Tax on Clik, only Pajak.com !

 
 


|Peraturan 2008||Peraturan 2007||Peraturan 2006||Peraturan 2005||Peraturan 2004||Peraturan 2003||Peraturan 2002||Peraturan 2001||Peraturan 2000||Peraturan 1999
|Peraturan sebelum 1999|
 


Peraturan-peraturan Pajak Terbaru
 

Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.03/2007

Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2007

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.011/2007

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 Tentang Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2007

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-160/PJ/2007

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2007

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Energi Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2007

Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131.1/PMK.07/2007

Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Energi Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.03/2007

Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yang Telah Menerapkan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-149/PJ./2007

Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-148/PJ./2007

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstuksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Dan Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.02/2007

Penetapan NPOPTKP BPHTB Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2006
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-47/PJ./2007

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Direktur JenderaL Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-142/PJ./2007

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-136/PJ./2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-136/PJ./2007

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Serta Batas Akhir Pelaporan Pajak Untuk Masa Pajak Yang Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Serta Batas Akhir Pelaporan Pajak Bersamaan Dengan Hari Libur Atau Cuti Bersama Bulan Oktober 2007
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-143/PJ./2007

Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-136/PJ./2007

Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jeneal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ./2007 Standar Waktu Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Baru Dan Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-40/PJ./2007

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2007

Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.02/2007

Penegasan Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.02/2007

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-109/PJ./2007

Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun Pajak 2007 Bagi Wajib Pajak Yang Penghasilan Utamanya Dari Imbalan Jasa Yang Pada Tahun 2006 Tidak Termasuk Sebagai Imbalan Jasa Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, Tetapi Pada Tahun 2007 Termasuk Sebagai Imbalan Jasa Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.03/2007

Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pemasangan, Penyiaran Atau Penayangan Iklan Di Media Massa Dan/Atau Media Luar Ruang
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.03/200

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Penegasan Atas Penyelesaian Pemeriksaan Terkait Dengan Pembentukan KPP Pratama Di Pulau Jawa Dan Bali Selain KPP Pratama Di Wilayah Kanwil Jakarta Pusat Dan Kanwil Jakarta Selatan
Surat Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No. S-61/PJ.0413/2007

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak Dan Objek Pajak Dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Pulau Jawa Dan Pulau Bali Selain KPP Pratama Di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-87/PJ/2007

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi , Dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Direktur Jeneral Pajak Nomor: PER-81/PJ./2007

Penegasan Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.04/2007

Kebijakan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.04/2007

Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.03/2007

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2007

Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 46/PMK.03/2007

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 43/PMK.03/2007

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/PMK.05/2007

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-24/PJ/2007

Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Modern Pada Kantor Wilayah DJP Dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2007

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.03/2007

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Dan Pencabutan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.4/2001 Tentang Surat Keterangan Fiskal
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2007

Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ/2007

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-69/PJ/2007

Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-68/PJ/2007

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-67/PJ/2007

Pelaksanaan Dan Pengawasan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, SPT Masa PPh Dan SPT Tahunan PPh
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ./2007

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Oleh Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ/2007

Pembayaran/Penyetoran PBB Dan BPHTB Dalam Rangka Implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
Surat Direktur Pajak No. S-06/PJ.13/2007

Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.07/2007

Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN & PPN BM, Pajak Lainnya, Serta PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2007
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-37/PJ/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 05/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 03/PMK.07/2007

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja /Bendaharawan Pemerintah
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2007

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.03/2007

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/ Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 11/PMK.03/2007

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2007

Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak  Dalam Masa Transisi Pemberlakuan Modul Penerimaan Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-2/PJ./2007

Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/PMK.03/2007

Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Dalam Masa Transisi Pemberlakuan Modul Penerimaan Negara
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2007

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan BarAng Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007

Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal  23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-178/PJ./2006

Laporan Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.52/2006

Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Memiliki Tempat Usaha Di Pusat Perdagangan Dan/Atu Pertokoan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-175/PJ./2006

Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Guarantee Fee
Surat Pj. Direktur Pajak No. S-1205/PJ.341/2006

Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Tidak Dipungut Atas Impor Peralatan Studio Dan Komunikasi Yang Digunakan Oleh Lembaga Sandi Negara
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 993/KMK.03/2006

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Pembayaran Bunga Kepada Nasabah Pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-171/PJ./2006

Perlakuan PPN Atas Jasa Angkutan Antar Jemput Karyawan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-789/PJ.53/2006

Permohonan Penjelasan Dan Contoh Dasar Pengenaan Pajak Usaha Jasa Perbengkelan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-788/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Turnkey Project
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-763/PJ.53/2006

Perlakuan Pajak Masukan Yang Terkait Dengan Penyerahan Yang Dibebaskan PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-741/PJ.51/2006

Keringanan Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-730/PJ.51/2006

Penjelasan Pengenaan PPh Pasal 26 Sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Singapura
Surat Pj. Direktur Pajak No. S-1082/PJ.341/2006

Peminjaman Berkas/Data Wajib Pajak Oleh Tim Audit Ditjen - DEPKEU RI
Surat Pj. Direktur Pajak No. S-1077/PJ.322/2006

