|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
+ Free Email +Chat + Forum Diskusi + Tax News Letter |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Penentuan sumber penghasilan atas royalti dalam UU Pajak Penghasilan Penentuan
sumber penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) penting
untuk dua hal, yaitu kewajiban memotong PPh bagi wajib pajak dalam negeri
yang membayarkan penghasilan dan menentukan apakah pajak yang dibayar di
luar negeri atas suatu jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh
wajib pajak dalam negeri, dapat dikreditkan di Indonesia untuk keperluan
penghitungan pajak penghasilan.
Jadi terdapat dua tujuan utama dari penentuan sumber penghasilan ini,
yaitu untuk kepentingan penerimaan PPh melalui pemotongan dan hal ini
biasanya terkait dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib
pajak luar negeri, dan secara unilateral UU PPh menentukan metode
penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak dalam negeri.
Penentuan sumber penghasilan berdasarkan UU PPh diatur di Pasal 24 yang
pada dasarnya mengatur batas kredit pajak luar negeri yang dapat
dikreditkan di Indonesia. Untuk itu ditentukan aturan dalam menentukan
sumber penghasilan, yang rumusannya diatur di Pasal 24 ayat (3):
(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dkreditkan,
penentuan sumber penghasilan adalah sebagai berikut:
penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan
yang menerbitkan saham dan sekuritas tersebut bertempat kedudukan;
penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak adalah Negara tempat pihak yang membayar atau
dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
Ketentuan yang diatur di ayat (3) huruf b menunjukkan sumber
penghasilan berupa "royalti" di negara di mana pembayar berada
atau berkedudukan atau di mana yang dibebani royalti tersebut berada.
Penjelasan ayat (3) huruf b tersebut tidak diberikan karena penjelasan
dimaksud hanya menyangkut sumber penghasilan berupa capital gains dari
penjualan rumah yang berada di Singapura.
Contoh: PT Indonesia menyewa peralatan untuk keperluan operasinya di
Indonesia dan menyewanya dari sebuah perusahaan di Singapura. Pada saat PT
Indonesia membayar sewa, maka perusahaan tersebut harus memotong PPh Pasal
26 dengan tarif sebagaimana diatur di Article 12 dari DTA (Double Taxation
Agreement) Indonesia-Singapura, yaitu 15%.
Ketentuan Pasal 13 (3) DTA Indonesia-Singapura definisi
"royalties":
3. The term "royalties" as used in this Article means
payments of any kind received as a consideration for the use of, or the
right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work
including cinematograph films and films or tapes for radio or television
broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret
formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial,
commercial or scientific equipment, or for information concerning
industrial, commercial or scientific experience."
Definisi di atas menunjukkan penghasilan dari penyewaan peralatan
industri masuk dalam definisi "royalti".
Dapat dikurangkan
Dalam kasus tersebut, ada dua hal penting yaitu pembayaran dilakukan
oleh wajib pajak Indonesia dan peralatannya dipergunakan di Indonesia.
Dari PT Indonesia, pembayaran royalti tersebut merupakan biaya yang dapat
dikurangkan, dan ada kewajiban untuk memotongnya sesuai dengan ketentuan
Pasal 26.
Contoh kedua: PT Indonesia yang punya usaha tetap di Singapura.
Misalkan saja biaya sewa dari peralatan tersebut dibayar langsung dari
kantor pusat PT Indonesia di Jakarta. Dalam situasi yang demikian apakah
royalti tersebut bersumber di Indonesia sebagaimana diatur di Pasal 24
ayat (3)?
Mengingat contoh kedua melibatkan negara yang mempunyai DTA dengan
Indonesia maka perlakuannya harus merujuk kepada DTA yang bersangkutan.
Penentuan sumber "royalti" berdasarkan DTA Indonesia-Singapura
diatur di Pasal 12 ayat (5):
"5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when
the payer is that State itself, a political subdivision, a local
authority, a statutory body or a resident of that State. Where, however,
the person paying royalties, whether he is a resident of a Contracting
State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in
connection with which the liability to pay royalties was incurred, and
such royalties are borne by such permanent establishment, then such
royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the
permanent establishment is situated."
Ketentuan diatas menunjukkan dalam hal royalti itu punya hubungan
dengan suatu bentuk usaha tetap maka sumber dari royalti tersebut bukan di
negara di mana pembayarnya berada, tetapi sepanjang pembayaran royalti itu
dibebankan kepada suatu bentuk usaha tetap, maka sumbernya adalah di
negara di mana "bentuk usaha tetap" berada.
Dari contoh kedua, tampak sumber royalti berada di Singapura. Dengan
demikian maka PT Indonesia tidak boleh memotong PPh Pasal 26.
DTA dengan Amerika Serikat punya aturan berbeda dengan UN Model
menyangkut sumber penghasilan dari royalti, dan diatur di Article 7(3),
yang berbunyi:
"(3) Royalties described in paragraph (3) of Article 13
(Royalties) for the use of, or the right to use, property or rights
described in such paragraph within a Contracting State shall be treated as
income from sources within such Contracting State."
Ketentuan itu mengatur sumber penghasilan dari royalti berada di negara
di mana menggunakan hak atas royalti dilakukan. Jadi bukan di negara
darimana pembayaran dilakukan.
Oleh Rachmanto Surahmat |
| ||||||||||||||||||||||||||||
