Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pemasangan,
Penyiaran Atau Penayangan Iklan Di Media Massa Dan/Atau Media Luar Ruang
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.03/200
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Penegasan Atas Penyelesaian
Pemeriksaan Terkait Dengan Pembentukan KPP Pratama Di Pulau Jawa Dan Bali
Selain KPP Pratama Di Wilayah Kanwil Jakarta Pusat Dan Kanwil Jakarta
Selatan
Surat Direktur Pemeriksaan
Dan Penagihan No. S-61/PJ.0413/2007
Tata Cara Penatausahaan Wajib
Pajak, Subjek Pajak Dan Objek Pajak Dalam Rangka Pembentukan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Di Pulau Jawa Dan Pulau Bali Selain KPP Pratama Di
Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-87/PJ/2007
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi , Dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Direktur Jeneral Pajak Nomor: PER-81/PJ./2007
Penegasan Atas Pelaksanaan
Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.04/2007
Kebijakan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.04/2007
Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan
Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta
Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.03/2007
Perubahan Keempat Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 31 Tahun 2007
Tata Cara Pemungutan Pajak
Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 46/PMK.03/2007
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan
Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 43/PMK.03/2007
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan
Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 42/PMK.05/2007
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan
Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta
Utara
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-24/PJ/2007
Persiapan Penerapan Sistem
Administrasi Modern Pada Kantor Wilayah DJP Dan Pembentukan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2007
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 Tentang Jenis Jasa
Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23
Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.03/2007
Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian
Surat Keterangan Fiskal Dan Pencabutan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE-33/PJ.4/2001 Tentang Surat Keterangan Fiskal
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2007
Jenis
Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal
23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-70/PJ/2007
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-69/PJ/2007
Perubahan Kedelapan Atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-68/PJ/2007
Tata Cara Pemberian Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-67/PJ/2007
Pelaksanaan
Dan Pengawasan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, SPT Masa PPh
Dan SPT Tahunan PPh
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ./2007
Penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Oleh Wajib
Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ/2007
Pembayaran/Penyetoran PBB Dan BPHTB
Dalam Rangka Implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
Surat Direktur Pajak No. S-06/PJ.13/2007
Penetapan
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Yang
Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2007
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.07/2007
Distribusi
Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN & PPN BM, Pajak Lainnya, Serta
PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2007
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-37/PJ/2007
Penetapan
Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh
Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 05/PMK.07/2007
Penetapan
Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 03/PMK.07/2007
Pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus,
Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja
/Bendaharawan Pemerintah
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2007
Pemberian
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang usaha
Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.03/2007
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/ Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 11/PMK.03/2007
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000
Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2007
Penghapusan
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak
Dalam Masa Transisi
Pemberlakuan Modul Penerimaan Negara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-2/PJ./2007
Penyesuaian
Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh
Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 01/PMK.03/2007
Penghapusan
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Dalam Masa Transisi Pemberlakuan
Modul Penerimaan Negara
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2007
Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau
Penyerahan BarAng Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007
Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007
Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah
Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-178/PJ./2006
Laporan Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.52/2006
Tata
Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Memiliki Tempat Usaha Di
Pusat Perdagangan Dan/Atu Pertokoan
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-175/PJ./2006
Pajak
Penghasilan Pasal 26 Atas Guarantee Fee
Surat Pj. Direktur Pajak No.
S-1205/PJ.341/2006
Pajak
Pertambahan Nilai Yang Terutang Tidak Dipungut Atas Impor Peralatan Studio
Dan Komunikasi Yang Digunakan Oleh Lembaga Sandi Negara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 993/KMK.03/2006
Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 4 Ayat (2) Atas Pembayaran Bunga Kepada Nasabah Pemegang Surat Utang
Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-171/PJ./2006
Perlakuan
PPN Atas Jasa Angkutan Antar Jemput Karyawan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-789/PJ.53/2006
Permohonan
Penjelasan Dan Contoh Dasar Pengenaan Pajak Usaha Jasa Perbengkelan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-788/PJ.53/2006
Perlakuan
PPN Atas Turnkey Project
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-763/PJ.53/2006
Perlakuan Pajak Masukan Yang Terkait Dengan
Penyerahan Yang Dibebaskan PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-741/PJ.51/2006
Keringanan
Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-730/PJ.51/2006
Penjelasan Pengenaan PPh Pasal 26 Sesuai
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Singapura
Surat Pj. Direktur Pajak No.
S-1082/PJ.341/2006
Peminjaman
Berkas/Data Wajib Pajak Oleh Tim Audit Ditjen - DEPKEU RI
Surat Pj. Direktur Pajak No.
S-1077/PJ.322/2006
Sosialisasi
Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara Mengenai PPN Dan PPh Pasal 22, 23, 26 Di Lingkungan
Sekretariat Negara Tanggal 18 September 2006
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-1075/PJ.32/2006
Indonesia
- Malaysia Tax Treaty
Surat Direktur Pajak No.
S-1058/PJ.341/2006
Berkas
Wajib Pajak PT JST Indonesia
Surat Direktur Pajak No.
S-1059/PJ.344/2006
Permohonan
Penjelasan Dan Penegasan Mengenai Bukti Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Yang
Menggunakan Tanda Tangan Secara Otomatis Dan Didistribusikan Melalui
Website
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-1060/PJ.331/2006
SK
PPN Ditanggung Pemerintah Untuk Banknote SA. RYAL
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-679/PJ.53/2006
PPN
Yang Terlanjur Dipungut Dan Surat Keterangan Bebas PPN
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-620/PJ.53/2006
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 123/PMK.03/2006
Rekomendasi
Pembebasan PPN dan PPN BM
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-722/PJ.53/2006
Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2006,
Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.22/2006
Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-160/PJ./2006
Penetapan Alokasi Definitif Dada Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Tahun Anggaral 2006
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.02/2006
Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk,
Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur
Pajak Standar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.52/2006
Saat
Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian Dan Tata Cara
Pembetulan Faktur Pajak Standar
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-159/PJ./2006
Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan
Oleh Penampung, Penyalur, Dan/Atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka
Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami
Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.03/2006
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa
Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.03/2006
Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa
Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 92/PMK.03/2006
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 91/PMK.03/2006
Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Rakyat
Bangladesh
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.34/2006
Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006
Tanggal 29 September 2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Ralat Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006
Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.75/2006 Tanggal
20 September 2006 Tentang Insentif Jurusita Pajak Direktorat Jenderal
Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.75/2006
Insentif Jurusita Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.75/2006
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang
Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan/Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 86/PMK.03/2006
Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995
Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.03/2006
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-147/PJ./2006
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 Tentang Bentuk,
Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.52/2006
Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.52/2006
Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan
Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-19/PJ./2006
Pencabutan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.44/1994 Tentang Tatacara Pemberian Tax
Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.42/2006
Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-124/PJ/2006 Tentang
Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2006
Pelaksanaan Analisis Risiko
Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai Lebih Bayar
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-124/PJ./2006
Kebijakan Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai Lebih Bayar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2006
Jangka Waktu Penyelesaian
Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.53/2006
Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, Dan Langkah-Langkah
Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2006
Jangka Waktu Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.53/2006
Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-122/PJ./2006
Pembebasan
Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran
Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di
Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 54/PMK.04/2006
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006
Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-102/PJ./2006
Penegasan Saat Berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-04/PJ.34/2005 Tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner"
Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara
Indonesia Dengan Negara Lainnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.3/2006
Tata Cara Pembatalan/Penggantian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP) Dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Yang Tidak Dapat
Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-89/PJ/2006
Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./2006
Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005
Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan
Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ./2006
Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Madya
Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Bekasi, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Denpasar
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-72/PJ./2006
Penjelasan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia -
Korea Selatan
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-311/PJ.341/2006
PPh
Pasal 23 Jasa Angkutan Umum Di Darat
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-308/PJ.313/2006
Penegasan Atas Proses Restitusi PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-196/PJ.53/2006
Perlakuan PPN Atas Riset Pemasaran Untuk
Pihak Di Luar Daerah Pabean
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-87/PJ.53/2006
Penegasan Perlakuan PPN Atas Evaluasi/Laporan Kegiatan Review Pelatihan
Tenaga Kependidikan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-141/PJ.53/2006
Permohonan Penegasan Bahwa Orientasi Manajemen Pembelajaran Fisika Program
Penguatan Sains Dan Teknologi MA (STEP‑2 IDB) Tidak Kena PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-71/PJ.53/2006
Penjelasan Tentang Perlakuan PPN Atas Pengalihan Hak Atas Aktiva Tetap
Yang Bergerak
Surat Direktur Pajak No. S-200/PJ.52/2006
Penegasan Pengenaan PPn BM Atas Penyerahan Apartemen
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-202/PJ.51/2006
Tanggapan Mengenai Draft Economic Partnership Agreement (EPA)
Indonesia-Jepang
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No. S-170/PJ.344/2006
Penegasan Pemberian Imbalan Bunga
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No. S-246/PJ.332/2006
PPN
Atas Pemadukan BKP Dari DPIL Ke PDKB Berupa Mesin Dan/Atau Peralatan
Pabrik Yang Dipergunakan Secara Langsung Dalam Proses Produksi Di PDKB
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No. S-230/PJ.32/2006
Penegasan PPN
Surat Direktur Pajak No. S-70/PJ.53/2006
PPN
Di Kawasan Berikat
Surat Direktur Jenderal No. S-30/PJ.322/2006
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada
Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-70/PJ./2006
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada
Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-69/PJ./2006
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan
Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ./2006
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan
Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya
Pekanbaru
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ./2006
Ralat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/PMK.03/2006 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara
Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa
Ralat Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 23/PMK.03/2006
Pembebasan Pajak Produk Perbankan syariah
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No. S-368/PJ.313/2006
Tata
Cara Pengurusan Stiker Lunas PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-291/PJ.51/2006
Pembebasan PPN Atas Pembangunan
Rumah Ibadah
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-88/PJ.53/2006
Penjelasan Mengenai Meterai Tempel Satu Rupiah
Surat Direktur Pajak No. S-75/PJ.53/2006
Mohon
Penjelasan Pengenaan PPN
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-69/PJ.53/2006
Perlakuan PPN Atas Jasa Penunjang Penerbangan Dan Bandar Udara
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-68/PJ.53/2006
Perlakuan PPN Atas Biaya Kursus
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-67/PJ.53/2006
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Technical Assistant Agreement
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-38/PJ.53/2006
Pembebasan PPN Atas Jasa Kontraktor
Surat Direktur Pajak No. S-37/PJ.53/2006
Pembebanan PPN Atas Kapal-Kapal Korea Selatan
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-31/PJ.53/2006
Permohonan Penegasan Bahwa Sertifikasi (Short Course) Guru Madrasah Aliyah
Bidang Studi Biologi Tidak Kena PPN
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-35/PJ.53/2006
Permohonan Penjelasan Peraturan Perintah Nomor 38 Tahun 2003
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-33/PJ.53/2006
Pajak Pertambahan Nilai Nenvabfy
Perlakuan PPN Atas Jasa Penempatan
CUTE
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-24/PJ.53/2006
Permohonan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Nama Kongregasi
Suster-suster Cinta Kasih Dari Maria Bunda Berbelas Kasih (SCMM)
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-20/PJ.53/2006
Permohonan Restitusi
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-26/PJ.53/2006
Perlakuan PPN Atas Sponsorship
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-25/PJ.53/2006
Mohon
Penjelasan Barang Bebas Pajak
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-23/PJ.53/2006
Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang
Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.53/2006
Permohonan Pembebasan Pembayaran PPN
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-127/PJ.52/2006
Permohonan Pembebasan Bea Masuk Untuk Alat Pelindung Diri (APD) Flu
Burung Bantuan Menteri Kesehatan Singapura
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-104/PJ.52/2006
Permohonan Pembebasan PPN Dimuka Atas Jasa Sewa Rumah Oleh KB Belanda
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-62/PJ.52/2006
Permohonan Pemberian Fasilitas PPN Impor
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-60/PJ.52/2006
Penelitian Lapangan Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.51/2006
Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 Tentang
Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau
Bintan Dan Pulau Karimun
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.52/2006
Penjelasan Permohonan Restitusi
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-70/PJ.52/2006
Permohonan Penegasan Pembayaran PPN Di Wilayah Pulau Bintan
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-28/PJ.52/2006
PPN
Atas Penjualan Agunan Dan Komisi Pengelolaan Portfolio
Surat Direktur
Jenderal PPN
Dan PTLL No. S-04/PJ.53/2006
Penetapan Alokasi Sementara Dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 19/PMK.02/2006
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-144/PJ./2005
Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-47/PJ./2006
Perubahan
Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah No.145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006
Penetapan
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi Dan
Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah
Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.02/2006
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di
Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 28/PMK.03/2006
Perubahan
Kesembilan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang
Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk
Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di
Indonesia
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/PMK.04/2006
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara
Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Pajak
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 23/PMK.03/2006
Penelaah
Keberatan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yang Telah
Mengimplementasikan Organisasi Modern
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 99/KMK.01/2006
Account
Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan
Organisasi Modern
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK.01/2006
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang
Pribadi
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-15/PJ./2006
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-14/PJ./2006
Pedoman
Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendaharawan Atau Penaggung
Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS Di Masing-Masing Unit Penerima BOS
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ./2006
Perubahan
Kedelapan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk
Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di
Indonesia
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 12/PMK.04/2006
Perekaman
SPT Masa PPN Dan Konfirmasi Faktur Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.52/2006
Bentuk
Surat Setoran Pajak
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-01/PJ./2006
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kerajaan Thailand
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2006
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Kuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang
Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KMK.01/2006
Tata
Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Wajib Pajak
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 121/PMK.06/2005
Rencana
Pemeriksaan Nasional Tahun 2006
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.7/2005
Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian
Tengah Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 579/KMK.01/2005
Penunjukan
Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB Dan Bank Operasional III BPHTB
Keputusan Dirjen
Perbendaharaan No. KEP-07/PB./2006
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 Tentang Bentuk
Surat Setoran Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.24/2006
Penjelasan Tentang Kertas Segel Tahun 1980
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-359/PJ.53/2006
Permohonan Pengeluaran Barang Impor Dengan SP-3
Surat Direktur PPN Dan PTLL
No.