Sosialisasi Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Mengenai PPN Dan PPh Pasal 22, 23, 26 Di Lingkungan Sekretariat Negara Tanggal 18 September 2006
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1075/PJ.32/2006

Indonesia - Malaysia Tax Treaty
Surat Direktur Pajak No. S-1058/PJ.341/2006

Berkas Wajib Pajak PT JST Indonesia
Surat Direktur Pajak No. S-1059/PJ.344/2006

Permohonan Penjelasan Dan Penegasan Mengenai Bukti Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Yang Menggunakan Tanda Tangan Secara Otomatis Dan Didistribusikan Melalui Website
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1060/PJ.331/2006

SK PPN Ditanggung Pemerintah Untuk Banknote SA. RYAL
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-679/PJ.53/2006

PPN Yang Terlanjur Dipungut Dan Surat Keterangan Bebas PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-620/PJ.53/2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 123/PMK.03/2006

Rekomendasi Pembebasan PPN dan PPN BM
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-722/PJ.53/2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2006, Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.22/2006

Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-160/PJ./2006

Penetapan Alokasi Definitif Dada Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaral 2006
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.02/2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.52/2006

Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-159/PJ./2006

Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur, Dan/Atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.03/2006

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.03/2006

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 92/PMK.03/2006

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 91/PMK.03/2006

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.34/2006

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-146/PJ./2006 Tanggal 29 September 2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.75/2006 Tanggal 20 September 2006 Tentang Insentif Jurusita Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.75/2006

Insentif Jurusita Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.75/2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan/Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 86/PMK.03/2006

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.03/2006

Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006

Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-147/PJ./2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor PER-147/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.52/2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.52/2006

Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ./2006

Pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.44/1994 Tentang Tatacara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.42/2006

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-124/PJ/2006 Tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2006

Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-124/PJ./2006

Kebijakan Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai  Lebih Bayar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2006

Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.53/2006

Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, Dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2006

Jangka Waktu Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.53/2006

Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-122/PJ./2006

Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 54/PMK.04/2006

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-102/PJ./2006

Penegasan Saat Berlakunya Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 Tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner" Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.3/2006

Tata Cara Pembatalan/Penggantian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Yang Tidak Dapat Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-89/PJ/2006

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak  Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ./2006

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Bekasi, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-72/PJ./2006

Penjelasan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda  (P3B) Indonesia - Korea Selatan
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-311/PJ.341/2006

PPh Pasal 23 Jasa Angkutan Umum Di Darat
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-308/PJ.313/2006

Penegasan Atas Proses Restitusi PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-196/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Riset Pemasaran Untuk Pihak Di Luar Daerah Pabean
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-87/PJ.53/2006

Penegasan Perlakuan PPN Atas Evaluasi/Laporan Kegiatan Review Pelatihan Tenaga Kependidikan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-141/PJ.53/2006

Permohonan Penegasan Bahwa Orientasi Manajemen Pembelajaran Fisika Program Penguatan Sains Dan Teknologi MA (STEP‑2 IDB) Tidak Kena PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-71/PJ.53/2006

Penjelasan Tentang Perlakuan PPN Atas Pengalihan Hak Atas Aktiva Tetap Yang Bergerak
Surat Direktur Pajak No. S-200/PJ.52/2006

Penegasan Pengenaan PPn BM Atas Penyerahan Apartemen
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-202/PJ.51/2006

Tanggapan Mengenai Draft Economic Partnership Agreement (EPA) Indonesia-Jepang
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-170/PJ.344/2006

Penegasan Pemberian Imbalan Bunga
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-246/PJ.332/2006

PPN Atas Pemadukan BKP Dari DPIL Ke PDKB Berupa Mesin Dan/Atau Peralatan Pabrik Yang Dipergunakan Secara Langsung Dalam Proses Produksi Di PDKB
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-230/PJ.32/2006

Penegasan PPN
Surat Direktur Pajak No. S-70/PJ.53/2006

PPN Di Kawasan Berikat
Surat Direktur Jenderal No. S-30/PJ.322/2006

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-70/PJ./2006

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-69/PJ./2006

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ./2006

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ./2006

Ralat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Ralat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 23/PMK.03/2006

Pembebasan Pajak Produk Perbankan syariah
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-368/PJ.313/2006

Tata Cara Pengurusan Stiker Lunas PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-291/PJ.51/2006

Pembebasan PPN Atas Pembangunan Rumah Ibadah
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-88/PJ.53/2006

Penjelasan Mengenai Meterai Tempel Satu Rupiah
Surat Direktur Pajak No. S-75/PJ.53/2006

Mohon Penjelasan Pengenaan PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-69/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Jasa Penunjang Penerbangan Dan Bandar Udara
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-68/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Biaya Kursus
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-67/PJ.53/2006

Pajak Pertambahan Nilai Atas Technical Assistant Agreement
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-38/PJ.53/2006

