+ Free Email +Chat + Forum Diskusi + Tax News Letter

 


 Sumber : Bisnis Indonesia 
Tanggal : 21 Juli 2005

Warisan akan kena pajak

JAKARTA (Bisnis): Dalam pembahasan RUU Perpajakan oleh Tim Review, yang beranggotakan pejabat Depkeu dan swasta, muncul usulan untuk mengenakan pajak penghasilan sebesar 5% (final) atas pemberian warisan dan hibah di atas Rp500 juta.

Direktur Pajak Penghasilan, Depkeu, Sumihar Petrus Tambunan membenarkan hal itu. Namun, lanjutnya, usulan itu belum masuk secara resmi dalam draf RUU Pajak Penghasilan.

"Jika Tim Review sepakat, nanti dimasukkan ke dalam draf RUU PPh. Sekarang masih dibahas," katanya di Jakarta kemarin.

Tim Review adalah tim kecil yang dibentuk oleh Menteri Keuangan Jusuf Anwar untuk mengkaji ulang draf RUU Perpajakan yang dihasilkan Tim Ditjen Pajak.

Tim itu dipimpin Bambang Subianto (mantan Menkeu) dengan anggota a.l. John Prasetio (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Internasional, mantan chairman Ernst&Young), Rahmat Gobel (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan/bos Panasonik Gobel Indonesia), dan Theodore P. Rachmat (mantan Presdir Grup Astra).

Juga Gunadi (Direktur Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak Ditjen Pajak), I Made Erata (staf ahli Menkeu bidang Penerimaan), Sumihar Petrus Tambunan, dan Erwin Silitonga (Anggota Tim Pengkaji Ditjen Pajak)

Tim ini akan bekerja sampai akhir Agustus 2005. Akhir bulan ini tim dari Dana Moneter Internasional akan datang untuk ikut memberikan masukan terhadap draf RUU Perpajakan tersebut.

"Jika usulan IMF bagus, akan kita masukkan ke dalam draf RUU," ujar seorang anggota Tim Review dari kalangan swasta.

Staf Tim Pengkaji Ditjen Pajak Robert Pakpahan menyatakan dalam draf awal yang dibuat tim penyusun dari Ditjen Pajak, tidak ada pasal yang mengatur soal pajak warisan. "Jika tim review memberikan usulan seperti itu, baguslah," kata Robert, yang juga salah seorang anggota Tim Ditjen Pajak, kepada Bisnis kemarin.

Batas Rp500 juta

Seorang konsultan keuangan yang ikut dalam pembahasan di Tim Review menyatakan untuk melindungi masyarakat lapisan bawah dan menengah, akan ditentukan batas harta warisan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Besarnya adalah Rp500 juta untuk masing-masing penerima.

"Angka itu dilihat dari sisi penerima warisan, bukan dari total harta warisan. Jika seeorang bapak meninggalkan harta Rp2 miliar yang dibagikan kepada empat ahli waris, maka atas penyerahan harta warisan tersebut tidak kena PPh."

Tarif PPh atas harta warisan diusulkan 5% dan bersifat final. Ada kemungkinan harta dalam bentuk penyertaan modal (saham) dan harta bergerak lainnya juga termasuk dalam kategori harta warisan yang dikenakan pajak.

Berdasarkan UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perolehan harta warisan dikenakan BPHTB sebesar 5%. Batas warisan tidak kena BPHTB, menurut peraturan pemerintah, adalah maksimal Rp300 juta. Namun daerah diberi wewenang untuk menentukan batas harta warisan yang tidak kena BPHTB.

"Maksimal Rp300 juta. Tapi di beberapa daerah ada yang Rp150 juta, ada juga yang Rp200 juta. Tergantung kebijakan masing-masing daerah," kata Kasubdit Penilaian Ditjen PBB Imam Arifin kemarin.

Selain itu, Tim Review juga mengusulkan agar ketentuan pajak mengenai hibah dipertegas. Berdasarkan UU Pajak yang berlaku saat ini, harta hibah bebas pajak penghasilan jika diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi sepanjang tidak ada hubungan kerja.

Keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat adalah hubungan antara bapak dan anak, atau antara anak dan bapak. Dengan demikian, hibah dari kakek ke cucu atau sebaliknya tetap kena PPh.

Dalam draf RUU Pajak, hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat juga dikenakan pajak penghasilan. "Ini untuk mengeliminasi harta hibah yang tidak jelas asal-usulnya. Anda tahu, banyak pejabat yang mengaku memperoleh hibah dalam jumlah besar-besar."

Sumihar P. Tambunan menyatakan pajak atas hibah sulit dikejar karena penerima hibah tidak melaporkan ke kantor pajak. "Sistemnya adalah self assessment. Jadi, jika mereka tidak melapor, ya kami tidak tahu."

Pajak warisan

Berdasarkan buku International Tax Summaries, 1994, yang diterbitkan Coopers & Lybrand, sebagian besar negara mengenakan pajak warisan (lihat Tabel). Di Indonesia, isu mengenai pajak atas warisan muncul sejak UU Perpajakan 1994. Namun ketentuan mengenai pajak warisan selalu gugur sebelum masuk dalam draf resmi.

"Di Jepang, jika tidak ada pengembangan, harta warisan akan habis dikenakan pajak dalam tiga generasi. Di Amerika Serikat bahkan bisa habis dalam dua generasi," kata seorang anggota Tim Review. (par)

Periksa Email

Member ID:

Password:

FREE !
Klik disini untuk mendaftar

Komunitas Infopajak:
+ Email Gratis (8MB)
 
- anda@infopajak.com
  - Akses darimana saja

+ Chat 
+ Forum Diskusi
+ Search WWW
+ Tax News Letter

 

Featured Product


UU Perpajakan

UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

FREE

Softcopy UU Pajak 2000, 
kirim email ke support@infopajak.com dengan subject Undang-undang

 

 

 About | Pendaftaran | Lupa Password | Perjanjian Pemakai | Petunjuk Pencarian | Contact Us

2000-2004 All rights reserved. Privacy policy