S-128/PJ.52/2006
Perlakuan PPN Atas Penyerahan Barang Modal Dan/ Atau Barang Lainnya Yang
Bukan Untuk Diperjualbelikan Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan
Antar Cabang
Surat Direktur PPN Dan PTLL
No.
S-122/PJ.51/2006
Penjelasan Atas Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-492/PJ.52/2005
Perlakuan PPN Atas Proyek Pemerintah
Surat Direktur PPN Dan PTLL
No.
S-356/PJ.53/2005
Dasar
Pengenaan Pajak Atas Pembayaran Termin Proyek
Surat Direktur Pajak
No.
S-355/PJ.53/2005
Penegasan Atas Restitusi PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL
No.
S-354/PJ.53/2005
Perlakuan PPN Atas Jasa Agen Pembayaran Dan Jasa Agen Jaminan
Surat Direktur PPN Dan PTLL
No.
S-353/PJ.53/2005
Penegasan Kembali Perlakuan PPN Atas Gerai Es Krim "AAA"
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-351/PJ.53/2005
Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-277/PJ.53/2005
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Keagenan Asuransi
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-249/PJ.53/2005
PPN
Atas Penyerahan Barang Ke Kntor Cabang Dan Penggantian Biaya
Surat Direktur Pajak No.
S-364/PJ.52/2005
Permohonan Pengeluaran Barang Impor
Surat Direktur Pajak No.
S-362/PJ.52/2005
PPN
Di Kawasan Berikat
Surat Direktur Pajak No.
S-361/PJ.52/2005
Permohonan Penegasan Atas Penerapan PPN Terhadap Penyerahan Di Luar Daerah
Pabean
Surat Direktur PPN Dan PTLL
No.
S-360/PJ.52/2005
Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas Pemberian Volume Discount
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-350/PJ.52/2005
Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-344/PJ.52/2005
Permohonan Penegasn Tentang Penyerahan BKP Dari PDKB Ke Pengusaha
Fasilitas KITE
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-267/PJ.52/2005
Permohonan Penegasan Bahwa Karton Box Tidak Terutang PPN/PPnBM Bila
Dipasok Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL
No.
S-266/PJ.52/2005
Penjelasan Atas Pemberlakuan PPN Dan PPn BM
Di Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-246/PJ.52/2005
Perlakuan Pengenaan PPN Dan PPnBM Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau
Batam
Surat Direktur PPN Dan PTLL
No.
S-245/PJ.52/2005
Permohonan Pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-238/PJ.52/2005
Permohonan Penjelasan
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-215/PJ.52/2005
PPn
BM Atas Produk Industri Kosmetik
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-241/PJ.51/2005
Withholding Tax Dalam Pengembangan Asian Bond Market Initiative (ABMI)
Surat Direktur Pajak No.
S-385/PJ.3/2005
Objek PPh Pasal 26 Yang Juga Dikenakan PPN Impor
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-251/PJ.323/2005
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Jasa Surveyor Yang Dilakukan Di Daerah Pabean
Tetapi Dimanfaatkan Di Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-325/PJ.32/2005
Perlakuan PPh, Pemotongan/Pemungutan, Atas Jasa Konstruksi Sub-Bidang
Reklamasi Dan Pengerukan
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-320/PJ.313/2005
Tanggapan Atas Permintaan Informasi Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No.
S-330/PJ.342/2005
Penegasan Tentang Pengukuhan PKP
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-231/PJ.52/2005
Pertanyaan Tentang Permohonan Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi
Sesuai Dengan KMK Nomor 542/KMK.04/2000 Tanggal 23 Deseber 2000
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-328/PJ.331/2005
Pembebasan PPN Atas Pembangunan Rumah Ibadah
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-235/PJ.53/2005
Klarifikasi Berita Dalam Media Massa
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-297/PJ.313/2005
Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-239/PJ.332/2005
Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor 1 (Satu) Unit
Mobil Pemadam Kebakaran a.n. Pemerintah Kota Surabaya
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-236/PJ.52/2005
Pemasukan Bahan Dan/Atau Barang Packing Material Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-345/PJ.52/2005
Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-228/PJ.52/2005
Permohonan Penegasan Atas Penyerahan BKP Antar Depo Dalam Wilayah Kerja
KPP Yang Sama
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-230/PJ.52/2005
Tanggapan Mengenai Draft Pertukaran Nota Untuk Proyek Hibah "Improvement
Of Medical Care Of Public Hospitals In West Kalimantan" Dari Pemerintah
Jepang
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-275/PJ.344/2005
Permohonan Penegasan Atas Kurs Yang Berlaku Pada Saat Pelunasan PPN Dan
Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP)
Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak (JKP) Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam
Daerah Pabean
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-250/PJ.32/2005
Tanggapan Mengenai Draft Pertukaran Nota Untuk Sembilan Proyek Yen
Loan
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-263/PJ.344/2005
Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-265/PJ.313/2005
PPN
Atas Tanah Liat
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-224/PJ.51/2005
Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Musibah Bencana Nasional Gempa Bumi
Dan Gelombang Pasang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan
Sebagian Sumatera Utara
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-253/PJ.332/2005
Permohonan Penjelasan Atas Penjualan Aktiva Tetap
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-199/PJ.53/2005
PPN
Atas Produk Pertanian
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-240/PJ.51/2005
Penomoran Faktur Pajak
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-223/PJ.51/2005
Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-213/PJ.313/2005
Pemasukan Bahan Dan/Atau Barang Packing Material Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-163/PJ.52/2005
Pertanyaan Tentang Permohonan Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi
Sesuai Dengan KMK Nomor 542/KMK.04/2000 Tanggal 23 Desember 2000
Surat Direktur Pajak No.
S-327/PJ.331/2005
Permohonan Pembebasan PPN Dan PPh Penayangan PSA Pada Stasiun TV
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-354/PJ.313/2005
Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Upah Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-231/PJ.313/2005
Peraturan Perpajakan
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-236/PJ.322/2005
Permohonan Pembebasan Fiskal Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-233/PJ.313/2005
Penghasilan Yang Diterima Oleh AAA
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-280/PJ.311/2005
Jasa
Wajib Pajak Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-237/PJ.323/2005
Permohonan ABC Kepada Pemerintah Untuk Menilai Kembali Perlakuan PPN Di
Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-356/PJ.322/2005
Tindak Lanjut Penegasan Pemberian Imbalan Bunga
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-225/PJ.313/2005
Penjelasan Terhadap Perlakuan Pengenaan Pajak Atas Pembayaran Komisi
Kepada Perusahaan Reasuransi Dan Asuransi Lain
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-206/PJ.313/2005
Pemusatan Terutangnya PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-196/PJ.52/2005
Permohonan Pembebasan PPN Impor Untuk Non-Project Type Grant Aid 2002
Jepang
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-195/PJ.52/2005
Permohonan Pengeluaran Barang Impor Dengan Surat Pernyataan (SP-3)
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-194/PJ.52/2005
Permohonan Penegasan Peraturan Perpajakan Bank Umum Untuk Bank Umum Dalam
Likuidasi
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-212/PJ.313/2005
Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-211/PJ.313/2005
Tanggapan Atas Masalah Perpajakan Dalam Working Group On Trade, Industry,
And Investment (WGTII)
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-205/PJ.313/2005
Data
Mengenai Kewajiban Perpajakan Orang AsingYang Bekerja Pada PT. ABC
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-207/PJ.311/2005
Perpanjangan Ijin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
Dengan Teknologi Percetakan
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-160/PJ.53/2005
Permohonan Penegasan Mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Atas Perubahan Bentuk Badan Usaha
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-176/PJ.332/2005
Faktur Pajak Yang Dibuat Pada Tanggal Sebelum Tanggal Pengiriman Barang
Kena Pajak
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-170/PJ.52/2005
Permohonan Peninjauan Ulang Pengenaan PPN Atas Mobil Bekas
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-169/PJ.52/2005
Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Pajak Atas SPT Lebih Bayar
Surat Direktur Pajak No.
S-344/PJ.331/2005
Surat Keterangan Fiskal
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-175/PJ.331/2005
Perlakuan Pajak Atas Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Luar
Negeri
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-179/PJ.53/2005
Tax
Opinion Sebagai bahan Penyusunan Offering Memorandum
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-215/PJ.313/2005
Mohon Penegasan PPh Pasal 23
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-177/PJ.313/2005
Putusan Banding PT. XYZ
Surat Direktur Pajak No.
S-151/PJ.332/2005
Perlakuan PPN Atas Pekerjaan Program Komunikasi Internasional Untuk Aceh
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-154/PJ.53/2005
Masa
Berlaku Wajib Pajak Patuh
Surat Direktur Pajak No.
S-173/PJ.331/2005
Permohonan Penegasan Mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kupon
Makanan Dan Minuman
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-155/PJ.53/2005
Penghitungan Kembali Pajak Masukan
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-147/PJ.53/2005
Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan PPh Barang-Barang Impor Proyek Sistem
Informasi Management Kejaksaan Agung RI (SIMKARI-2)
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-229/PJ.52/2005
Perlakuan Pengenaan PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau Jasa
Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Kawasan Berikat Daerah Industri
Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-148/PJ.52/2005
Pembebasan PPN Atas Penyerahan Rumah Kepada Korban Gemba Bumi Dan Tsunami
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-225/PJ.51/2005
Permohonan Penegasan Objek PPh Pasal 23
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-331/PJ.313/2005
Penetapan Internasional Federation Of Red Cross And The Red Crescent
(IFRC) Sebagai Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-298/PJ.312/2005
Permohonan Pendaftaran The Nature Conservancy (TNC) Sebagai Organisasi
Internasional Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Surat Direktur Pajak No.
S-143/PJ.312/2005
Perlakuan PPN Atas Penyerahan BKP Kepada Pengusaha Di Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-142/PJ.52/2005
Perlakuan Pengenaan PPN Atas Impor Bahan Baku Pakan Ternak
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-123/PJ.52/2005
Prosedur Pemasukan Barang Bantuan Permohonan Bebas Bea Masuk Dan Pajak
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-145/PJ.52/2005
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dana Pensiun Dan Dana Pesangon
Surat Direktur Pajak No.
S-131/PJ.313/2005
PPN
Atas Penyerahan Aktiva Perusahaan
Surat Direktur Pajak No.
S-122/PJ.51/2005
Permohonan Fasilitas PPN Dan PPnBM Atas Alih Status Kendaraan Taksi
Menjadi Kendaraan Plat Hitam
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-124/PJ.52/2005
Prosedur Permohonan Fasilitas Bebas Bea Masuk Dan Hibah Untuk
Pesawat Terbang
Surat Direktur
Jenderal No.
S-69/PJ.341/2005
Perlakuan Perpajakan Atas Sewa Meter Air PDAM Mulai Tahun 2001
Surat Direktur Pajak No.
S-63/PJ.313/2005
Perlakuan Pengenaan PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau JKP
Dari Luar Daerah Pabean Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Pajak No.
S-62/PJ.32/2005
PPN
Atas Batu Apung
Surat Direktur Pajak No.
S-157/PJ.51/2005
Permohonan
Penegasan Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Impor
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-104/PJ.52/2005
Pedagang
Eceran Toko Emas
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-106/PJ.5/2005
Konsultasi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Direktur Pajak No.
S-44/PJ.312/2005
Permohonan Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-18/PJ.31/1992
Surat Direktur
Jenderal Pajak No.
