Peraturan Direktur Jeneral Pajak Nomor: PER-81/PJ./2007
Penegasan Atas Pelaksanaan
Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.04/2007
Kebijakan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.04/2007
Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan
Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta
Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.03/2007
Perubahan Keempat Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 31 Tahun 2007
Tata Cara Pemungutan Pajak
Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 46/PMK.03/2007
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan
Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 43/PMK.03/2007
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan
Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 42/PMK.05/2007
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan
Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta
Utara
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-24/PJ/2007
Persiapan Penerapan Sistem
Administrasi Modern Pada Kantor Wilayah DJP Dan Pembentukan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2007
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 Tentang Jenis Jasa
Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23
Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.03/2007
Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian
Surat Keterangan Fiskal Dan Pencabutan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE-33/PJ.4/2001 Tentang Surat Keterangan Fiskal
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2007
Jenis
Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal
23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-70/PJ/2007
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-69/PJ/2007
Perubahan Kedelapan Atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-68/PJ/2007
Tata Cara Pemberian Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-67/PJ/2007
Pelaksanaan
Dan Pengawasan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, SPT Masa PPh
Dan SPT Tahunan PPh
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ./2007
Penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Oleh Wajib
Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ/2007
Pembayaran/Penyetoran PBB Dan BPHTB
Dalam Rangka Implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
Surat Direktur Pajak No. S-06/PJ.13/2007
Penetapan
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Yang
Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2007
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.07/2007
Distribusi
Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN & PPN BM, Pajak Lainnya, Serta
PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2007
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-37/PJ/2007
Penetapan
Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh
Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 05/PMK.07/2007
Penetapan
Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 03/PMK.07/2007
Pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus,
Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja
/Bendaharawan Pemerintah
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2007
Pemberian
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang usaha
Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.03/2007
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/ Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 11/PMK.03/2007
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000
Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2007
Penghapusan
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak
Dalam Masa Transisi
Pemberlakuan Modul Penerimaan Negara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-2/PJ./2007
Penyesuaian
Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh
Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 01/PMK.03/2007
Penghapusan
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Dalam Masa Transisi Pemberlakuan
Modul Penerimaan Negara
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2007
Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau
Penyerahan BarAng Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007
Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007
Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah
Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-178/PJ./2006
Laporan Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.52/2006
Tata
Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Memiliki Tempat Usaha Di
Pusat Perdagangan Dan/Atu Pertokoan
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-175/PJ./2006
Pajak
Penghasilan Pasal 26 Atas Guarantee Fee
Surat Pj. Direktur Pajak No.
S-1205/PJ.341/2006
Pajak
Pertambahan Nilai Yang Terutang Tidak Dipungut Atas Impor Peralatan Studio
Dan Komunikasi Yang Digunakan Oleh Lembaga Sandi Negara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 993/KMK.03/2006
Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 4 Ayat (2) Atas Pembayaran Bunga Kepada Nasabah Pemegang Surat Utang
Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-171/PJ./2006
Perlakuan
PPN Atas Jasa Angkutan Antar Jemput Karyawan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-789/PJ.53/2006
Permohonan
Penjelasan Dan Contoh Dasar Pengenaan Pajak Usaha Jasa Perbengkelan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-788/PJ.53/2006
Perlakuan
PPN Atas Turnkey Project
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-763/PJ.53/2006
Perlakuan Pajak Masukan Yang Terkait Dengan
Penyerahan Yang Dibebaskan PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-741/PJ.51/2006
Keringanan
Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-730/PJ.51/2006
Penjelasan Pengenaan PPh Pasal 26 Sesuai
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Singapura
Surat Pj. Direktur Pajak No.
S-1082/PJ.341/2006
Peminjaman
Berkas/Data Wajib Pajak Oleh Tim Audit Ditjen - DEPKEU RI
Surat Pj. Direktur Pajak No.
S-1077/PJ.322/2006
Sosialisasi
Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara Mengenai PPN Dan PPh Pasal 22, 23, 26 Di Lingkungan
Sekretariat Negara Tanggal 18 September 2006
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-1075/PJ.32/2006
Indonesia
- Malaysia Tax Treaty
Surat Direktur Pajak No.
S-1058/PJ.341/2006
Berkas
Wajib Pajak PT JST Indonesia
Surat Direktur Pajak No.
S-1059/PJ.344/2006
Permohonan
Penjelasan Dan Penegasan Mengenai Bukti Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Yang
Menggunakan Tanda Tangan Secara Otomatis Dan Didistribusikan Melalui
Website
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-1060/PJ.331/2006
SK
PPN Ditanggung Pemerintah Untuk Banknote SA. RYAL
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-679/PJ.53/2006
PPN
Yang Terlanjur Dipungut Dan Surat Keterangan Bebas PPN
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-620/PJ.53/2006
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 123/PMK.03/2006
Rekomendasi
Pembebasan PPN dan PPN BM
Surat Direktur PPN Dan PTLL No.
