Click Here To Visit Our Sponsor
Click Here To Visit Our Sponsor
  Your online tax center
 + Free Email + Chat + Forum Diskusi + Tax News Letter +

MASALAH PAJAK

PPN ATAS BIRO PERJALANAN WISATA

Yth, yang ingin saya tanyakan untuk pengenaan PPN atas penjualan tiket pswt udara luar negeri apakah terutang PPN ? demikian juga untuk biaya akomodasi di luar negeri dan paket dimaksud yang dijual di d.n, apakah juga terutang PPN, contohnya : Pesrh BPW menjual paket aust sebesar $2.000,- per pax, yang terdiri dari : tiket pst sby- depn -perth $ 900,-, b.akomodasi 2 n/3d $ 1000,-, profit bpw  $  100,-.  Karena untuk tiket ln sudah kena pajak demikian pula u.b akomodasi sama. Apakah tidak yg sebenarnya terutang PPN hanya $ 100,-  
Bagaimana pendapat Bapak, kami mohon penjelasan ?

- Renasia -

Jawaban:

Perlu kami jelaskan dulu pertama-tama bahwa perusahaan Bapak adalah Perusahaan Biro Perjalanan/Pariwisata. Ketentuan mengenai PPN atas Biro Perjalanan diatur tersendiri melalui Keputusan Menteri Keuangan No.642/kmk.04/1994.Sehingga perhitungan PPNnya berbeda dengan perhitungan PPN yang biasanya.

Dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa PPN untuk Biro Perjalanan diatur dengan mempergunakan Nilai Lain.Yang dimaksud dengan Nilai Lain dalam Keputusan tersebut adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.  Dasar penetapan Nilai Lain untuk penyerahan jasa biro perjalanan/pariwisata adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Sehingga penyerahan jasa biro perjalanan/pariwisata adalah sebesar 10 %  (tarif PPN) x 10 (Nilai Lain) % x jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, sehingga tarif efektifnya adalah 1 % x jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

Berdasarkan Penjelasan Bapak, jumlah yang seharusnya ditagih adalah sebesar US$ 2.000, sehingga PPN yang terhutang adalah 1 % x US$ 2.000,- = US$ 20,-

Kami ingatkan disini bahwa, Pajak Masukan yang berkenaan dengan pajak yang terutang tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukan dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan.

Demikian penjelasan kami.

 

JASA MANAJEMEN ?
Saya mengharapkan sekali masukan dan bantuan bapak/ibu tentang beberapa permasalahan yang ingin saya tanyakan :

Misalnya, PT A mengadakan suatu kontrak atau perjanjian dengan PT. B dalam hal FMS ( Fleet Management Service ). Dalam hal ini PT. A berkewajiban untuk mengontrol dan melakukan perawatan atas seluruh kendaraan yang di miliki oleh PT. B. Seluruh Biaya service atau perbaikan kendaraan, apakah itu pemeriksaan secara berkala atau pun karena kecelakaan, dibayar oleh PT. A. sedangkan pada setiap akhir bulan PT. A akan melakukan penagihan ke PT. B  Inculde dengan biaya service yang dikeluarkan ).

Pertanyaan saya :
Apakah atas jasa yang diberikan oleh PT. A ke PT. B bisa dikategorikan sebagai jasa managemen yang merupakan obyek PPh Pasal 23 atau atas transaksi tersebut tidak terhutang PPH Pasal 23 nya. Sebagai catatan, PT. A dalam melakukan perawatan unit, tidak memiliki bengkel service sendiri, tapi menyerahkan ke pihak ke tiga. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut akan melakukan penagihan sebesar B. Service yang dikeluarkan ke PT. A ( untuk hal ini menurut saya tidak terhutang Pajak Penghasilan ), tapi bagaimana hal nya dengan penagihan dari PT. A ke PT B ? Kapan suatu transaksi tersebut bisa dianggap sebagai jasa managemen ?

- Suherman -

Jawaban:

Mengacu kepada SE-02/PJ.42/2000 tentang pph atas jasa manajemen dan jasa konsultan, sehubungan dengan pertanyaan bapak dapat kami uraikan sbb :

Kapan suatu transaksi dianggap sebagai Jasa Managemen?
Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-08/PJ.222./1984 tanggal 15 Maret 1984
telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen.

Berdasarkan penjelasan Bapak dalam hal ini PT A, bertindak atas nama PT B untuk mengontrol dan melakukan perawatan atas seluruh kendaraan yang di miliki oleh PT. B. Sehingga PT. B bebas dari segala urusan mengenai kendaraan yang sebenarnya bagian dari pekerjaaan manajemen yang harus dilakukan olehnya. Walaupun PT.A tidak memiliki bengkel sendiri namun dalam hal ini PT.A tetap harus bertanggung jawab dan melaksanakan atas segala macam urusan manajeman kendaraan bukan hanya memberikan advis saja, sehingga tidak dapat juga dikatakan sebagai konsultan manajeman.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas atas kegiatan yang dilakukan oleh PT A dapat dikategorikan sebagai Jasa Manajemen sehingga dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 6 % dari jumlah bruto.

Demikian pandangan kami.

 

 

www.infopajak.com