S-357/PJ.312/2005
Permohonan
Pembebasan Pajak
Surat Direktur PPN
Dan PTLL Ditjen Pajak No. S-107/PJ.5/2005
Penjelasan
Atas Penyerahan Obat Untuk Pasien Rawat Jalan
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-100/PJ.52/2005
Permohonan
Pengeluaran Barang Impor Dengan Surat Pernyataan (SP-3)
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-24/PJ.52/2005
Penegasan
Fasilitas PPN Dibebaskan Atas Impor Pakan Ternak/Bahan Pembuatan Pakan
Ternak
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-47/PJ.52/2005
Penegasan
Tentang PPN Impor Untuk Tujuan Ekspor
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-40/PJ.52/2005
Penegasan
Kewajiban Perpajakan Atas Usaha Country Club Yang Dikelola Oleh PT ABC
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-039/PJ.322/2005
Permohonan
Penegasan Tentang Pemusatan PPN
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-41/PJ.52/2005
Tempat
Pendaftaran Dan Pelaporan Kerjasama Operasi Terminal Peti Kemas (KSO TPK)
ABC
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-05/PJ.332/2005
Penegasan
Pengenaan PPN Atas Pembelian Karton Box Dari DPIL Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-46/PJ.52/2005
PPN
Terhadap Pendapat Non-Air PDAM Tirtanadi
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-31/PJ.53/2005
Permohonan
Penegasan Perlakuan PPN Atas Retur Administrasi
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-29/PJ.5/2005
Surat
Penegasan Atas Pembebasan PPN Terhadap Kapal Ikan
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-30/PJ.51/2005
Permohonan
Penegasan Perlakuan PPN Atas Potongan Harga
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-13/PJ.52/2005
Permohonan
Penegasan Mengenai Pembayaran PPN Impor Berdasarkan SPKPBM Yang
Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-01/PJ.52/2005
Tata
Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-177/PJ./2005
Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor
Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-176/PJ./2005
Tata
Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak
Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-175/PJ./2005
Tempat
Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor
Pelayanan Pajak Madya Batam
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-174/PJ./2005
Penetapan
Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan
Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan
Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 138/PMK.03/2005
Penyesuaian
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 137/PMK.03/2005
Perubahan
Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang
Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 601/KMK.03/2005
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis
Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2005
Petunjuk
Pelaksanaan Pencabutan Secara Jabatan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena
Pajak Yang Tidak Memenuhi Syarat Lagi Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.52/2005
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-166/PJ./2005 Tentang Penundaan
Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005
Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.52/2005
Penundaan
Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005
Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-166/PJ./2005
Tata
Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan
Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka
Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 110/PMK.010/2005
Penegasan
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Diterima Secara Lengkap Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.53/2005
Pengantar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 144/PJ./2005 Tentang Tata Cara
Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-26/PJ./2005
Tata
Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan
Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan
Oleh Menteri Keuangan
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ./2005
Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk
Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di
Indonesia
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 114/PMK.04/2005
Perubahan
Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor: 41 Tahun 2005
Pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan Melalui Pemberi Kerja Dalam Rangka
Menyongsong Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-30/PJ./2005
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan
Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut
Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 97/PMK.03/2005
Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang
Kawasan Berikat
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.04/2005
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 Tentang Konsultan
Pajak Indonesia
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/PMK.03/2005
Penetapan
Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/PMK.02/2005
Perubahan
Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang
Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran
Penerimaan Negara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/PMK.02/2005
Penetapan
Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 95/PMK.02/2005
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-145/PJ./2005
Perubahan
Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk
Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di
Indonesia
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 69/PMK.04/2005
Petunjuk
Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-142/PJ./2005
Tata
Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-144/PJ./2005
Tata
Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas
Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.03/2005
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan,
Peleburan, atau Pemekaran
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 75/PMK.03/2005
Penyampaian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2005 Tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan lainnya Yang
Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.53/2005
Tata
Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak
Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan
Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 64/PMK.02/2005
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara
Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 66/PMK.03/2005
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan lainnya Yang
Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.03/2005
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjulan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded
Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor: 30 Tahun 2005
Perlakuan
Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan
Dan Pulau Karimun
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 61/PMK.03/2005
Petunjuk
Penetapan Kriteria "Beneficial Owner" Sebagaimana Tercantum
Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan
Negara Lainnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.34/2005
Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 Tentang
Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2005
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Perbangan
Internasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor: 26 Tahun 2005
Pelimpahan
Wewenang Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Pajak Untuk Menerbitkan
Izin Tertulis Kepada Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Memberikan Keterangan,
Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka
Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2005
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 289/KMK.03/2005
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang
Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.03/2005
Kebijakan
Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2005
Tata
Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.03/2005
Pengantar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 91/PJ/2005 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 Tentang Tempat
Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi
Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2005
Penegasan
Penomoran Dan Perekaman Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2005
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 Tentang
Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. 91/PJ/2005
Pelimpahan
Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/ Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/PMK.03/2005
Tata
Cara Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi Sehubungan Dengan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak
Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.41/2005
Petunjuk
Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 Tentang Bunga Pada
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Indonesia Dengan
Belanda
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2005
Sistem
Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2005
Pelimpahan
Wewenang Pnerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/PMK.03/2005
Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi Dan Bangunan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 34/PMK.03/2005
Tata
Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.03/2005
Tata
Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 29/PMK.03/2005
Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor
Bahan Baku Dan Obat Jadi Anti Retroviral
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.010/2005
Penjelasan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-524/PJ./2000 Tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-425/PJ/2001
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.52/2005
Kebijakan
Pemeriksaan Berdasar Kriteria Seleksi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/2005
Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang
Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ./2005
Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ/2005
Penyampaian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara
Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.33/2005
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ./2005 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000
Tentang Saat Pembuatan, Bentuk Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian,
Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.52/2005
Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2004
Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ/2005
Angsuran
Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2005 Sehubungan Dengan
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-62/PJ/2005
Bentuk,
Ukuran, Warna, Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PMK.03/2005
Persyaratan
Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung,
Penyalur, Dan/ Atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/PMK.03/2005
`
Pembebasan
Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi
Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.010/2005
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 Tentang
Pemasukan Barang-barang Dari Luar Daerah Pabean Indonesia Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 19/PMK.04/2005
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/KMK.010/2005 Tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.010/2005
Penurunan
Tarif Bea Masuk Cordless Handset Dengan NomorHS. 8517.11.00.00
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/PMK.010/2005
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-549/PJ./2000 Tentang
Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-59/PJ./2005
Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK.03/2005 Tentang
Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Bersama Direktur
Jenderal Pajak Dan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-51/PJ./2005
Dan No. KEP-13/PB/2005
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Bea Masuk,
Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.03/2005
Penegasan
Bendahara Umum Derah Dan Pemegang Kas Sebagai Pemotong Dan Atau Pemungut
Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-01/PJ.43/2005
Registrasi
Ulang Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-03/PJ.52/2005
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ./2005 Tentang Perubahan
Atas KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh
Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain
Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Dan Penjelasan Atas Surat
Edaran Nomor SE-22/PJ./2004 Tentang Penyampaian Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 Tentang Tempat Terutangnya Pajak
Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain
Kantor Pelayanan Pajak Bada Usaha Milik Negara Dan KEP-133/PJ./2004
Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak
Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak
Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-05/PJ./2005
Pedoman
Penunjukan Ketua Kelompok Dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-40/PJ/2005
Penyampaian
Ketentuan Tentang Penunjukan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengusahaan
Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi untuk Memungut Menyetor, Dan Melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-02/PJ.51/2005
Penunjukan
Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dn Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan,
Penyetoran, Dan Pelaporannya
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005
Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan
Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak
Penghasilan
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/PMK.03/2005
Tata
Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 05/PMK.03/2005
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata
Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang
Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak
Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-37/PJ./2005
Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ./2005
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 184/PJ./2004 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002
Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran
On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-31/PJ./2004
Pembagian
Kerja Penatausahaan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak Dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Di Wilayah DKI Jakarta
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-28/PJ./2004
Perekaman
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-09/PJ.53/2004
Pemberian
Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-01/PJ.33/2005
Jenis
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 620/PMK.03/2004
Perubahan
Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor: 55 Tahun 2004
Tatalaksana
Impor Sementara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 615/PMK.04/2004
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran
Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line Dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. 184/PJ/2004
Tata
Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan
Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. 173/PJ./2004
Pembebasan
Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran
Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di
Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 625/PMK.04/2004
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Aras Barang Mewah Atas Impor
Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 616/PMK.03/2004
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh
Darussalam Dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 609/PMK.03/2004
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dengan Pemerintah Meksiko Serikat
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-08/PJ.3/2004
Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 561/KMK.03/2004
Saat
Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap Tanjung Jati B (PLTU TJB) Oleh PT Central Java Power Kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 546/KMK.03/2004
Peyesuaian
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 564/KMK.03/2004
Perubahan
Lampiran I, II, III, IV, Dan V Keputusan Menteri Keuangan
No.443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan
Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan
Dan Pengamatan Potensi Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 519/KMK.01/2001
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 473/KMK.01/2004
Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Dan PPN Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Obat
Anti Retroviral
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 499/KMK.01/2004
Perekaman
Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai
Daftar Harta Dan Kewajiban
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.41/2004
Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak
Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ./2004
Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak
Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-26/PJ./2004
Konfirmasi
PIB Dan PEB
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No.
SE-07/PJ.52/2004
Penetapan
Mitra Kerja KPP Dengan KPPN Dan Bank Operasional I Dalam Hal Penerbitan
SPMKP Dan SPMIB Di Jakarta Raya Serta Penetapan KPP Koordinator Dalam Hal
Penyampaian SSP Lembar Ke-2 Dan DNP
Surat Edaran Bersama
Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-11/PB/2004 Dan Direktur
Jenderal Pajak No. SE-24/PJ/2004
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/kmk.003/2004 Tentang
Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak.
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 382/KMK.03/2004
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132 Tentang Tempat Terutangnya
Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak
Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, Dan
KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh
Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain
Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-22/PJ./2004
Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang
Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain
Kantor Pelayanan Pajak Badan
Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-132/PJ./2004
Tata
Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib
Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-137/PJ/2004
Pemeriksaan
Terhadap Data Prioritas/ Alat Keterangan Dan Penegasan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2004
Pemeriksaan
Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2004
Tata
Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang
Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak
Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-133/PJ/2004
Pemanfaatan
GPS Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Digital Sistem Informasi
Geografis PBB
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-24/PJ.6/2004
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Bea Masuk,
Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 393/KMK.03/2004
Perubahan
Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-138/PJ/2004
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-524/PJ./2000 Tentang
Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-425/PJ./2001
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2004
Penegasan
Batas Waktu Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil
Produksi Industri Otomotif Di Dalam Negeri
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.43/2004
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-388/PJ./2003 Tentang
Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang
Saham
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-117/PJ./2004
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak
Besar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 342/KMK.03/2004
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera
Bagian Utara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 341/KMK.03/2004
Evaluasi
Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Bank Data Nasional
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-18/PJ/2004
Sosialisasi
Pelaksanaan Pembentukan Bank Data Nasional
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2004
Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendeal Pajak Jakarta I
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 254/KMK.01/2004
Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kalimantan Barat Dan Kalimantan Tengah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 276/KMK.03/2004
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair
Beserta Protokolnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.3/2004
Pemberitahuan
Penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara
Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Mauritius
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.3/2004
Pengawasan
Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2002 Dan 2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.9/2004
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.03/2004 Tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan
Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.53/2004
Penelaahan
Konsep LPP Dan SPHP
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2004
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Batubara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2004
Perpanjangan
Masa Kerja Komite Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 272/KMK.03/2004
Penyampaian
Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-88/PJ./2004
Penegasan
Atas Kebijakan
Penagihan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.75/2004
Penegasan
Atas Upaya Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-15/PJ./2004
Pengesahan
Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Untuk
Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan
Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004
Tata
Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran
Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ./2004
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ./2003 Tentang
Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengelola Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-73/PJ./2004
Kebijakan
Penagihan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2004
Penegasan
Atas Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal
Pajak Tahun 2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2004
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 174/KMK.03/2004
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Rumah Lainnya Yang Atas
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.03/2004
Pertukaran
Dokumen/Data Secara Elektronik Antara Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal
Bea Dan Cukai Dan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak
Departemen Keuangan No. 06/DAGLU/KP/III2004, No.10/PDN/KEP/III/2004,
No.16/BC/2004, dan No.KEP-56/PJ/2004
Perpanjangan
Masa Kerja Anggota Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Tentang Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/KMK.01/2004
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.3/2004
Petunjuk
Pelaksanaan Penagihan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.75/2004
Tempat
Pendaftaran Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ/2004
Penetapan
Daftar Nominatif Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2004
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2004
Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah VIII Direktorat
Jenderal Pajak Serang
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 107/KMK.03/2004
Besarnya
Tunjangan Dan Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Pada
Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 577/KMK.01/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan
Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/KMK.03/2004
Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.05/2000 Tentang Pendelegasian
Penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Penetapan
Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan
Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 108/KMK.04/2004
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2000 Tentang
Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen
Kendaran Bermotor
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 95/KMK.01/2004
Perubahan
Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000
Tentang
Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-60/PJ/2004
Pembentukan
Tim Banding, Gugatan Dan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-53/PJ/2004
Kompensasi
Kerugian Fiskal Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.31/2004
Penyampaian
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.03/2003 Tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang
Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara. Melalui PT. Pos Indonesia
(Persero) Dan Keputusan Bersama Dirjen Anggaran Nomor KEP113/A/2003 Dan
Dirjen Pajak Nomor KEP-392/PJ./2003 Tentang Daerah Tertentu Yang Belum
Siap On Line Sehubungan Dengan
Diterapkannya Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Bank
Persepsi/Bank Devisa Persepsi Dan PT. Pos Indonesia (Persero)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ./2004
Implementasi
Aplikasi Call Center PBB
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-04/PJ.6/2004
Rencana
Pemeriksaan Nasional Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2003
Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003
Tempat
Pendaftaran Bagi Bendaharawan Sebagai Wajib Pajak Di Wilayah DKI
Jakarta
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. KEP-361/PJ./2003
Pengenaan PBB
Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-52/PJ.6/2003
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor, Dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporannya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.52/2003
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha
Kecil Pajak Pertambahan
Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.51/2003
Pemasukan
Barang-Barang Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 584/KMK.04/2003
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang
Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2003 Tentang
Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-370/PJ/2002
Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.53/2003
Penyampaian Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003
Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Daerah Industri Pulau Batam
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.52/2003
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 63 Tahun 2003
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.53/2003
Perubahan
atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 571/KMK.03/2003
Pelaksanaan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 583/KMK.03/2003
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-381/PJ/2003 Tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-381/PJ/2003
Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 563/KMK.03/2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang
Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas
Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 539/KMK.04/2003
Tata Cara
Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak
Tambahan Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Dua
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. KEP-391/PJ/2003
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-391/PJ/2003 Tentang Tata Cara
Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak
Tambahan Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Dua
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-44/PJ/2003
Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 Tentang Penambahan Wajib Pajak Tempat
Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Dua
