajakan yang berbeda bagi pemegang saham bank A, hubungan istimewa, dan ada data (alat bukti) yang selanjutnya akan diterbitkan surat ketetapan pajak.

Atas surat ketepan pajak ini tentu akan diajukan keberatan dan seterusnya banding ke Pengadilan Pajak. Untuk memberikan putusan yang adil atas pemelintiran fasilitas seperti ini diperlukan pengetahuan tax planning yang cukup luas dari para hakim pajak.

Kuasi reorganisasi

Selain merger bebas pajak, beberapa bank yang semula mempunyai saldo laba negatif dan ekuitas "minus" yang setelah direkapitalisasi oleh Pemerintah sehingga saldo laba negatif hilang dan ekuitas menjadi 'plus' juga masih dapat memanfaatkan fasilitas kompensasi kerugian fiskal dengan melakukan kuasi reorganisasi.

Paragraf 02 PSAK 51 menyatakan bahwa kuasi reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur restrukturisasi ekuitas perusahaan dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aktiva dan kewajibannya.

Kerugian fiskal itu berasal dari kerugian komersial juga yang menyebabkan ekuitas negatif dan setelah direkapitalisasi kerugian komersial hilang dan ekuitas menjadi positif.

Namun, dalam kebijakan rekapitalisasi yang menghilangkan saldo kerugian komersial tadi mungkin terjadi ketinggalan klausul yang menyatakan bahwa berdasar uniformity principle seharusnya saldo kerugian fiskal juga dianggap (secara legal formal) sudah tidak ada lagi.

Akibat dari diskrepansi pengaturan demikian dalam neraca fiskal bank masih ada saldo kerugian fiskal yang masih berhak atas kompensasi vertikal. Hal ini dimanfaatkan oleh bank-bank yang direkap untuk melakukan reorganisasi kuasi (atas struktur modal) dengan menutup saldo kerugian komersial ke modal, sehingga secara komersial tidak ada lagi saldo rugi.

Namun, karena saldo kerugian fiskal masih tetap ada dan dapat dikompensasikan, maka secara fiskal bank tersebut masih rugi (walaupun secara komersial laba) dan tidak membayar PPh badan (mungkin sampai 5 tahun).

Anomalinya lagi, walaupun secara fiskal masih rugi dan tidak membayar PPh badan, karena secara komersial telah mendapat laba maka bank akan membagi dividen kepada pemegang saham dan tantiem serta sejenisnya kepada pihak lain.

Dengan demikian, program rekapitalisasi ini menyediakan double dipping (keringanan ganda) kepada bank, karena sebuah bank yang misalnya mempunyai saldo laba negatif 1.000, selain dipakai sebagai dasar rekapitalisasi juga saldo tersebut dimintakan kompensasi kerugian untuk perpajakan. Kalau misalnya atas saldo tersebut diberikan rekap penuh 1.000, karena nilai ekonomis pajak atas saldo negatif adalah 300 (30%) maka bank akan mendapat manfaat 1.300.

Double dipping dapat terjadi karena belum ada dasar hukum (uniformity principle) yang menyatakan bahwa saldo laba negatif yang secara komersial dihilangkan melalui program rekapitalisasi itu juga seharusnya secara fiskal tidak ada lagi.

Bagaimana ke depan

Pemberian fasilitas pajak untuk menggairahkan kinerja bisnis dan perbaikan iklim investasi memang diperlukan, namun pengumpulan dana APBN melalui sistem perpajakan juga merupakan hal yang tidak dapat dengan begitu saja dikesampingkan.

Oleh karena itu, proporsionalitas antara pemberian fasilitas dengan keperluan penerimaan harus dipertimbangkan secara seksama.

Pemelintiran fasilitas merger bank dari hak kompensasi vertikal menjadi kompensasi horizontal dan vertikal sekaligus yang diikuti dengan perubahan nama dan pemanfaatan PSAK 38 dapat terjadi antara lain karena kurang rincinya aturan merger berdasar kuasa Pasal 10 ayat (3) UU PPh.

Kesederhanaan aturan tersebut ditambah lagi dengan belum adanya yurisprudensi tentang pemelintiran fasilitas dan rekayasa lainnya. Demikian juga dengan kuasi reorganisasi yang menimbulkan double dipping bagi industri perbankan.

Memang kesederhanaan tersebut secara efektif menambah insentif pajak bagi industri dimaksud. Agar tidak terjadi tax expenditure yang tidak proporsional yang dapat mengganggu keadilan distribusi beban APBN berdasar prinsip ability to pay dan benefit principle, rasanya sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali ketentuan tentang merger, pemanfaatan PSAK 38 dan double dipping dari kuasi reorganisasi.

Oleh Gunadi
Guru Besar Perpajakan FISIP UI

 

Periksa Email

Member ID:

Password:

FREE !
Klik disini untuk mendaftar

Komunitas Infopajak:
+ Email Gratis (8MB)
 
- anda@infopajak.com
  - Akses darimana saja

+ Chat 
+ Forum Diskusi
+ Search WWW
+ Tax News Letter

 

Featured Product


UU Perpajakan

UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

FREE

Softcopy UU Pajak 2000, 
kirim email ke support@infopajak.com dengan subject Undang-undang

 

 

 About | Pendaftaran | Lupa Password | Perjanjian Pemakai | Petunjuk Pencarian | Contact Us

2000-2004 All rights reserved. Privacy policy