Pembebasan PPN Atas Jasa Kontraktor
Surat Direktur Pajak No. S-37/PJ.53/2006

Pembebanan PPN Atas Kapal-Kapal Korea Selatan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-31/PJ.53/2006

Permohonan Penegasan Bahwa Sertifikasi (Short Course) Guru Madrasah Aliyah Bidang Studi Biologi Tidak Kena PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-35/PJ.53/2006

Permohonan Penjelasan Peraturan Perintah  Nomor 38 Tahun 2003
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-33/PJ.53/2006

Pajak Pertambahan Nilai Nenvabfy

Perlakuan PPN Atas Jasa Penempatan CUTE
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-24/PJ.53/2006

Permohonan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Nama Kongregasi Suster-suster Cinta Kasih Dari Maria Bunda Berbelas Kasih (SCMM)
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-20/PJ.53/2006

Permohonan Restitusi
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-26/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Sponsorship
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-25/PJ.53/2006

Mohon Penjelasan Barang Bebas Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-23/PJ.53/2006

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di  Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.53/2006

Permohonan Pembebasan Pembayaran PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-127/PJ.52/2006

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Untuk Alat Pelindung Diri (APD)  Flu Burung Bantuan Menteri Kesehatan Singapura
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-104/PJ.52/2006

Permohonan Pembebasan PPN Dimuka Atas Jasa Sewa Rumah Oleh KB Belanda
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-62/PJ.52/2006

Permohonan Pemberian Fasilitas PPN Impor
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-60/PJ.52/2006

Penelitian Lapangan Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.51/2006

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.52/2006

Penjelasan Permohonan Restitusi
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-70/PJ.52/2006

Permohonan Penegasan Pembayaran PPN Di Wilayah Pulau Bintan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-28/PJ.52/2006

PPN Atas Penjualan Agunan Dan Komisi Pengelolaan Portfolio
Surat Direktur Jenderal PPN Dan PTLL No. S-04/PJ.53/2006

Penetapan Alokasi Sementara Dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal  29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 19/PMK.02/2006

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-144/PJ./2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-47/PJ./2006

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah No.145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.02/2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 28/PMK.03/2006

Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/PMK.04/2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 23/PMK.03/2006

Penelaah Keberatan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 99/KMK.01/2006

Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK.01/2006

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ./2006

Perubahan  Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-14/PJ./2006

Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendaharawan Atau Penaggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS Di Masing-Masing Unit Penerima BOS
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ./2006

Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 12/PMK.04/2006

Perekaman SPT Masa PPN Dan Konfirmasi Faktur Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.52/2006

Bentuk Surat Setoran Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ./2006

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kerajaan Thailand
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2006

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KMK.01/2006

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 121/PMK.06/2005

Rencana Pemeriksaan Nasional Tahun 2006
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.7/2005

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 579/KMK.01/2005

Penunjukan Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB Dan Bank Operasional III BPHTB
Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-07/PB./2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.24/2006

Penjelasan Tentang Kertas Segel Tahun 1980
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-359/PJ.53/2006

Permohonan Pengeluaran Barang Impor Dengan SP-3
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-128/PJ.52/2006

Perlakuan PPN Atas Penyerahan Barang Modal Dan/ Atau Barang Lainnya Yang Bukan Untuk Diperjualbelikan Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Antar Cabang
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-122/PJ.51/2006

Penjelasan Atas Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-492/PJ.52/2005

Perlakuan PPN Atas Proyek Pemerintah
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-356/PJ.53/2005

Dasar Pengenaan Pajak Atas Pembayaran Termin Proyek
Surat Direktur Pajak No. S-355/PJ.53/2005

Penegasan Atas Restitusi PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-354/PJ.53/2005

Perlakuan PPN Atas Jasa Agen Pembayaran Dan Jasa Agen Jaminan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-353/PJ.53/2005

Penegasan Kembali Perlakuan PPN Atas Gerai Es Krim "AAA"
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-351/PJ.53/2005

Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-277/PJ.53/2005

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Keagenan Asuransi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-249/PJ.53/2005

PPN Atas Penyerahan Barang Ke Kntor Cabang Dan Penggantian Biaya
Surat Direktur Pajak No. S-364/PJ.52/2005

Permohonan Pengeluaran Barang Impor
Surat Direktur Pajak No. S-362/PJ.52/2005

PPN Di Kawasan Berikat
Surat Direktur Pajak No. S-361/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Atas Penerapan PPN Terhadap Penyerahan Di Luar Daerah Pabean
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-360/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas Pemberian Volume Discount
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-350/PJ.52/2005

Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-344/PJ.52/2005

Permohonan Penegasn Tentang Penyerahan BKP Dari PDKB Ke Pengusaha Fasilitas KITE
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-267/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Bahwa Karton Box Tidak Terutang PPN/PPnBM Bila Dipasok Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-266/PJ.52/2005

Penjelasan Atas Pemberlakuan PPN Dan PPn BM Di Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-246/PJ.52/2005

Perlakuan Pengenaan PPN Dan PPnBM Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-245/PJ.52/2005