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-390/PJ/2003
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2003 Tentang Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 Tentang Penambahan Wajib Pajak Tempat
Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Dua
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-43/PJ/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000
Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-389/PJ./2003
Penggunaan
Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan
Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-388/PJ./2003
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2003 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000
Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-42/PJ/2003
Penggunaan
Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.41/2003
Penjelasan
Mengenai Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Produk Minuman
Ringan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.51/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001
Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-384/PJ./2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-381/PJ/2003
Jasa
Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 527/KMK.03/2003
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2003
Tentang Pajak
Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari
Pekerjaan
Ralat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2003
Penambahan
Wajib Pajak Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Dua
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-344/PJ/2003
Konsultan
Pajak Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003
Penyesuaian
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan
Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Untuk Tahun Pajak 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-43/PJ.6/2003
Pemeriksaan
Sederhana Lapangan Dan Tindakan Penagihan Terhadap Wajib Pajak Pindah
Tempat Terdaftar Dari Satu KPP Ke KPP Lainnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2003
Beberapa
Penegasan Kebijakan Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2003
Pengawasan
Terhadap Pengelolaan Dan Penjualan Benda Meterai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.53/2003
Daftar
Dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.52/2003
Penyempurnaan
Pemanfaatan Data Mikro
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.2/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 419/KMK.03/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Boga Atau Katering
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 418/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 Tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-359/PJ/2003
Tata
Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 449/KMK.01/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Dari Dan Ke Kawasan
Berikat
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.53/2003
Penyampaian
Keputusan Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Dan Cukai Dan Dirjen
Pajak Nomor KEP-91/A/2003; Nomor KEP-169/BC/2003; Dan Nomor
KEP-341/PJ./2003 Tentang Perubahan Lampiran II Huruf i Keputusan Bersama
Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Dan Cukai Dan Dirjen Pajak Nomor
KEP-56/A/2003; Nomor KEP-13/BC/2003; Dan Nomor KEP-48/PJ/2003 Tanggal 11
Maret 2003 Tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara
Dengan Sistem Internal Check
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-33/PJ./2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang
Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama
Ekonomi Sub Regional ASEAN Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam
Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 499/KMK.03/2003
Penegasan
Pemusatan Tempat PPN Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menyampaikan
SPT Masa PPN Dan PPnBM Melalui Media Elektronik
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.52/2003
Tata
Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-233/PJ/2003
Persyaratan
Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 450/KMK.01/2003
Pajak
Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari
Pekerjaan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ./2000 Tentang
Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-351/PJ./2003
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
371/KMK.01/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I
Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 469/KMK.06/2003
Kewajiban
Memiliki NPWP Bagi Pegawai Negeri
Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 309/M.PAN/9/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang
Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas
Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 458/KMK.04/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut
Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada
Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-348/PJ/2003
Pajak
Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari
Pekerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 47 Tahun 2003
Penyempurnaan
SE-27/PJ.52/2003 Tentang Laporan Perkembangan Penerimaan Pajak Sektor
Ritel Perdagangan Eceran
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.41/2003
Penyampaian
Ketentuan Tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.51/2003
Penegasan
Mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus Sebagaimana Diatur Dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 Tentang Bentuk
Surat Setoran Pajak Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-194/PJ./2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-29/PJ./2003
Penyampaian
Ketentuan Mengenai Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2003
Penyederhanaan
Pemeriksaan SPT PPN Lebih Bayar Dari Pengusaha Kena Pajak Tertentu (Seri
Pemeriksaan 02-03)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2003
Pembebasan
Biaya Transfer
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-167/PJ./2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang
Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas
Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 389/KMK.04/2003
Peningkatan
Kualitas Peta Digital Dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-552/PJ./2001 Tentang
Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan
Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta
Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-337/PJ/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-294/PJ/2001 Tentang
Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang
Bersifat Strategis
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-234/PJ/2003
Petunjuk
Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung
Pajak Yang Disandera
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 371/KMK.03/2003
Penyediaan
Makanan Dan Minuman Oleh Pemberi Kerja Bagi Seluruh Pegawai Ditempat Kerja
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.31/2003
Tatacara
Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Pejualan Atas
Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-229/PJ/2003
Jenis
Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 355/KMK.03/2003
Penyampaian
Ketentuan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan
Kendaraan Bermotor
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.51/2003
Kewajiban
Melampirkan Faktur Pajak Atas Pemasukan Barang Dari DPIL Ke Kawasan
Berikat Dan Ke Kawasan Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Surat Edaran Dirjen
Bea Dan Cukai No. SE-02/BC/2003
Pelaksanaan
Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-Line
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-22/PJ./2003
Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Proyek-Proyek Yang Didanai Grant For The
Preparation Of Sustaining Microfinance Project (Grant TF-051643)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-112/A/2003
Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 46 Tahun 2003
Perubahan
Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 43 Tahun 2003
Pelaksanaan
Ekstensifikasi Dan Intensifikasi
Surat Direktur
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-456/PJ.731/2003
Pembekuan
Izin Dua Akuntan Publik Dan Pembekuan Izin Usaha Dua Kantor Akuntan Publik
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.33/2003
Tata
Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh Yang Dapat Diberikan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.331/2003
Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) System Electronic Data Inter Change Biasa (EDI Biasa)
Sebagai Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.52/2003
Pengantar
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Keempat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi
Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak
Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.31/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-543/PJ./2000
Tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan Yang Jatuh Temponya
Bertepatan Dengan Hari Libur
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2003
Penagihan
Hutang Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Menjadi Debitur BPPN
Surat Direktur
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-138/PJ.75/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002
Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui sistem Pembayaran
On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-215/PJ./2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000
Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu
Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam
Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ./2003
Pencantuman
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 Digit Pada Surat Perintah Membayar (SPM)
Yang Diterbitkan KPKN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Anggaran No. SE-95/A/2003
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 38 Tahun 2003
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
909/KMK.01/1993 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk/Bea Masuk
Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan Dan Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Berkaitan Dengan Fasilitas Yang
Dikelola Bapeksta Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 317/KMK.01/2003
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
28/KMK.00/1989 Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Untuk Memperoleh
Pengembalian Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 316/KMK.01/2003
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
88/KMK.013/2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan
Keputusan Dan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan
Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 314/KMK.01/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian
Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 326/KMK.03/2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang
Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 309/KMK.04/2003
Masa
Transisi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 Tentang
Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan
Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.52/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2003
Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-194/PJ./2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang
Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran
Penerimaan Negara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 296/KMK.03/2003
Tata
Cara Pembayaran, Pemindahan, Pelimpahan, Dan Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi Dan Bangunan
Keputusan Bersama
Direktur Jenderal anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri No. KEP-54/A/2003, No.
KEP-47/PJ./2003, No. KEP-973-011 Tahun 2003, No.973-012
Pelaksanaan
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Direktorat
Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ./2003
Pengenaan
PBB Atas Jalan Tol Tahun 2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.6/2003
Pelimpahan
Wewenang Menteri Keuangan Kepada Dirjen Pajak Untuk Menerbitkan Izin
Tertulis Kepada Pejabat dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Untuk Memberikan
Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak
Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I Tahun Anggaran
2003
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 281/KMK.03/2003
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk
Pengisiannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-185/PJ./2003
Tata
Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara
Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Bersama Menteri
Keuangan RI No. 294/KMK.03/2003 dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI No. M-02-UM.09-01 Tahun 2003
Pengukuhan
Sebagai Pengusaha Kena Pajak Dan Kewajiban Memiliki NPWP Bagi
Pengusaha
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.52/2003
Standar
Biaya Pelaksanaan Pembentukan Informasi Rinci Objek Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.6/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000
Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-167/PJ./2003
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 Tanggal 28 Maret
2002 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-171/PJ./ 2002
Pembebasan
Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/
Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah,
Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diolah, Dirakit
Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan
Pengawasannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/KMK.04/2003
Tata
Cara Penanganan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Ke
Mahkamah Agung
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2003
Dasar
Pengenaan Pajak Atas Service Charge Dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan
Ruangan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.53/2003
Kertas
Meterai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.53/2002
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang
Organisasi-organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 243/KMK.03/2003
Perlakuan
Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak
Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ./2003
Perubahan
Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta
Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 236/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria
Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 235/KMK.03/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003 Tentang
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas
Impor
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 247/KMK.01/2003
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 Tanggal 22 April
2003 Tentang Penetapan
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2003
Klasifikasi
Lapangan Usaha Wajib Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-34/PJ./2003
Petunjuk
Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Formulir Surat Setoran Pabean,
Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-148/PJ./2003
Penetapan
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2003
Pekerjaan
Sub Kontrak Dari Daerah Pabean Indonesia Lainya Ke Kawasan Berikat
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/KMK.04/2003
Perubahan
Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan
Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan,
Atau Pemekaran Usaha
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 211/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara
Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan
Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/KMK.04/2003
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh KIK-EBA Dan Para
Investor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-147/PJ/2003
Pengantar
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 Dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 70/KMK.03/2003 Serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-110/PJ./2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima
Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum
Kabupaten/Kota
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.31/2003
Masa
Transisi Penerapan SE-01/PJ.7/2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/2003
Kebijakan
Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.7/2003
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya
III
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 124/KMK.03/2003
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.41/2000 Tentang
Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional
ASEAN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.31/2003
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya
II
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/KMK.03/2003
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak
Bandung
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 122/KMK.03/2003
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat
Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional
Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi
Sub Regional Asean
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 118/KMK.03/2003
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-110/PJ./2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 Tentang
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-100/PJ./2003
Penyesuaian
Fiskal Negatif Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi
Jiwa, Asuransi Dwiguna, Dan Asuransi Beasiswa, Yang Dibayarkan Oleh
Pemberi Kerja Dan Premi Tersebut Dihitung Sebagai Penghasilan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.41/2003
Penyampaian
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penundaan Kelima
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.32/2003
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ.52/2003 Tentang
Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.52/2002
Penundaan Kelima
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003
Pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-102/PJ.52/2003
Pemberian
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ/2003
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggara kegiatan (Event
Organizer)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.53/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ./2003
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Biaya Penyusutan Kendaraan Perusahaan Yang
Sebelumnya Tidak Dibebankan
Surat Direktur Pajak
Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak No. S-174/PJ.42/2003
Tata
Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-49/PJ./2003
Penatausahaan
Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-48/PJ./2003
Penegasan
Lebih Lanjut Mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas
TKPKN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.1/2003
Pemanfaatan
Data Pada Aplikasi PK-PM
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2003
Pembekuan
Izin Empat Akuntan Publik
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara
Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/KMK.03/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang
Organisasi- Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Hukum Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 69/KMK.03/2003
Status
Tempat Kegiatan Yang Semata-mata Melakukan Pembelian Atau Pengumpulan
Bahan Baku
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.51/2003
Penegasan
Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-03/PJ./2003 Tanggal 3 Januari
2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ./2003
Keringanan
Pajak Sehubungan Dengan Terjadinya Musibah Kebakaran Di Beberapa Pusat
Kegiatan Ekonomi Di Jakarta
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. S-132/PJ.32/2003
Pengantar
Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan
Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.31/2003
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 70/KMK.03/2003
Pelayanan
Pengaduan, Keluhan, Kritik Dan Saran Masyarakat Melalui Kotak Pos 111 JKTM
12700
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ/2003
Kewajiban
Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus Dan
Komisaris
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.42/2003
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003 Tanggal 31 Januari
2003 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang
Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan,
Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka
Dari Pedagang Pengumpul
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.43/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Atau Produk
Rekaman Gambar Oleh Penyalur Atau Agen Atau Sejenisnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.51/2003
Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/ 2002 Dan Keputusan Menteri Keuangan
nomor 538/KMK.03/2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ./2003
Tempat
Pelayanan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-27/PJ./2003
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan,
Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan- Bahan Untuk
Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-25/PJ./2003
Penyampaian
Lampiran SPT Masa Dalam Media Elektronik
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.52/2003
Penyampaian
Keputusan Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.51/2003
Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-21/PJ/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002 Tentang Tata
Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-line Dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ/2003
Pengantar
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002 Tentang Norma
Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan
Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract
Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.31/2003
Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2003
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2003
Larangan
Menerima Seorang Kuasa Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Menjalankan
Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ./2003
Pelaksanaan
Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-line
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ./2003
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Di Bidang Tenaga Kerja
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.53/2003
Penanganan
Surat-surat Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.32/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-09/PJ/2003
Pengukuhan
Sebagai Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pabrik Gula
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.53/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-332/PJ/2002 Tentang Tata
Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib
Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-03/PJ/2003
Tatacara
Pemeteraian Kemudian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-02/PJ/2003
Penyesuaian
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan
Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Untuk Tahun Pajak 2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.6/2002
Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 Tentang Pelimpahan
Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bumi Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 555/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 Tentang Pelaksanaan
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri
Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 554/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/kmk.04/1997 Tentang Pelimpahan
Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bumi Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 552/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 550/KMK.03/2002
Norma
Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan
Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract
Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 543/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 539/KMK.03/2002
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 535/KMK.01/2002
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang
Organisasi- Organisasi Internasional Dan pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 532/KMK.03/2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KMK.03/2002
Tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan
Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap
Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Ralat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KMK.03/2002
Penyampaian
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 Oleh Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.41/2002
Petunjuk
Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-337/PJ/2002
Tanggal 2 Juli 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.42/2002
Pelaksanaan
Teknis Tata Cara Pemindahbukuan Atas Kekeliruan Pembayaran Pajak
Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-522/PJ/2002
Jenis-jenis
Harta Yang Dipergunakan Dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler Yang
Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan
Penyusutan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-520/PJ/2002
Tata
Cara Dan Prosedur Pelaksaaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
Untuk Tujuan Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-519/PJ/2002
Bank
Yang Sudah Terkoneksi Dengan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-333/PJ./2002
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan Dan Atau
Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-56/PJ.53/2002
Jasa
Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan
Secara Umum
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-54/PJ.53/2002
Penilaian
Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.03/2002
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor-337/PJ/2002 Tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Yang Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetorannya Pada Tanggal 10 November 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-338/PJ/2002
Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Yang Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetorannya Pada Tanggal 10 November 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-337/PJ/2002
Lampiran
Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun 2002 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu
Surat Dirjen Pajak
Penghasilan No. S-140/PJ.41/2002
Pelunasan
Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 476/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang
Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan
Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-474/PJ./2002
Pengiriman
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2002
Instruksi Direktur
Jenderal Pajak No. INS-340/PJ./2002
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.3/2002
Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pengurus, Komisaris, Dan Pemegang Saham Wajib
Pajak Badan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-332/PJ/2002
Bagian
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan
Serta Pegawai Tidak Tetap LainnyaYang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak
Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KMK.03/2002
Langkah-Langkah
Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-53/PJ.52/2002
Tata
Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-459/PJ./2002
Pengiriman
Paket SPT Tahunan PPh Beserta Kelengkpannya Tahun 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.13/2002
Ralat
Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.42/2002
Sistem,
Bentuk Dan Jenis Laporan Bidang Operasional Yang Digunakan Di Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-289/PJ/2002
Pemberian
Tunjangan Kegiatan Tambahan Untuk Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 401/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal
Pajak Bandung