S-722/PJ.53/2006
Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2006,
Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.22/2006
Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-160/PJ./2006
Penetapan Alokasi Definitif Dada Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Tahun Anggaral 2006
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.02/2006
Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk,
Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur
Pajak Standar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.52/2006
Saat
Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian Dan Tata Cara
Pembetulan Faktur Pajak Standar
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-159/PJ./2006
Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan
Oleh Penampung, Penyalur, Dan/Atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka
Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami
Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.03/2006
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa
Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.03/2006
Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa
Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 92/PMK.03/2006
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 91/PMK.03/2006
Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Rakyat
Bangladesh
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.34/2006
Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006
Tanggal 29 September 2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Ralat Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006
Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.75/2006 Tanggal
20 September 2006 Tentang Insentif Jurusita Pajak Direktorat Jenderal
Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.75/2006
Insentif Jurusita Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.75/2006
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang
Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan/Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 86/PMK.03/2006
Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995
Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.03/2006
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-147/PJ./2006
Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 Tentang Bentuk,
Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.52/2006
Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.52/2006
Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan
Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-19/PJ./2006
Pencabutan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.44/1994 Tentang Tatacara Pemberian Tax
Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.42/2006
Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-124/PJ/2006 Tentang
Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2006
Pelaksanaan Analisis Risiko
Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai Lebih Bayar
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-124/PJ./2006
Kebijakan Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai Lebih Bayar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2006
Jangka Waktu Penyelesaian
Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.53/2006
Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, Dan Langkah-Langkah
Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2006
Jangka Waktu Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.53/2006
Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-122/PJ./2006
Pembebasan
Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran
Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di
Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 54/PMK.04/2006
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006
Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-102/PJ./2006
Penegasan Saat Berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-04/PJ.34/2005 Tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner"
Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara
Indonesia Dengan Negara Lainnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.3/2006
Tata Cara Pembatalan/Penggantian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP) Dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Yang Tidak Dapat
Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-89/PJ/2006
Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./2006
Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005
Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan
Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ./2006
Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Madya
Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Bekasi, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Denpasar
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-72/PJ./2006
Penjelasan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia -
Korea Selatan
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-311/PJ.341/2006
PPh
Pasal 23 Jasa Angkutan Umum Di Darat
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-308/PJ.313/2006
Penegasan Atas Proses Restitusi PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-196/PJ.53/2006
Perlakuan PPN Atas Riset Pemasaran Untuk
Pihak Di Luar Daerah Pabean
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-87/PJ.53/2006
Penegasan Perlakuan PPN Atas Evaluasi/Laporan Kegiatan Review Pelatihan
Tenaga Kependidikan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-141/PJ.53/2006
Permohonan Penegasan Bahwa Orientasi Manajemen Pembelajaran Fisika Program
Penguatan Sains Dan Teknologi MA (STEP‑2 IDB) Tidak Kena PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-71/PJ.53/2006
Penjelasan Tentang Perlakuan PPN Atas Pengalihan Hak Atas Aktiva Tetap
Yang Bergerak
Surat Direktur Pajak No. S-200/PJ.52/2006
Penegasan Pengenaan PPn BM Atas Penyerahan Apartemen
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-202/PJ.51/2006
Tanggapan Mengenai Draft Economic Partnership Agreement (EPA)
Indonesia-Jepang
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No. S-170/PJ.344/2006
Penegasan Pemberian Imbalan Bunga
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No. S-246/PJ.332/2006
PPN
Atas Pemadukan BKP Dari DPIL Ke PDKB Berupa Mesin Dan/Atau Peralatan
Pabrik Yang Dipergunakan Secara Langsung Dalam Proses Produksi Di PDKB
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No. S-230/PJ.32/2006
Penegasan PPN
Surat Direktur Pajak No. S-70/PJ.53/2006
PPN
Di Kawasan Berikat
Surat Direktur Jenderal No. S-30/PJ.322/2006
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada
Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-70/PJ./2006
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada
Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-69/PJ./2006
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan
Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ./2006
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan
Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya
Pekanbaru
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ./2006
Ralat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/PMK.03/2006 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara
Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa
Ralat Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 23/PMK.03/2006
Pembebasan Pajak Produk Perbankan syariah
Surat Direktur Peraturan
Perpajakan No. S-368/PJ.313/2006
Tata
Cara Pengurusan Stiker Lunas PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-291/PJ.51/2006
Pembebasan PPN Atas Pembangunan
Rumah Ibadah
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-88/PJ.53/2006
Penjelasan Mengenai Meterai Tempel Satu Rupiah
Surat Direktur Pajak No. S-75/PJ.53/2006
Mohon
Penjelasan Pengenaan PPN
Surat Direktur PPN
Dan PTLL No. S-69/PJ.53/2006