Permohonan Pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-238/PJ.52/2005

Permohonan Penjelasan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-215/PJ.52/2005

PPn BM Atas Produk Industri Kosmetik
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-241/PJ.51/2005

Withholding Tax Dalam Pengembangan Asian Bond Market Initiative (ABMI)
Surat Direktur Pajak No. S-385/PJ.3/2005

Objek PPh Pasal 26 Yang Juga Dikenakan PPN Impor
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-251/PJ.323/2005

Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Surveyor Yang Dilakukan Di Daerah Pabean Tetapi Dimanfaatkan Di Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-325/PJ.32/2005

Perlakuan PPh, Pemotongan/Pemungutan, Atas Jasa Konstruksi Sub-Bidang Reklamasi Dan Pengerukan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-320/PJ.313/2005

Tanggapan Atas Permintaan Informasi Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-330/PJ.342/2005

Penegasan Tentang Pengukuhan PKP
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-231/PJ.52/2005

Pertanyaan Tentang Permohonan Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Dengan KMK Nomor 542/KMK.04/2000 Tanggal 23 Deseber 2000
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-328/PJ.331/2005

Pembebasan PPN Atas Pembangunan Rumah Ibadah
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-235/PJ.53/2005

Klarifikasi Berita Dalam Media Massa
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-297/PJ.313/2005

Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-239/PJ.332/2005

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor 1 (Satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran a.n. Pemerintah Kota Surabaya
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-236/PJ.52/2005

Pemasukan Bahan Dan/Atau Barang Packing Material Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-345/PJ.52/2005

Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-228/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Atas Penyerahan BKP Antar Depo Dalam Wilayah Kerja KPP Yang Sama
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-230/PJ.52/2005

Tanggapan Mengenai Draft Pertukaran Nota Untuk Proyek Hibah "Improvement Of Medical Care Of Public Hospitals In West Kalimantan" Dari Pemerintah Jepang
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-275/PJ.344/2005

Permohonan Penegasan Atas Kurs Yang Berlaku Pada Saat Pelunasan PPN Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak (JKP) Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-250/PJ.32/2005

Tanggapan Mengenai  Draft Pertukaran Nota Untuk Sembilan Proyek Yen Loan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-263/PJ.344/2005

Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-265/PJ.313/2005

PPN Atas Tanah Liat
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-224/PJ.51/2005

Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Musibah Bencana Nasional Gempa Bumi Dan Gelombang Pasang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sebagian Sumatera Utara
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-253/PJ.332/2005

Permohonan Penjelasan Atas Penjualan Aktiva Tetap
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-199/PJ.53/2005

PPN Atas Produk Pertanian
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-240/PJ.51/2005

Penomoran Faktur Pajak
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-223/PJ.51/2005

Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-213/PJ.313/2005

Pemasukan Bahan Dan/Atau Barang Packing Material Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-163/PJ.52/2005

Pertanyaan Tentang Permohonan Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Dengan KMK Nomor 542/KMK.04/2000 Tanggal 23 Desember 2000
Surat Direktur Pajak No. S-327/PJ.331/2005

Permohonan Pembebasan PPN Dan PPh Penayangan PSA Pada Stasiun TV
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-354/PJ.313/2005

Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Upah Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-231/PJ.313/2005

Peraturan Perpajakan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-236/PJ.322/2005

Permohonan Pembebasan Fiskal Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-233/PJ.313/2005

Penghasilan Yang Diterima Oleh AAA
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-280/PJ.311/2005

Jasa Wajib Pajak Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-237/PJ.323/2005

Permohonan ABC Kepada Pemerintah Untuk Menilai Kembali Perlakuan PPN Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-356/PJ.322/2005

Tindak Lanjut Penegasan Pemberian Imbalan Bunga
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-225/PJ.313/2005

Penjelasan Terhadap Perlakuan Pengenaan Pajak Atas Pembayaran Komisi Kepada Perusahaan Reasuransi Dan Asuransi Lain
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-206/PJ.313/2005

Pemusatan Terutangnya PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-196/PJ.52/2005

Permohonan Pembebasan PPN Impor Untuk Non-Project Type Grant Aid 2002 Jepang
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-195/PJ.52/2005

Permohonan Pengeluaran Barang Impor Dengan Surat Pernyataan (SP-3)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-194/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Peraturan Perpajakan Bank Umum Untuk Bank Umum Dalam Likuidasi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-212/PJ.313/2005

Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-211/PJ.313/2005

Tanggapan Atas Masalah Perpajakan Dalam Working Group On Trade, Industry, And Investment (WGTII)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-205/PJ.313/2005

Data Mengenai Kewajiban Perpajakan Orang AsingYang Bekerja Pada PT. ABC
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-207/PJ.311/2005

Perpanjangan Ijin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-160/PJ.53/2005

Permohonan Penegasan Mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Atas Perubahan Bentuk Badan Usaha
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-176/PJ.332/2005

Faktur Pajak Yang Dibuat Pada Tanggal Sebelum Tanggal Pengiriman Barang Kena Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-170/PJ.52/2005