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 351/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah XVII Direktorat
Jenderal Pajak Denpasar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 350/KMK.03/2002
Perubahan
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-93/SJ/2002
Kewajiban
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-51/PJ.53/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-433/PJ./2002 Tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000
Tentang Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan
Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-50/PJ.51/2002
Saat
Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan
Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-428/PJ/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-428/PJ./2002 Tentang Saat
Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan
Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-49/PJ.51/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-426/PJ.52/2002 Tentang
Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
315/ PJ. /2002 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On Line Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-344/PJ/2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-48/PJ.52/2002
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.3/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ./2002 Tanggal 16
September 2002 Tentang Penerbitan Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang
Dibuat Tidak Tepat Waktu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-47/PJ.51/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-435/PJ/2002
Penyesuaian
Kode Nota Penghitungan Dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.24/2000
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000
Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian,
Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-433/PJ./2002
Perubahan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.24/2000 Tentang
Penyesuaian Kode Nota Penghitungan Dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-327/PJ/2002
Penerbitan
Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang Dibuat Tidak Tepat Waktu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-424/PJ./2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 323/KMK.03/2002 Tentang Bentuk, Ukuran,
Dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002
Ralat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 323/KMK.03/2002
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk
Pengisiannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-394/PJ/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 387/PJ./2002 Tentang Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan
Yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-45/PJ.53/2002
Perubahan
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran
Sekretaris Direktorat
Jenderal Pajak No. SE-273/PJ.1/2002
Perubahan
Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 315/PJ/2002 Tentang
Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM
Secara On Line
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-426/PJ.52/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 402/KMK.03/2002
Kebijakan
Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 01-02)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2002
Kode
Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995 Tentang
Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang
Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan Dan
Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-386/PJ/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 Tentang Kode Etik
Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VII Jaya Khusus Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 349/KMK.03/2002
Tata
Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-line Dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-383/PJ/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan
Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-387/PJ/2002
Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 28/KMDN/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-390/PJ/2002
Pencarian/Pengumpulan
Data Dari Pihak Ketiga Dan Sosialisasi Program
Ekstensifikasi/Intensifikasi Perpajakan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-324/PJ./2002
Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai Dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-382/PJ/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.03/2002
Tata
Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan
Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-371/PJ/2002
Pencabutan
Surat-Surat Edaran Mengenai Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.7/2002
Petunjuk
Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak
Pidana Di Bidang Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-272/PJ/2002
Tata
Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-343/PJ/2002
Jasa
Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-370/PJ./2002
Pemeriksaan
Untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.75/2002
Pelaksanaan
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
Konstruksi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.42/2002
Tindak
Lanjut Atas Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-02/PJ.75/2002 Tentang
Kebijaksanaan Penagihan Pajak Tahun 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.75/2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 Tentang Tata
Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-363/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan
Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 363/KMK.03/2002
Pelaksanaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 Tentang
Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi Pengusaha Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.41/2002
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/2002 Tanggal 20
Maret 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.51/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-155/PJ./2002 Tentang Saat Lain
Sebagai Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan
Atau Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dilakukan Pada
Tanggal 1 Januari 2001 Sampai Dengan Tanggal 24 Januari 2001
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/2002
Pembebasan
Dan Pengangkatan Bendaharawan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan
Atasan Langsung Bendaharawan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada
Beberapa Kantor Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 282/KM.1/2002
Tata
Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-331/PJ./2002
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2002
Penegasan
Pemeriksaan Sederhana Lapangan Atas Penghapusan NPWP/NPPKP Karena
Perubahan Tempat Terdaftar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2002
Pencabutan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-268/PJ./2001 Tentang
Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Keputusan Keberatan Yang
Permohonan Bandingnya Tidak Dapat Diterima
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-349/PJ./2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Di Bidang Periklanan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.31/2002
Penetapan
Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-334/PJ./2002
Tata
Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib
Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-332/PJ./2002
Penghapusan
Piutang Pada Kantor Wilayah XVIII Direktorat Jenderal Pajak Jayapura
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 322/KMK.03/2002
Kebijakan
Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-37/PJ.52/2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 315/PJ./2002 Tentang Pelaksanaan
Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On
Line
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-344/PJ./2002
Intensifikasi
Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh Dan PPN Dalam Rangka Peningkatan
Potensi Perpajakan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.43/2002
Pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-342/PJ/2002
Percepatan
Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Para Wajib Pajak Yang
Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-319/PJ/2002
Penundaan
Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau
Batam
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2002
Bentuk,
Ukuran Dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 323/KMK.03/2002
Penyampaian
Nama Pejabat Yang Berwenang Memberikan Pengesahan Terhadap Buku-buku
Pelajaran Umum
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.51/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang
Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha
Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-225/PJ./2001
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-337/PJ./2002
Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-335/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ./2001 Tentang
Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media
Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-327/PJ./2002
Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 Tentang Batasan Dan
Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun
Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh
Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan
Pihak Lain
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 320/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan
Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 315/KMK.03/2002
Perubahan
Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan No.291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan
Berikat
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/KMK.04/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak
(Software) Komputer
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-316/PJ./2002
Pelaksanaan
Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On
Line
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-315/PJ./2002
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002 Tanggal 30 April
2002 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-108/PJ.1/1996 Tentang
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah
Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-240/PJ./2002
Pelaksaaan
Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang
Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.42/2002
Tata
Cara Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing
Dan Pejabatnya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 90/KMK.04/2002
Penggunaan
Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan,
Jasa Giro Dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-286/PJ./2002
Tata
Cara Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan
Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89/KMK.04/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Tanah Dan Atau Bangunan Oleh
Pengusaha Bidang Real Estat Dan Industrial Estat
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2002
Tindakan
Dalam Menghadapi Kegiatan Pihak-pihak Yang Merupakan Wewenang Direktorat
Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.33/2002
Penetapan
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan
Bangunan
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2002
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran
Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 253/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 Tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang
Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No.
17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 252/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 251/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan
Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 248/KMK.03/2002
Perlakuan
Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu
Bentuk Usaha Tetap
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.03/2002
Pedoman
Standar Gaji Karyawan Asing
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-173/PJ./2002
Pengantar
Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 120/KMK.03/2002 Tanggal 2 April 2002 Serta Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 Tanggal 23 April 2002
Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan
dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.43/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan
Perusahaan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/2002
Pengakuan
Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.42/2002
Sistem
Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-232/PJ./2002
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa
Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor :83/KMK.03/2002 Tanggal 8 Maret 2002
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Toko
Emas
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Raya I
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 149/KMK.03/2002
Penyerahan
Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 168/KMK.03/2002
Tempat
Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-263/PJ./2002
Perekaman,
Pelaporan Dan PemantauanTindakan Penagihan Pajak 100 Penunggak Pajak
Terbesar Di Kantor Pelayanan Pajak Dan 500 Penunggak Pajak Terbesar Di
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-185/PJ./2002
Penghitungan
Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner Dan Sejenisnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/2002
Tata
Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-221/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank
Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi
Selatan Dan Tenggara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 148/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Raya Khusus
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/KMK.03/2002
Kebijaksanaan
Penagihan Pajak Tahun 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2002
Pengukuhan
Pengusaha Penggilingan Gabah Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.53/2002
Laporan-Laporan
Di Bidang PPN Dan PPnBM Yang Dapat Diakses Dari Intranet
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.24/2002
Tata
Cara Dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan
Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya
Di Bursa Efek
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-241/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-108/PJ.1/1996 Tentang
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah
Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-240/PJ./2002
Tata
Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-192/PJ./2002
Kredit
Pajak Luar Negeri
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 164/KMK.03/2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/KMK.03/2002
Tanggal 15 April 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/KMK.03/2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002
Tanggal 15 April 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002
Pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ./2002
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-195/PJ./2002 Tanggal 15
April 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-239/PJ./2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ./2002 Tentang Tata Cara
Penggunaan Faktur Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Perubahan
Nomor Pokok Wajib Pajak Karena Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.51/2002
Tata
Cara Penggunaan Faktur Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami
Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak Karena Reorganisasi Direktorat Jenderal
Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-237/PJ./2002
Tata
Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-227/PJ./2002
Pengadilan
Pajak
Undang-undang
Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002
Tata
Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto
Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa
Efek
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/KMK.03/2002
Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan
Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Persewaan Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/KMK.03/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan
Perusahaan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002
Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahn Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-219/PJ./2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 586/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor Dan Tata Cara
Pemberian Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraaan Bemotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ./2002
Pengolahan
Data Penerimaan, Surat Pemberitahuan Perubahan Nama Dan/Atau Kode KPP,
Permintaan Relokasi Ulang Data Master File Wajib Pajak Dan Penunjukan Unit
Penerima SSP Lembar Ke-2
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-195/PJ./2002
Pengakuan
Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-184/PJ./2002
Perubahan
Kedua ATas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/kmk.04/2000 Tentang Jenis
Barang Kena Pajak`Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/KMK.03/2002
Perubahan
Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis
` Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002
Penyampaian
Data Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.13/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tentang
Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan
Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 138/KMK.03/2002
Pelaksanaan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-171/PJ./2002
Jenis
Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam
Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-170/PJ./2002
Saat
Lain Sebagai Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Penyerahan Atau Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang
Dilakukan Pada Tanggal 1 Januari 2001 Sampai Dengan Tanggal 24 Januari
2001
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-155/PJ./2002
Penetapan
Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan
Nilai, Dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan
Nilai Aatas Penyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Penunjukan Asosiasi
Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak
Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-153/PJ./2002
Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2002
Pajak
Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau
Dilaporkan Perdagangannya Dibursa Efek
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
6 Tahun 2002
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
5 Tahun 2002
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 Tentang
Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/KM.4/2002
Pembebasan
Bea Masuk Atas Komponen / Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa
Pelayaran
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/KMK.04/2002
Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 87/KMK.03/2002
Tata
Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 86/KMK.03/2002
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang
Penghitungan Besarnya Aangsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak
Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank,Sewa
Guna Usaha, Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/KMK.03/2002
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Pengusaha Toko
Emas Perhiasan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.03/2002
Pembayaran
Zakat Atas Penghasilan
Surat Kawat Direktur
Jenderal Pajak No. KWT-165/PJ/2002
Pelayanan
Kepada Wajib Pajak Di KPPBB Yang
Mengalami Pemekaran
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.6/2002
Perubahan
Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.51/1997 Tentang
Penebusan Stiker PPN Atas Penyerahan Rekaman Video
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.51/2002
Pemberian
Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.51/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.42/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.42/2002
Rencana
Penerimaan PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2002 Bagi Kanwil DJP Dan Kantor
Pelayanan PBB Yang Mengalami Perubahan Wilayah Kerja Akibat Reorganisasi
DJP
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.6/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2002
PPN
Impor Yang Dibayar Berdasarkan SPKPBM Yang Diterbitkan Oleh Direktorat
Jenderal Bea Dan Cukai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.51/2002
Pengantar
Pengiriman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 Tentang Tata
Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2002
Penegasan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2002 Tentang
Permintaan Data 100 Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ./2002
Permintaan
Data 100 Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian
Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu.
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 63/KMK.03/2002
Dasar
Penghitungan Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Hasil Tembakau
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62/KMK.03/2002
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/KMK.03/2002
Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak
Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/KMK.01/2002
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 52/KMK.01/2002 Tentang
Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Undang-undang Tentang Badan Peradilan
Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/KMK.01/2002
Penyampaian
Informasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Dalam Rangka Pengawasan Oleh Menteri Keuangan
Instruksi Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/IMK/2002
Penyempurnaan
Sistem Dan Prosedur Pembayaran Pajak
Instruksi Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/IMK/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-48/PJ./2001 Tentang Tata
Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Jasa Kena
Pajak Tertentutu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-104/PJ./2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-103/PJ./2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/PJ./2001 Tentang Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta
Buku Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-101/PJ./2002
Pelayanan
Penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 2001 Pada Hari Libur Dalam Bulan Maret
2002
Surat Edaran Direktur
Penyuluhan Perpajakan No. SE-01/PJ.8/2002
Kebijakan
Pemeriksaan PPN Dan PPnBM
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.7/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak Dan
Atau Jasa Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.51/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai
Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.42/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan
Atau Jasa Kena Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ./2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ./2001 Tentang
Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi
Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara
Penebusan Dan Pelaporannya.
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-84/PJ./2002
Penyampaian
Lampiran 1721-A1 Atau 1721-A2 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Media Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-80/PJ./2002
Penjelasan
Lebih Lanjut Mengenai Jenis Barang-Barang Kebutuhan Pokok
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ./2002
Tata
Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan
Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat
Paksa
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-21/PJ./2002
Penyampaian
Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-756/PJ./2001
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 Tanggal 29
Oktober 2001 Tentang NormaPenghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi
Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di
Indonesia
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-667/PJ./2001
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 Tentang
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Kep-02/PJ.1/2000
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-506/PJ./2001
Rincian
Rencana Penerimaan PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.6/2001
Pemberlakuan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Belanda Dalam Masa
Transisi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.34/2001
Pajak
Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Kantong Darah Reagensia Uji
Saring Darah Dan Sarana Transfusi Darah Lainnya Oleh Palang Merah
Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 684/KMK.03/2001
Tata
Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 683/KMK.03/2001
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Maluku
Dan Irian Jaya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 678/KMK.03/2001
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Pajak Sumatera
Bagian Selatan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 677/KMK.03/2001
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Raya II
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 676/KMK.03/2001
Pencabutan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.03/2001 Tentang Pemberian
Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan
Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Yang Dibentuk Pemerintah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 281/KMK.03/2001
Perlakuan
PPN Dan PPn BM Di Kawasan Berikat Pulau Batam
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-764/PJ./2001
Tata
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem
Informasi Perpajakan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-754/PJ./2001
Petunjuk
Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-722/PJ./2001
Bentuk
Pemberitahuan Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak Dan Atau
Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.9/2001
Waspadalah
Terhadap Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Palsu
Surat Edaran Direktur
Penyuluhan Pajak No. SE-07/PJ.8/2001
Penyesuaian
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan
Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Untuk Tahun Pajak 2002
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-29/PJ.6/2001
Penegasan
Permintaan Konfirmasi Faktur Pajak Oleh Pemeriksa Fungsional
Pemeriksa
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.52/2001
Penegasan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.52/2001 tanggal 28
September 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-638/PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai
Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.52/2001
Pengawasan
Terhadap Wajib Pajak Yang Memperoleh Fasilitas Bapeksta Keuangan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.5/2001
Penjelasan
Lebih Lanjut Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-36/PJ.43/2001
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-42/PJ.43/2001
Penerbitan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-41/PJ.41/2001
Pemanfaatan
Data Dari Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-40/PJ.41/2001
Surat
Keterangan Fiskal
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.4/2001
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah
Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belgia Hasil Renegosiasi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.3/2001
Daftar
100/500 Wajib Pajak Penunggak Pajak Terbesar
Surat Direktur
Pemeriksaan, penyidikan dan penagihan Pajak No. S-3854/PJ.753/2001
Penagihan
Pajak Terhadap SKPKB Hasil Pemeriksaan
Surat Direktur Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-2310/PJ.752/2001
Pertimbangan
Menteri Keuangan Atas Perda Tentang Pajak Dan Retribusi
Surat Menteri
Keuangan No. S-486/MK.07/2001
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah No.