Permohonan Peninjauan Ulang Pengenaan PPN Atas Mobil Bekas
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-169/PJ.52/2005

Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Pajak Atas SPT Lebih Bayar
Surat Direktur Pajak No. S-344/PJ.331/2005

Surat Keterangan Fiskal
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-175/PJ.331/2005

Perlakuan Pajak Atas Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Luar Negeri
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-179/PJ.53/2005

Tax Opinion Sebagai bahan Penyusunan Offering Memorandum
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-215/PJ.313/2005

Mohon Penegasan PPh Pasal 23
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-177/PJ.313/2005

Putusan Banding PT. XYZ
Surat Direktur Pajak No. S-151/PJ.332/2005

Perlakuan PPN Atas Pekerjaan Program Komunikasi Internasional Untuk Aceh
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-154/PJ.53/2005

Masa Berlaku Wajib Pajak Patuh
Surat Direktur Pajak No. S-173/PJ.331/2005

Permohonan Penegasan Mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kupon Makanan Dan Minuman
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-155/PJ.53/2005

Penghitungan Kembali Pajak Masukan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-147/PJ.53/2005

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan PPh Barang-Barang Impor Proyek Sistem Informasi Management Kejaksaan Agung RI (SIMKARI-2)
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-229/PJ.52/2005

Perlakuan Pengenaan PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-148/PJ.52/2005

Pembebasan PPN Atas Penyerahan Rumah Kepada Korban Gemba Bumi Dan Tsunami
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-225/PJ.51/2005

Permohonan Penegasan Objek PPh Pasal 23
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-331/PJ.313/2005

Penetapan Internasional Federation Of Red Cross And The Red Crescent (IFRC) Sebagai Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-298/PJ.312/2005

Permohonan Pendaftaran The Nature Conservancy (TNC) Sebagai Organisasi Internasional Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Surat Direktur Pajak No. S-143/PJ.312/2005

Perlakuan PPN Atas Penyerahan BKP Kepada Pengusaha Di Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-142/PJ.52/2005

Perlakuan Pengenaan PPN Atas Impor Bahan Baku Pakan Ternak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-123/PJ.52/2005

Prosedur Pemasukan Barang Bantuan Permohonan Bebas Bea Masuk Dan Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-145/PJ.52/2005

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dana Pensiun Dan Dana Pesangon
Surat Direktur Pajak No. S-131/PJ.313/2005

PPN Atas Penyerahan Aktiva Perusahaan
Surat Direktur Pajak No. S-122/PJ.51/2005

Permohonan Fasilitas PPN Dan PPnBM Atas Alih Status Kendaraan Taksi Menjadi Kendaraan Plat Hitam
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-124/PJ.52/2005

Prosedur Permohonan Fasilitas Bebas Bea  Masuk Dan Hibah Untuk Pesawat Terbang
Surat Direktur Jenderal No. S-69/PJ.341/2005

Perlakuan Perpajakan Atas Sewa Meter Air PDAM Mulai Tahun 2001
Surat Direktur Pajak No. S-63/PJ.313/2005

Perlakuan Pengenaan PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau JKP Dari Luar Daerah Pabean Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Pajak No. S-62/PJ.32/2005

PPN Atas Batu Apung
Surat Direktur Pajak No. S-157/PJ.51/2005

Permohonan Penegasan Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Impor
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-104/PJ.52/2005

Pedagang Eceran Toko Emas
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-106/PJ.5/2005

Konsultasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Direktur Pajak No. S-44/PJ.312/2005

Permohonan Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.31/1992
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-357/PJ.312/2005

Permohonan Pembebasan Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL Ditjen Pajak No. S-107/PJ.5/2005

Penjelasan Atas Penyerahan Obat Untuk Pasien Rawat Jalan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-100/PJ.52/2005

Permohonan Pengeluaran Barang Impor Dengan Surat Pernyataan (SP-3)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-24/PJ.52/2005

Penegasan Fasilitas PPN Dibebaskan Atas Impor Pakan Ternak/Bahan Pembuatan Pakan Ternak
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-47/PJ.52/2005

Penegasan Tentang PPN Impor Untuk Tujuan Ekspor
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-40/PJ.52/2005

Penegasan Kewajiban Perpajakan Atas Usaha Country Club Yang Dikelola Oleh PT ABC
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-039/PJ.322/2005

Permohonan Penegasan Tentang Pemusatan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-41/PJ.52/2005

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Kerjasama Operasi Terminal Peti Kemas (KSO TPK) ABC
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-05/PJ.332/2005

Penegasan Pengenaan PPN Atas Pembelian Karton Box Dari DPIL Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-46/PJ.52/2005

PPN Terhadap Pendapat Non-Air PDAM Tirtanadi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-31/PJ.53/2005

Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas Retur Administrasi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-29/PJ.5/2005

Surat Penegasan Atas Pembebasan PPN Terhadap Kapal Ikan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-30/PJ.51/2005

Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas Potongan Harga
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-13/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Mengenai Pembayaran PPN Impor Berdasarkan SPKPBM Yang Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-01/PJ.52/2005

Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-177/PJ./2005

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-176/PJ./2005

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-175/PJ./2005

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-174/PJ./2005

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 138/PMK.03/2005

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 137/PMK.03/2005

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 601/KMK.03/2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu  Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2005

Petunjuk Pelaksanaan Pencabutan Secara Jabatan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Yang Tidak Memenuhi Syarat Lagi Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.52/2005

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-166/PJ./2005 Tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.52/2005

Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-166/PJ./2005

Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 110/PMK.010/2005

Penegasan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Diterima Secara Lengkap Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.53/2005

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 144/PJ./2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ./2005

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ./2005

Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 114/PMK.04/2005

Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2005

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan Melalui Pemberi Kerja Dalam Rangka Menyongsong Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ./2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 97/PMK.03/2005

Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.04/2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 Tentang Konsultan Pajak Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/PMK.03/2005

Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/PMK.02/2005

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/PMK.02/2005

Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 95/PMK.02/2005

Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-145/PJ./2005

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 69/PMK.04/2005

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-142/PJ./2005

Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-144/PJ./2005

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.03/2005

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 75/PMK.03/2005

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2005 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.53/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 64/PMK.02/2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 66/PMK.03/2005

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.03/2005

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjulan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2005

Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 61/PMK.03/2005

Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner" Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.34/2005

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2005

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Perbangan Internasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2005

Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Memberikan Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 289/KMK.03/2005

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.03/2005

Kebijakan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2005

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.03/2005

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 91/PJ/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2005

Penegasan Penomoran Dan Perekaman Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2005

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 91/PJ/2005

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/PMK.03/2005

Tata Cara Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sehubungan Dengan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.41/2005

Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 Tentang Bunga Pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Indonesia Dengan Belanda
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2005

Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2005

Pelimpahan Wewenang Pnerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/PMK.03/2005

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 34/PMK.03/2005

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.03/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 29/PMK.03/2005

Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Dan Obat Jadi Anti Retroviral
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.010/2005  

Penjelasan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 Tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2001
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.52/2005

Kebijakan Pemeriksaan Berdasar Kriteria Seleksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/2005

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ./2005

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ/2005

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.33/2005

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ./2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.52/2005

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ/2005

Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2005 Sehubungan Dengan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-62/PJ/2005

Bentuk, Ukuran, Warna, Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PMK.03/2005  

Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur, Dan/ Atau  Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/PMK.03/2005   `

Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.010/2005  

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 Tentang Pemasukan Barang-barang Dari Luar Daerah Pabean Indonesia Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 19/PMK.04/2005  

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/KMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.010/2005  

Penurunan Tarif Bea Masuk Cordless Handset Dengan NomorHS. 8517.11.00.00
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/PMK.010/2005  

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-59/PJ./2005

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pajak Dan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-51/PJ./2005 Dan No. KEP-13/PB/2005

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Bea Masuk, Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.03/2005   

Penegasan Bendahara Umum Derah Dan Pemegang Kas Sebagai Pemotong Dan Atau Pemungut Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-01/PJ.43/2005

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-03/PJ.52/2005

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ./2005 Tentang Perubahan Atas KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Dan Penjelasan Atas Surat Edaran Nomor SE-22/PJ./2004 Tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Bada Usaha Milik Negara  Dan KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-05/PJ./2005

Pedoman Penunjukan Ketua Kelompok Dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-40/PJ/2005

Penyampaian Ketentuan Tentang Penunjukan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi untuk Memungut Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-02/PJ.51/2005

Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dn Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/PMK.03/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 05/PMK.03/2005

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan  Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-37/PJ./2005

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ./2005

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 184/PJ./2004 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-31/PJ./2004

Pembagian Kerja Penatausahaan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak Dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Di Wilayah DKI Jakarta 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-28/PJ./2004

Perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-09/PJ.53/2004

Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-01/PJ.33/2005

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 620/PMK.03/2004

Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2004

Tatalaksana Impor Sementara 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 615/PMK.04/2004

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 184/PJ/2004

Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 173/PJ./2004

Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 625/PMK.04/2004

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Aras Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 616/PMK.03/2004

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 609/PMK.03/2004

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Meksiko Serikat 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-08/PJ.3/2004

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 561/KMK.03/2004

Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B (PLTU TJB) Oleh PT Central Java Power Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 546/KMK.03/2004

Peyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 564/KMK.03/2004

Perubahan Lampiran  I, II, III, IV, Dan V Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 519/KMK.01/2001
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 473/KMK.01/2004

Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan PPN Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Obat Anti Retroviral 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 499/KMK.01/2004

Perekaman Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Daftar Harta Dan Kewajiban
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.41/2004

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ./2004

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ./2004

Konfirmasi PIB Dan PEB
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No. SE-07/PJ.52/2004

Penetapan Mitra Kerja KPP Dengan KPPN Dan Bank Operasional I Dalam Hal Penerbitan SPMKP Dan SPMIB Di Jakarta Raya Serta Penetapan KPP Koordinator Dalam Hal Penyampaian SSP Lembar Ke-2 Dan DNP
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-11/PB/2004 Dan Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ/2004