72 Tahun 2001
Penentuan
Tempat Tinggal Orang Pribadi Dan Tempat Kedudukan Badan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-701/PJ./2001
Pembagian
Kerja Penatausahaan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak Dari Kantor
Perbendaharaan Dan Kas Negara Di Wilayah DKI Jakarta
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-695/PJ./2001
Norma
Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang
Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-667/PJ./2001
Koordinasi
Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-410/PJ./2001
Batasan
Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa, Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 524/KMK.03/2001
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan No.569/KMK.04/2000 Tentang jenis
Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 460/KMK.03/2001
Pemberian
Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan
Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk
Pemerintah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133/KMK.03/2001
Penerbitan
Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Sebagai Dasar Pengesahan Dana Bagi Hasil
Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.02/2001
Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor
Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan
Potensi Perpajakan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001
Konfirmasi
Faktur Pajak Oleh Fungsional Pemeriksa
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.5/2001
Penetapan
Jalur Bagi Ekspor Yang Mendapat Fasilitas Pengembalian Bea Masuk Dan
Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Bea dan Cukai No. SE-31/BC/2001
Pelaksanaan
Pengecualian Dari Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bertempat Tinggal Tetap Di Luar Negeri
(PENLU) Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-39/PJ.41/2001
Pengiriman
Paket SPT Tahunan PPh
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.13/2001
Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Pengusaha Dikawasan Berikat(SKF
PDKB)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-591/PJ./2001
Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Pengusaha Di Kawasan Berikat
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-591/PJ/2001
Ralat
Lampiran III SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770-III)
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-209/PJ.41/2001
SKB
Atas Pooled Fund Yang Dimiliki Oleh Dana Pensiun
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ.43/2001
Perlakuan
Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Yang Dimiliki Oleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh
Menteri Keuangan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.43/2001
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-638/PJ./2001 Tentang
Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak
Pertambahan Nilai
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.52/2001
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.51/2001
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.51/2001
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-637/PJ./2001 Penunjukan
Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur
Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.5/2001
Pengalihan
Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.5/2001
Uji
Coba Permintaan Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai Dengan Menggunakan
Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (Program PK-PM Melalui Komputer)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.5/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-604/PJ/2001 tentang
Penyampaian Lampiran 1721-A1 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Media Elektronik
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-605/PJ./2001
Pelaporan
Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.5/2001
Kewajiban
Untuk Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran
sekretaris Direktorat Jenderal Pajak No. SE-68/PJ.1/UP.90/2001
Pencairan
Tunggakan Pajak
Surat Direktur Pemeriksa
Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-2230/PJ.751/2001
Peningkatan
Pokok Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.6/2001
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ/2001 Tentang
Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yang Dialihkan Kepada Pengelola
Dana Pesangon Tenaga Kerja
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-649/PJ./2001
Bentuk,
Jenis Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam
Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-645/PJ./2001
Koordinasi
Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Propinsi Irian
Jaya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-641/PJ./2001
Penetapan
Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-638/PJ./2001
Penunjukan
Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi
Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui
Komputer
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-637/PJ./2001
Tata
Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung
Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-627/PJ./2001
Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Piutang Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-625/PJ./2001
Penyampaian
Lampiran 1721-A1 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21
Dengan Menggunakan Media Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-604/PJ./2001
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-108/KMK/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan
Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-601/PJ./2001
Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor Dan Tata Cara
Pemberian Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-586/PJ./2001
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan wajib Pajak Dari Usaha Lapangan Golf
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-564/PJ./2001
Saat
Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan
Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian
Restrukturisasi Utang Usaha
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-563/PJ./2001
Penataan
Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk
Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk
Penebusan Stiker Luynas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara
Penebusan Dan Pelaporan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-552/PJ./2001
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih Oleh Perusahaan Air
Minum
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ./2001
Tarif
Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok Di Dalam Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-529/PJ/2001
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-407/PJ./2001 Tentang Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-528/PJ/2001
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-36/PJ./2001 Tentang
Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-527/PJ/2001
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang kena Pajak Dan Atau Jasa
Kena Pajak Dalam Rangka Perjanjian Kerja Sama Operasi
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-525/PJ/2001
Besarnya
Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan,
Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan-bahan Untuk
Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul.
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-523/PJ/2001
Pelaksanaan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi Pengusaha Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-513/PJ/2001
Bentuk Dan Isi Surat
Pemberitahuan
Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan Dan Dokumen Yang
Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-511/PJ/2001
Penyampaian
Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dengan Menggunakan Media
Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-500/PJ./2001
Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-447/PJ./2001
Perubahan
Ketiga Belas Atas Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang
Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkunagn
Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-445/PJ./2001
Petunjuk
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-417/PJ./2001
Penjelasan
Atas Peraturan Pemerintah R.I. No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah No.
65 Tahun 2001
Pajak
Daerah
Peraturan Pemerintah No.
65 Tahun 2001
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Pemerintah No.
60 Tahun 2001
Penegasan
Kewajiban Pengisian Formulir Laporan Kekayaan Pribadi Penyelenggara
Negara
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-59/PJ/UP.90/2001
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 Dan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-586/PJ./2001
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.51/2001
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.51/2001
Tata
Cara Penyelesaian Pemohonan Tempat Lain Sebagai Tempat Pengkreditan
Pajak Masukan Dan Tempat Lain Sebagai Tempat Pajak Terhutang Atas Ekspor
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.5/2001
Pengawasan
Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.43/2001
Penjelasan
Atas Jasa Interkoneksi
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.43/2001
Pengawasan
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Atas Bunga Deposito Dan
Tabungan Serta Diskonto SBI
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.43/2001
Perubahan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-30/PJ.41/2000 Dan Nomor
Se-31/pj.41/2000
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.43/2001
Tata
Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.41/2001
Penegasan Tentang Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif Di Dalam Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.43/2001
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.522/KMK-04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri OIeh Wajib Pajak
Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu;
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 394/KMK.03/2001
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan
Pelaporannya;
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 392/KMK.03/2001
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-503/PJ./2001 Tentang
Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi
Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui
Komputer
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-504/PJ./2001
Penjelasan
Lebih Lanjut Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP-294/PJ./2001 Tanggal
16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan PPN Yang
Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Tata Cara Penyerahan BPK Tertentu Yang
Bersifat Strategis.
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2001
Pengarahan
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-52/PJ./UP.90/2001
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis
Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 381/KMK.03/2001
Penunjukan
Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur
Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-503/PJ/2001
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: Kep-524/PJ./2000 Tentang
Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-425/PJ/2001
Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-422/PJ/2001
Tata
Cara Penerbitan Surat keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-406/PJ/2001
Penyempurnaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-203/PJ/2001 Tanggal 9 Maret
2001 Tentang Penunjukan Pegawai Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Sebagai Tenaga Ahli Pada Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-404/PJ/2001
Tarif
Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen Di Dalam Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-401/PJ/2001
Pengenaan
Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-395/PJ/2001
Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon
Yang Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-350/PJ/2001
Penunjukan
Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur
Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-345/PJ/2001
Tata
Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Berstatus Sebagai Karyawan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-338/PJ/2001
Pemotongan
PPh Pasal 21 Atas Dana Pensiun Yang Dialihkan Kepada Perusahaan Asuransi
Jiwa Dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. KEP-333/PJ/2001
Tata
Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-325/PJ/2001
Perubahan
atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-549/PJ./2000 Tentang
Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-323/PJ/2001
Perubahan
Keduabelas Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-22/PJ./1995 Tentang
Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-306/PJ/2001
Peyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-345/pj/2001 Tentang
Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi
Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui
Komputer
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-346/PJ./2001
Penghitungan
Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.5/2001
Penanganan
Faktur Pajak Yang Diterbitkan Oleh Pengusaha Yang Belum Dikukuhkan
Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.5/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 Tanggal 13 Juni
2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.43/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-401/pj/2001 Tentang Tarif
Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen Di Dalam Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.43/2001
Kewajiban
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib
Pajak Orang Pribadi
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.41/2001
Pengiriman
Laporan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Laporan Penerimaan Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.23/2001
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Yang
Akan Bertolak Ke Luar Negeri Bagi Anggota Misi Dagang Atau Pameran Di
Luar Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.41/2001
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001
Intensifikasi
Bea Meterai
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.5/2001
Penegasan
Petunjuk Editing SSP Lembar ke-2
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.24/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ./2001 tanggal 14 Mei
2001 tentang
Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yg Dialihkan Kepada
Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.43/2001
Penjelasan Ketentuan Pemberian
Pengurangan Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.6/2001
Peraturan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai
Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001
Penjelasan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan
Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
Undang-undang
Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000
Perubahan
Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah
Undang-undang
Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000
Peyampaian
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-51/PJ.6/2000
Pengantar
Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-338/pj./2001 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Dan Pemberian NPWP Orang Pribadi Yang Berstatus Karyawan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.24/2001
Tatacara Pembagian Dan Penyaluran
Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah
Pusat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-164/PJ/2001
Angsuran
Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Dapat Menghitung Penghasilan Netto Dengan Menggunakan Norma
Perhitungan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.41/2001
Perlakuan
fasilitas PET setelah berlakunya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 50/KMK.04/2001
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.5/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-333/PJ/2001 tanggal 3 Mei
2001 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Dana Pensiun Yang Dialihkan
Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.43/2001
Penegasan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-547/PJ./2000 Tanggal 29
Desember 2000
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.4/2001
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan No.569/KMK.04/2000 Tentang jenis Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 460/KMK.03/2001
Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang
Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasioanl Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/KMK.03/2001
Penunjukan
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 254/KMK.03/2001
Perubahan
atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-549/PJ./2000 Tentang
Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/2001
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.51/2001
Perlakuan
PPN dan PPn BM DI Kawasan Berikat Pulau Batam
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/2001
Perubahan
atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-522/PJ./2000 Tentang
Dokumen-Dokumen Tertentu Yang diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-312/PJ/2001
Jenis
Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam
Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 17 Tahun
2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-305/PJ/2001
Pajak
Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai
Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi (Ump) Atau Upah Minimum
Kabupaten/Kota (Umk)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-295/PJ/2001
Tata
Cara Pembebasan Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-294/PJ/2001
Tentang
Pembayaran Fiskal Luar Negeri Dan Tata Cara Pengkreditannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-275/PJ/2001
Penanganan
Permohonan Peninjauan Kembali Atas Keputusan Keberatan Yang Permohonan
Bandingnya Tidak Dapat Diterima
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-268/PJ/2001
Penghapusan
Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-238/PJ/2001
Saat
Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang
Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-237/PJ/2001
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Kep-515/PJ./2000 Tentang
Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha
Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-225/PJ/2001
Tata
Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak
Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat
Bank Indonesia yang Diterima atau diperoleh Dana Pensiun Yang
Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-217/PJ/2001
Tata
Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-215/PJ/2001
Keterangan
dan atau Dokumen Lain yang Harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-214/PJ/2001
Perlakuan
Perpajakan Atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan
Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan Atau Jasa yang
diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta
yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-213/PJ/2001
Angsuran
Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-210/PJ/2001
Kewajiban
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk
Wajib Pajak Orang Pribadi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-207/PJ/2001
Kuasa
Untuk Menjalankan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Menurut Ketentuan
Perundang-undangan Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-188/PJ/2001
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-22/PJ./1995 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir
Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-489/PJ./2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-181/PJ/2001
Bentuk
Surat Setoran Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2001
Jangka
Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran
dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak , Serta Pengukuhan dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-161/PJ/2001
Tata
Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ/2001
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-176/pj./2000 Tentang Jenis
Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam
Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 17 Tahun
2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-96/PJ/2001
Pengecualian
dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan
Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Misi Kesenian.
Misi olahraga dan Misi Keagamaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-39/PJ/2001
Pengecualian
dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan
Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Warga Negara
Indonesia Yang Akan Bekerja di Luar Negeri Dalam Rangka Program
Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-38/PJ/2001
Pengecualian
dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan
Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Mahasiswa atau
Pelajar Yang Akan Belajar di Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-37/PJ/2001
Pengecualian
dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan
Bertolak Ke Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-36/PJ/2001
Tanda
Pengenal Resmi Sebagai Penduduk Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-35/PJ/2001
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan
Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Pilot Indonesia
Yang Bekerja Di Maskapai Penerbangan Asing Dan Pelaut Indonesia Yang
Bekerja Di Kapal Berbendera Asing
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-34/PJ/2001
Pengantar
Pengiriman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/kmk.04/2001 Tentang
Pajak Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Suku Cadang
Pesawat VVIP TNI AU Yang Digunakan Untuk Perjalanan Presiden Dan Wakil
Presiden Republik Indonesia
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-313/PJ./2001
Usulan
Penghapusan Piutang PBB
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.6/2001
Pajak
Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Suku Cadang Pesawat VVIP TNI
AU Yang Digunakan Untuk Perjalanan Presiden Dan Wakil Presiden Republik
Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 164/KMK.03/2001
Pelaksanaan
Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 155/KMK.03/2001
Penundaan
Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Di KAwasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001
Impor
Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001
Pelayanan
Penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 2000 Pada Hari Libur Dalam Bulan Maret
2001
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-222/PJ./2001
Tempat
Terutang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Dan Atau Impor Hasil
Tembakau
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2001
Jangka
Waktu Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2001
Tindak
Lanjut Hasil Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.41/2001
Tata
Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Dan Pemungutan
Pajak Penghasilan
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-64/PJ.43/2001
Pemberian
Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan
Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk
Pemerintah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.03/2001
Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/KMK.03/2001
Pemberian
Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan
Restrukturisasi Utang Usaha Melalui lembaga Khusus Yang Dibentuk
Pemerintah
Peraturan Pemerintah No.