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/kmk.003/2004 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak. 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 382/KMK.03/2004

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, Dan KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-22/PJ./2004

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-132/PJ./2004

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-137/PJ/2004

Pemeriksaan Terhadap Data Prioritas/ Alat Keterangan Dan Penegasan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2004

Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2004

Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-133/PJ/2004

Pemanfaatan GPS Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Digital Sistem Informasi Geografis PBB
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-24/PJ.6/2004

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Bea Masuk, Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 393/KMK.03/2004

Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-138/PJ/2004

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-524/PJ./2000 Tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-425/PJ./2001
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2004

Penegasan Batas Waktu Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif Di Dalam Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.43/2004

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-388/PJ./2003 Tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-117/PJ./2004

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 342/KMK.03/2004

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 341/KMK.03/2004

Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Bank Data Nasional
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ/2004

Sosialisasi Pelaksanaan Pembentukan Bank Data Nasional
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2004

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendeal Pajak Jakarta I 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 254/KMK.01/2004

Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Dan Kalimantan Tengah 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 276/KMK.03/2004

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair Beserta Protokolnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.3/2004

Pemberitahuan Penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Mauritius
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.3/2004

Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2002 Dan 2003
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.9/2004

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.03/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.53/2004

Penelaahan Konsep LPP Dan SPHP
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2004

Pajak Pertambahan Nilai Atas Batubara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2004

Perpanjangan Masa Kerja Komite Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 272/KMK.03/2004

Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-88/PJ./2004

Penegasan Atas Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.75/2004

Penegasan Atas Upaya Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ./2004

Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7  Tahun 2004

Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ./2004

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ./2003 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengelola Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-73/PJ./2004

Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2004

Penegasan Atas Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2003
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2004

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 174/KMK.03/2004

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Rumah Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.03/2004

Pertukaran Dokumen/Data Secara Elektronik Antara Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan No. 06/DAGLU/KP/III2004, No.10/PDN/KEP/III/2004, No.16/BC/2004, dan No.KEP-56/PJ/2004

Perpanjangan Masa Kerja Anggota Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/KMK.01/2004

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.3/2004

Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.75/2004

Tempat Pendaftaran Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ/2004

Penetapan Daftar Nominatif Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2004

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2004

Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Serang 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 107/KMK.03/2004

Besarnya Tunjangan Dan Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Pada Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 577/KMK.01/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/KMK.03/2004

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.05/2000 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 108/KMK.04/2004

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaran Bermotor
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 95/KMK.01/2004

Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-60/PJ/2004

Pembentukan Tim Banding, Gugatan Dan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-53/PJ/2004

Kompensasi Kerugian Fiskal Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.31/2004

Penyampaian Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara. Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Dan Keputusan Bersama Dirjen Anggaran Nomor KEP­113/A/2003 Dan Dirjen Pajak Nomor KEP-392/PJ./2003 Tentang Daerah Tertentu Yang Belum Siap On Line Sehubungan Dengan Diterapkannya Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi Dan PT. Pos Indonesia (Persero)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ./2004

Implementasi Aplikasi Call Center PBB 
Surat Edaran Direktur PBB dan BPHTB No. SE-04/PJ.6/2004

Rencana Pemeriksaan Nasional Tahun 2004 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2003

Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003

Tempat Pendaftaran Bagi Bendaharawan Sebagai Wajib Pajak Di Wilayah DKI Jakarta 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-361/PJ./2003

Pengenaan PBB Tahun 2004 
Surat Edaran Direktur PBB dan BPHTB No. SE-52/PJ.6/2003

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.52/2003

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.51/2003

Pemasukan Barang-Barang Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 584/KMK.04/2003

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2003 Tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-370/PJ/2002 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.53/2003

Penyampaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.52/2003

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2003

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.53/2003

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak  Pertambahan Nilai 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 571/KMK.03/2003

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 583/KMK.03/2003

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-381/PJ/2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-381/PJ/2003

Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 563/KMK.03/2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian  Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 539/KMK.04/2003

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak Tambahan Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-391/PJ/2003

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-391/PJ/2003 Tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak Tambahan Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-44/PJ/2003

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 Tentang Penambahan Wajib Pajak Tempat Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar  Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-390/PJ/2003

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2003 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 Tentang Penambahan Wajib Pajak Tempat Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar  Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-43/PJ/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-389/PJ./2003

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-388/PJ./2003

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-42/PJ/2003

Penggunaan Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.41/2003

Penjelasan Mengenai Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Produk Minuman Ringan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.51/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-384/PJ./2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-381/PJ/2003

Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 527/KMK.03/2003

Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2003 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan 
Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2003

Penambahan Wajib Pajak Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-344/PJ/2003

Konsultan Pajak Indonesia 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-43/PJ.6/2003

Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dan Tindakan Penagihan Terhadap Wajib Pajak Pindah Tempat Terdaftar Dari Satu KPP Ke KPP Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2003

Beberapa Penegasan Kebijakan Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2003

Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Penjualan Benda Meterai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.53/2003