7 Tahun 2001
Pemotongan
Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto
Sertifikat Bank Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 051/KMK.04/2001
Pencabutan
KMK No.548/KMK.04/1997 Tentang Pengenaan PPN 0% Yang Dipercepat Atas
Eksport Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Eksportir Tertentu Dan
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Proses Restitusinya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 050/KMK.04/2001
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 200/Kmk.04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan
Kepabeanan Dikawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 011/KMK.04/2001
Pemberian Dan Penatausahaan Pajak
Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 010/KMK.04/2001
Pelaksanaan Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 006/KMK.04/2001
Persyaratan Seorang Kuasa Untuk
Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan
Perundang-Undangan Perpajakan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 576/KMK.04/2000
Pedoman Penghitungan Pengkreditan
Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang
Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 575/KMK.04/2000
Organisasi - Organisasi Internasional
Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk
Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 574/KMK.04/2000
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak
Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang
-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 571/KMK.04/2000
Jenis
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 570/KMK.04/2000
Jenis Kendaraan Bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.04/2000
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan ,
Peyetoran , dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar
Daerah Pabean
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 568/KMK.04/2000
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 567/KMK.04/2000
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan
Penetapan Besarnya Penghapusan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 565/KMK.04/2000
Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan
Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.04/2000
Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan
Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 563/KMK.04/2000
Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan
Dan Pemberhentian Jurusita Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 562/KMK.04/2000
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan
Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 561/KMK.04/2000
Penghasilan Atas Penghasilan
dari Usaha Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 559/KMK.04/2000
Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa
Efek
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 558/KMK.04/2000
Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak
Pertambahan Niali Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan Tidak
Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi atau Badan yang
Hasilnya digunakan Sendiri atau digunakan Pihak Lain
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 554/KMK.04/2000
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih dikenakan
Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.04/2000
Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 552/KMK.04/2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 180/KMK.04/1999 Tentang Saat Terutangnya Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka
Restrukturisasi Perusahaan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 551/KMK.04/2000
Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Oleh
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 550/KMK.04/2000
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Oleh Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 549/KMK.04/2000
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 548/KMK.04/2000
Penunjukan Bendaharawan Pemerintah,
Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu Untuk Memungut,
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 547/KMK.04/2000
Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.04/2000
Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat
Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 544/KMK.04/2000
Penggunaan Bahasa Asing Dalam
Pembukuan Atau Pencatatan Wajib Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 543/KMK.04/2000
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian
Angsuran Ataupenundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 541/KMK.04/2000
Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga
Kepada Wajib Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 540/KMK.04/2000
Pihak Lain Yang Dapat Diberikan
Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala
Sesuatu Yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak
Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 539/KMK.04/2000
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 538/KMK.04/2000
Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan
Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 537/KMK.04/2000
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan
Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 536/KMK.04/2000
Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat
Pemberitahuan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 535/KMK.04/2000
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta
Keterangan dan atau Dokumen yang Harus dilampirkan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 534/KMK.04/2000
Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa
Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 533/KMK.04/2000
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak
Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak Baru , Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya termasuk
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 522/KMK.04/2000
Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam
Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor yang
Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka
Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara (PERTAMINA)
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 521/KMK.04/2000
Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam
Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 520/KMK.04/2000
Tata Cara Pembagian
Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 519/KMK.04/2000
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 518/KMK.04/2000
Penunjukan Tempat dan Tata Cara
Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 517/KMK.04/2000
Tata Cara Penentuan
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 516/KMK.04/2000
Pencabutan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak
Pengelolaan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 515/KMK.04/2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 514/KMK.04/2000
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan NO.101/KMK.05/1997 Tentang
Pemberitahuan Pabean
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/KMK.05/2000
Pencabutan
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 Tentang Penunjukan Badan-Badan
Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan
Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Presiden No.
180 Tahun 2000
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Tebusan Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah No.
149 Tahun 2000
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk
Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah No.
148 Tahun 2000
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah No.
147 Tahun 2000
Impor
Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa
Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai
Peraturan Pemerintah No. 146 Tahun 2000
Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000
Jenis
Barang Dan Jasa Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000
Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No.
140 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah No.
139 Tahun 2000
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah No.
138 Tahun 2000
Tempat Dan Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah No.
137 Tahun 2000
Tata Cara Penjualan Barang Sitaa Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah No.
136 Tahun 2000
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah No.
135 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
Peraturan Pemerintah No.
132 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan
Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Pemerintah No.
131 Tahun 2000
Pengecualian Sebagai Objek Pajak
Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
Peraturan Pemerintah No.
130 Tahun 2000
Keputusan Dirjen Pajak Sebagai Peraturan
Pelaksana UU No.16 Th 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Th 1983 Tentang KUP, Dan UU No.18 Th 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas UU No.8 Th 1983 Tentang PPN Barang Dan Jasa Dan PPn BM
Surat Edaran Jenderal Pajak No.
SE-528/PJ/2000
Saat
Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-549/PJ/2000
Saat
Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-549/PJ/2000
Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan
Orang Pribadi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-545/PJ/2000
Pengkreditan
Pajak Masukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-539/PJ/2000
Penghitungan
Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal
Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-537/PJ/2000
Norma
Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung
Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-536/PJ/2000
Tata Cara Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-531/PJ/2000
Pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan No.239/kmk.01/1996 Tentang Bea Masuk, Bea
Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri Sebagaimana
Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri keuangan
No.486/kmk.04/2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-526/PJ/2000
Tempat
Lain Sebagai Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-525/PJ/2000
Syarat-Syarat
Faktur Pajak Sederhana
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-524/PJ/2000
Tata
Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-523/PJ/2000
Dokumen-Dokumen
Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-522/PJ/2000
Bentuk
Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-520/PJ/2000
Jangka
Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-519/PJ/2000
Penyampaian
Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-518/PJ/2000
Tempat
Pengambilan Surat Pemberitahuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-517/PJ/2000
Jangka
Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran
Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-516/PJ/2000
Tempat
Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi
Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-515/PJ/2000
Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 519/KMK.04/2000
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 518/KMK.04/2000
Penunjukan Tempat Dan Tata Cara
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 517/KMK.04/2000
Tata Cara Penentuan Bersarnya Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 516/KMK.04/2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanaah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 515/KMK.04/2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 514/KMK.04/2000
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000
Pencabutan Peraturan Pemerintah No.33
Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2000
Penentuan Besarnya Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000
Perubahan Kedua
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/kmk.01/1996
Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/kmk.01/1998 Tanggal 21 Oktober
1998 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana
Pinjaman Luar Negeri
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.04/2000
Perlakuan
Perpajakan Sehubungan Dengan
Penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Indonesia – Belanda ( Seri P3B No.29).
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.10/2000
Penyempurnaan
Lampiran 1 Sampai 5 SE-18/PJ.51/2000 Tanggal 22 Juni 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-25/PJ.51/2000
Penyediaan
Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan
Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura
Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangan Dari Penghasilan Bruto
Pemberi Kerja
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 466/KMK.04/2000 (seri UU 2000)
Pemenuhan
Kewajiban PPh Final ex PP29/1996
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-217/PJ.443/2000
Pendataan
Wajib Pajak Orang Asing
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-605/PJ.43/2000
Pemberitahuan
kepada WP untuk menghitung kembali setoran PPh Pasal 25-nya
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-212/PJ.443/2000
Persiapan
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 31 C Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-396/PJ.42/2000
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-455/PJ/2000 tentang
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35/PJ/2000
Tanggal 11 Februari 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT
Tahunan PPh.
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.24/2000
Penggunaan
Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan Pasal 26
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.43/2000
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-35/PJ/2000 Tentang Tata Cara
Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahuanan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-448/PJ/2000
Penetapan
PBB Tahun Pajak 2001
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. SE-414/PJ./2000
Pemberitahuan
berlakunya Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) RI-Sudan (Seri
P3B No. 28)
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.10/2000
Ralat
atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.51/2000
tanggal 29 September 2000
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.51/2000
Dokumen
Perbankan Yang Dikenakan Bea Meterai
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.5/2000
Tata
Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat
Yang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 148/KMK.04/2000
Perpajakan
Yayasan Yang Terkait/Bekerjasama Dengan Pemerintah Dan Melakukan
Kegiatan Ekonomi
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-204/PJ.44/2000
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Seychelles
(Seri P3B No.27)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.10/2000
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Turki
(Seri P3B No.26)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.10/2000
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Mongolia
(Seri P3B No.25)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.10/2000
Besarnya
Provisi Penjualan Benda Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-448/PJ/2000
Pengertian
Jumlah Seluruh Penyerahan Barang Dagangan Sebagaimana Dimaksud Dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 Tanggal 2
Maret 2000 Hal Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat Di Rumah
Sakit
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.52/2000
Penegasan
Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 2000 (Seri Pemeriksaan 03-00)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.7/2000
Penundaan
SPT Tahunan 1999
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-198/PJ.44/2000
Penagihan
Hutang Pajak
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-196/PJ.44/2000
Tata
Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan
Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat
Paksa
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.75/2000
Dasar
Penghitungan,Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau
Buatan Luar Negeri
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 406/KMK.04/2000
Pemberian
Rekomendasi Terhadap Misi Olahraga Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.41/2000
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan/Impor Hasil Tembakau
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.51/2000
Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.44/2000
Model
Pakaian Seragam petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.41/2000
Pengkreditan
Pembayaran Fiskal Luar Negeri Perusahaan yang Pengenaan Pajaknya
berdasar Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Undang-undang Pajak
atas Bunga, Dividen dan
Royalti Tahun 1970.
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.41/2000
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak
Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia
– Australia (AIDA), Kecuali Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara Asing
Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan
Asing
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.41/2000
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak
Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.41/2000
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak
Ke Luar Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.41/2000
Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.41/2000
Pembayaran
Fiskal Luar Negeri Dan Tata Cara Pengkreditannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.41/2000
Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-407/PJ/2000
Pelabuhan
Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Sub
Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam
Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 391/KMK.04/2000
Pelaksanaan
Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar
Negeri
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.04/2000
Pengecualian
Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar
Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia
(AIDA) Kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja
Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 389/KMK.04/2000
Perlakuan
Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.32/2000
Perubahan
Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-258/PJ./2000 Tgl.28 Agustus 2000 Tentang
Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-22/PJ./1995 Tentang Pelimpahan
Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Ditjen Pajak
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Dirjen Pajak
No.Kep-205/PJ./1999.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-399/PJ/2000
Tata
Cara Penerbitan Ulang Surat Tegoran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti,
Dan Pembetulan Atau Penggantian Surat-surat Dalam Rangka Pelaksanaan
Penagihan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.75/2000
SPPT
dan STTS PBB Tahun 2001
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-33/PJ.5/2000
Pelaksanaan
Kerjasama Penerimaan Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan BRI
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-34/PJ.6/2000
Sanksi
Hukuman Disipilin Bagi Karyawan Yang Tidak/Terlambat Menyelesaikan
Pekerjaan Keberatan Dan Pengurangan PBB Dan BPHTB
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.6/2000
Perubahan
Lampiran Se-05/PJ.43/2000 Tanggal 22 Maret 2000 (UMR DKI)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.43/2000
Intensifikasi
PPh Pasal 21
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-279/PJ.43/2000
Tata
Cara Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Persetujuan Bersama Berdasarkan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.10/2000
Penegasan
Tentang Pengertian Force Majeure Dalam Surat Edaran Nomor:
SE-21/PJ.4/1995 Tentang Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.43/2000
Pemotongan,Penyetoran
Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Atau Pasal 26
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.43/2000
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: Kep-22/PJ./1995 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir
Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-205/PJ./1999
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-258/PJ/2000
Penyempurnaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-134/PJ./1998 Tanggal 1 Juli
1998
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-245/PJ/2000
Pemungutan
PPh Oleh Badan Bendaharawan Atas Pembayaran Dari Dana APBD
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-258/PJ.43/2000
PPN
Atas Penyerahan Gula Pasir Musim Giling 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.51/2000
Pengelolaan
Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.13/2000
Surat
Keterangan Domisili (SKD) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Amerika Serikat
Yang Sebagai Partner Dalam Suatu Partnership Amerika (Seri P3B No.23)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.10/2000
Implementasi
Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 02-00)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2000
PPN
Dan PPnBM Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2000
Penyempurnaan
Pertama Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.51/1999
Tentang Pengenaan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor Terhitung Mulai 1 Juli
1999
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.51/2000
Perubahan
Upah Minimum Regional Propinsi DKI Jakarta
Keputusan Menteri Tenaga
Kerja No. KEP-185/MEN/2000
Pelaksanaan
Kerjasama Penerimaan Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan PT BRI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-271/PJ.6/2000
Pengenaan
PBB Atas Jalan Tol Tahun 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.6/2000
Pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan No.204/KMK.04/2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.42/2000
Pencabutan
Ketentuan Angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-04/PJ.33/1998 Tanggal 30 April 1998 Dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.33 Tanggal 26 Agustus 1999
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2000
Pelaporan
Pemungutan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.51/2000
Pelaporan
Pemungutan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-199/PJ/2000
Penjelasan
Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.6/2000
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1999 Tanggal 2
Nopember 1999
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2000
Penetapan
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan
Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000
Tata
Cara Penyusunan Dan Pengusulan Rencana Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak
Bumi Dan Bangunan (BP-PBB)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-157/PJ/2000
Pengecualian
dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang bertolak
ke luar negeri dalam wilayah kerjasama ekonomi sub regional Indonesia
– Australia (AIDA), kecuali Bali, dan orang pribadi warga negera asing
yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan perusahaan
asing
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.41/2000
Pengambilan/penyaluran
Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan Formulir
Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.41/2000
Perubahan
SE-07/PJ.42/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Penegasan Lebih Lanjut
Pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.42/1999
Tanggal 7 Juli 1999
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.42/2000
Perubahan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-05/PJ.42/1999 Tanggal 11
Februari 1999 Tentang Pengakuan Penghasilan atas Pembebasan Utang Bagi
Wajib Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.42/2000
BPHTB
Atas Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang digunakan Untuk
Kepentingan Ibadah Dan Untuk Kegiatan Sosial/Pendidikan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-182/PJ./2000
Perlakuan
Perpajakan Dan Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 200/KMK.04/2000
Pembayaran
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000
Pengertian
PPh Dalam Tahun Berjalan
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-81/PJ.443/2000
Jenis
Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam
Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No.10
Tahun 1994
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-176/PJ./2000
Penundaan
Berlakunya Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2000
Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk. Bea
Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000
Kewajiban
Menghitung, Memotong, Menyetor Dan Melaporkan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26
Yang Terutang Untuk Setiap Bulan Takwim
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.43/2000
Formulir
Ketetapan PPN Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Undang-undang No.8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No.11
Tahun 1994
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.51/2000
Bea
Meterai Atas Efek Dan Sekumpulan Efek Dengan Nama Dan Dalam Bentuk
Apapun
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.53/2000
Peningkatan
Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LP2P Dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Pegawai DJP Pangkat Golongan III/a Ke Atas
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.41/2000
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 Tentang
Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 204/KMK.04/2000
Penyesuaian
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar
Penghitungan PBB
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/KMK.04/2000
Bentuk
Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-156/PJ./2000
Pembebasan
Fiskal Luar Negeri Terhadap Pilot Indonesia Yang Bekerja Di Maskapai
Penerbangan Asing Dan Pelaut Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Berbendera
Asing
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.41/2000
Bentuk
Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.41/2000
Kewajiban
Perpajakan Wajib Pajak Orang Asing
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.43/2000
Kewajiban
Perpajakan Bendaharawan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.43/2000
Petunjuk
Teknis Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar Oleh
Pengusaha Sumberdaya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik
Keputusan bersama
Dirjen Lembaga Keuangan dan Dirjen Pajak No. KEP-1288/LK/2000 dan No.
KEP-68/PJ/2000
Pengecualian
Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke
Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional
Indonesia,Australia (AIDA) Kecualai Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara
Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 153/KMK.04/2000
Penegasan
Lebih
Lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No.08/PJ.42/200Tanggal 20 April 2000.
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.42/2000
Penerbitan
Surat Tegoran
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2000
Penetapan
Nilai Stiker Tanda Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi), Rekaman Suara/Lagu Diatas
Disc (Compact Disc), Dan Rekaman Lagu Beserta Tayangan Gambar Diatas
Disk Jenis Video Compact Disc Karaoke (VCD.K) Dan Jenis Laser Disc
Karaoke (LD.K) Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk
Penebusan Stiker
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-131/PJ./2000
Penebusan Stiket Lunas PPN Dan
Pelayanannya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.51/2000
Bentuk,Ukuran,Warna,Isi
Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara
Di Atas Pita Kaset,Compact Disc,Video Compact Disc Dan Laser Disc
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89a/KMK.04/2000
Pengaturan Tata Cara
Pembagian Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pemungutan PBB
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan BangunanNo. SE-17/PJ.6/2000
Penghentian
P3B Indonesia-Belanda
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.1012/2000
Pembinaan
Kepatuhan Perpajakan Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak
Di Bidang Pendidikan
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-51/PJ.44/2000
PPN Atas Paket Program
Acara Di Televisi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.532/2000
Penegasan PPN Atas Jasa
Keagenan (Penjualan Tiket)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.32/2000
Pengaturan Tata Cara
Pengolahan Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pemungutan PBB
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-78/PJ./2000
Tata Cara Pelunasan Bea
Materai Dengan Menggunakan Benda Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122a/PJ./2000
Tata Cara Pelunasan Bea
Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Mesin Teraan
Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122b/PJ./2000
Tata Cara Pelunasan Bea
Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Teknologi
Percetakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122c/PJ./2000
Tata Cara Pelunasan Bea
Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Sistem
Komputerisasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122d/PJ./2000
Kebijaksanaan
Pemeriksaan Tahun 2000 (Seri
Pemeriksaan 01-00)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2000
Tata
Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran No. KEP-15/A/2000 dan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ/2000
Bentuk Formulir Keputusan Penetapan
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP-PHP-PBB) dan
Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(SPM-NP-PBB)
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/KMK.04/2000
Pemusnahan Benda Meterai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133c/KMK.04/2000
Pelunasan Bea Materai
Dengan Menggunakan Cara Lain
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133b/KMK.04/2000
Pengadaan,Pengelolaan
Dan Penjualan Benda Meterai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133a/KMK.04/2000
Bentuk, Ukuran Dan Warna Benda Meterai
Desain Tahun 2000
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133/KMK.04/2000
Perubahan Tarif Bea
Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea
Materai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000
Perlakuan Pajak
Penghasilan Atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Utang Kepada
Kantor Pusat Bagi BUT
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.42/2000
Pelaksanaan Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang
Menerbitkan Surat Kuasa
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.75/1999
Kebijaksanaan Penagihan Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.75/1999
Perlakuan Perpajakan Di Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Ditanggung
Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum
Regional (UMR) Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah No.12
Tahun 1997
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.43/2000
Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan No.97/KMK.04/1998, No.35/KMK.04/1999, No.36/KMK.04/1999,
No.37/KMK.04/1999, No.38/KMK.04/1999, No.39/KMK.04/1999,
No.40/KMK.04/1999, No.41/KMK.04/1999, No.42/KMK.04/1999,
No.43/KMK.04/1999, No.44/KMK.04/1999, No.45/KMK.04/1999,
No.46/KMK.04/1999, No.47/KMK.04/1999 dan No.205/KMK.04/1999 Tentang
Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.05/2000
Pembentukan Tim Pemeriksaan
Khusus Wajib Pajak Dana Pensiun
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-44/PJ./2000
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat
Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/KMK.04/2000
Lampiran Formulir 1721-A2 Pada SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Anggota
TNI/Polri dan Pejabat Negara
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.43/2000
Optimalisasi Pengamanan Penerimaan
PPN/PPnBM
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-139/PJ.21/2000
Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana
Telah Diubah beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor :389/KMK.01/1999
Keputusan Menteri Keuangan RI
No.94/KMK.05/2000)
Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak
Standar (Rev 011/00)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-09/PJ.531/2000
Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal
Pajak No.KEP-59/PJ.6/2000 tanggal 10 Maret 2000
Surat Edaran
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-11/PJ.6/2000
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-59/PJ./2000
Pembagian Dan Penggunaan Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan RI No.83/KMK.04/2000
Penyampaian Fotokopi Surat Yang
Berkaitan Dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
Surat Edaran
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-07/PJ.6/2000
Beberapa Usulan Tentang PBB Usaha
Bidang Kehutanan
Surat Direktur
Jenderal Pajak No.S-80/PJ/1999
Pengenaan PBB Sektor Kehutanan
Surat Direktur
Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan No.S-1348/PJ.6/1999
Permohonan Kebijaksanaan Pengurangan
PBB
Surat Direktur
Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan No. S-170/PJ.6/2000
Pembagian Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi
dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan RI No.82/KMK.04/2000
Penegasan Atas Pelaksanaan Penagihan
Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.75/2000)
Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak (WP)
Penanggung Pajak (PP) Sebagai Lampiran Laporan Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran
Direktur Pemeriksaan Pajak No.SE-02/PJ.75/2000
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000
PPN dan PPnBM di Kawasan berikat
(Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No SE.08/PJ.52/2000
Pelunasan Bea Materai Atas Dokumen Yang
Masih Menggunakan Benda Meterai Lama (desain 1995) (Rev 008/00)
Surat Edaran Dirjen
Pajak No.SE-07/PJ.533/2000
Penetapan Tingkat Bunga Diskonto Untuk
Menghitung Standar Investasi Tanaman Perkebunan dan Standar Biaya
Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
Surat Edaran
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SE-10/PJ.6/2000
Intensifikasi Pemungutan Dan Penyetoran
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Yang Dipungut Oleh Bendaharawan
Daerah Dan Pemegang KAS Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Instruksi Menteri
Dalam Negeri No.1 tahun 2000
Ralat Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor
:KEP-02/PJ.1/2000 Tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak Nomor :
KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan
Surat Edaran
Sekretaris Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.24/2000
Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan
Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat Keputusan
Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Nomor :KEP-306/PJ/1999 dan
Nomor :KEP-60/A/1999
Penegasan SE-05/PJ.64/1988 Tanggal 23
Juli 1988 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B) RI-Austria (Seri P3B No.21)
Surat Edaran Dirjen
Pajak No.SE-02/PJ.1012/2000
Pajak Pertambahan Nilai atas
Penggantian Obat di Rumah Sakit
Surat Edaran Dirjen
Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000
Pemeriksaan Sederhana Lapangan Atas
Wajib Pajak Yang Telah Mendapat Izin Pemusatan Pemotongan, Penyetoran
dan Pelaporan PPh Pasal 21
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-04/PJ.43/2000
PPN Atas Penyerahan Makanan dan Minuman
Oleh Restoran
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-05/PJ.53/2000
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk Serta Fungsi Surat
Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB)
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ/2000
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
KEP-35/PJ.2000 tanggal
11 Februari 2000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagi
Industri Multifinance
Surat
Direktur Peraturan Perpajakan No.S-11/PJ.312/1999 tanggal 26 Januari
1999
Revisi Tim Penyusunan Norma
Penghitungan Peredaran Bruto dan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1991
Tanggal 9 Januari Tentang Petunjuk Pemakaian Norma Penghitungan
Penghasilan Netto
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-32/PJ./2000
tanggal 9 Februari 1999
Perubahan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor Kep-108/Pj.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan
Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-02/PJ.1/2000
Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Keputusan Presiden RI No.
18.Tahun 2000
Penetapan Besarnya Tarif Pajak Eksport
Atas Beberapa Komoditas Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan RI
No.567/KMK.017/1999
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan atau Pengalihan Hak
Atas Tanah dan atau Bangunan
Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.566/KMK.04/1999
Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-02/PJ/2000 tanggal 5 Januari 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB)
Surat Edaran
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-02/PJ.6/2000
Penegasan Atas Pelaksanaan Penagihan
Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.75/2000
Pelaksanaan Pengumuman
Lelang
Suarat Edaran DIrektur Pemeriksaan Pajak No.SE-01/PJ.75/2000
Perlakuan Pajak
Penghasilan Atas Jasa Manajemen dan Jasa Konsultasi di Bidang Manajemen
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.42/2000
PPN Ditanggung Pemerintah Atas
Penyerahan Buku Pelajaran Umum,Kitab Suci dan Buku Pelajaran Agama
Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor Se-02/PJ.51/2000
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Multilevel Marketing
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-04/PJ.52/2000
tanggal 7 Februari 2000
Angka
"00" Pada Mesin Teraan Meterai
Surat
Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.533/2000 tanggal 2 Februari 2000
Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Atas Penyerahan Jasa Interkoneksi Antar Perusahaan Telekomunikasi
Surat Edaran Direktur
Jenderak Pajak No.SE-01/PJ.54/2000
Pengecualian Dari Kewajiaban Pembayaran
Fiskal Luar Negeri Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak ke Luar Negeri Dalam
Kawasan Ekonomi Sub Regional
ASEAN Yang Meneruskan Penerbangan ke Negara lain
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No.SE-01/PJ.41/2000
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Surat Edaran
Sekretaris Jenderal Pajak No.SE-01/PJ.24/2000
Tata Cara Pengenaan PBB Disektor
Kehutanan
Surat Edaran Direktur
Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-73/PJ.6/1999 tanggal 16 Desember 1999)
Tata
Cara Perhitungan Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan
Surat Edaran Direktur
Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-72/PJ.6/1999 tanggal 15 Desember 1999)
Penomoran STP Bunga dan Penagihan
Pembuatan Daftar Pengantar Keputusan Pengurangan
Surat Edaran
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pajak No.SE-726/PJ.1/1999 tanggal 29 Oktober 1999
Perlakuan PPH Pasal 21 Atas Pemberian
Hadiah Saham Kepada Pegawai
Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-56/PJ.42/1999
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak
Atas Tanah dan atau Bangunan
(REV 003/00)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No.SE-55/PJ.42/1999
Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) RI-Vietnam (Seri P3B No.19)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No.SE-14/PJ.1011/1999
Pemberitahuan berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) RI-Uni Emirat Arab (Seri P3B No.18)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No.SE-13/PJ.1011/1999
Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
RI-Romania (Seri P3B No.17)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No.SE-12/PJ.1012/1999
Pengunaan Sisa Faktur Pajak Standar
Yang Terlanjur Dicetak Dengan Satuan Tahun 19.. Diganti Dengan Satuan
Tahun 20..
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-22/PJ.54/1999
Meterai Tempel dan Kertas Meterai Tahun 2000 (Rev 001/00)
Surat
Edaran Dirjen Pajak No.SE-21/PJ.533/1999
Pengiriman Paket SPT Tahunan PPh
Surat Edaran Sekretaris Dirjen
Pajak No.SE-61/PJ.14/1999
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia
Dengan
Pemerintah Romania Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan
Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.147 tahun 1998
|Peraturan
2008||Peraturan
2007||Peraturan
2006||Peraturan 2005||Peraturan
2004||Peraturan 2003||Peraturan
2002||Peraturan 2001||Peraturan
2000||Peraturan
1999|
|Peraturan sebelum 1999|