Daftar Dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.52/2003

Penyempurnaan Pemanfaatan Data Mikro
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.2/2003

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 419/KMK.03/2003

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Boga Atau Katering 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 418/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-359/PJ/2003

Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 449/KMK.01/2003

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Dari Dan Ke Kawasan Berikat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.53/2003

Penyampaian Keputusan  Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Dan Cukai Dan Dirjen Pajak Nomor KEP-91/A/2003; Nomor KEP-169/BC/2003; Dan Nomor KEP-341/PJ./2003 Tentang Perubahan Lampiran II Huruf i Keputusan Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Dan Cukai Dan Dirjen Pajak Nomor KEP-56/A/2003; Nomor KEP-13/BC/2003; Dan Nomor KEP-48/PJ/2003 Tanggal 11 Maret 2003 Tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ./2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 499/KMK.03/2003

Penegasan Pemusatan Tempat PPN Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menyampaikan SPT Masa PPN Dan PPnBM Melalui Media Elektronik
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.52/2003

Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-233/PJ/2003

Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 450/KMK.01/2003

Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ./2000 Tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-351/PJ./2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 469/KMK.06/2003

Kewajiban Memiliki NPWP Bagi Pegawai Negeri
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 309/M.PAN/9/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian  Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 458/KMK.04/2003

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-348/PJ/2003

Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2003

Penyempurnaan SE-27/PJ.52/2003 Tentang Laporan Perkembangan Penerimaan Pajak Sektor Ritel Perdagangan Eceran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.41/2003

Penyampaian Ketentuan Tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.51/2003

Penegasan Mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-194/PJ./2004 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ./2003

Penyampaian Ketentuan Mengenai Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2003

Penyederhanaan Pemeriksaan SPT PPN Lebih Bayar Dari Pengusaha Kena Pajak Tertentu (Seri Pemeriksaan 02-03)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2003

Pembebasan Biaya Transfer
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-167/PJ./2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian  Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 389/KMK.04/2003

Peningkatan Kualitas Peta Digital Dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-552/PJ./2001 Tentang Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi  Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-337/PJ/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-294/PJ/2001 Tentang Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-234/PJ/2003

Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 371/KMK.03/2003

Penyediaan Makanan Dan Minuman Oleh Pemberi Kerja Bagi Seluruh Pegawai Ditempat Kerja
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.31/2003

Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Pejualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan  Kendaraan Bermotor 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-229/PJ/2003

Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 355/KMK.03/2003

Penyampaian Ketentuan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.51/2003

Kewajiban Melampirkan Faktur Pajak Atas Pemasukan Barang Dari DPIL Ke Kawasan Berikat Dan Ke Kawasan Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai No. SE-02/BC/2003

Pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-Line
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ./2003

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Proyek-Proyek Yang Didanai Grant For The Preparation Of Sustaining Microfinance Project (Grant TF-051643)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-112/A/2003

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2003

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2003

Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi
Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-456/PJ.731/2003

Pembekuan Izin Dua Akuntan Publik Dan Pembekuan Izin Usaha Dua Kantor Akuntan Publik
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.33/2003

Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.331/2003

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) System Electronic Data Inter Change Biasa (EDI Biasa) Sebagai Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.52/2003

Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.31/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-543/PJ./2000 Tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan Yang Jatuh Temponya Bertepatan Dengan Hari Libur
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2003

Penagihan Hutang Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Menjadi Debitur BPPN 
Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-138/PJ.75/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui sistem Pembayaran On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-215/PJ./2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ./2003

Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 Digit Pada Surat Perintah Membayar (SPM) Yang Diterbitkan KPKN 
Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-95/A/2003

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2003

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.01/1993 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan Dan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Berkaitan Dengan Fasilitas Yang Dikelola Bapeksta Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 317/KMK.01/2003

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.00/1989 Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Pengembalian Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 316/KMK.01/2003

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 314/KMK.01/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 326/KMK.03/2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 309/KMK.04/2003

Masa Transisi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 Tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.52/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2003 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-194/PJ./2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 296/KMK.03/2003

Tata Cara Pembayaran, Pemindahan, Pelimpahan, Dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Keputusan Bersama Direktur Jenderal anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah  Departemen Dalam Negeri No. KEP-54/A/2003, No. KEP-47/PJ./2003, No. KEP-973-011 Tahun 2003, No.973-012 

Pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ./2003

Pengenaan PBB Atas Jalan Tol Tahun 2003 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.6/2003

Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Dirjen Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Untuk Memberikan  Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I Tahun Anggaran 2003 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 281/KMK.03/2003

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-185/PJ./2003

Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa   
Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI No. 294/KMK.03/2003 dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M-02-UM.09-01 Tahun 2003 

Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Dan Kewajiban Memiliki NPWP Bagi  Pengusaha 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.52/2003

Standar Biaya Pelaksanaan Pembentukan Informasi Rinci Objek Pajak  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.6/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-167/PJ./2003

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 Tanggal 28 Maret 2002 Tentang  Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-171/PJ./ 2002

Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/ Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/KMK.04/2003  

Tata Cara Penanganan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Ke Mahkamah Agung 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2003

Dasar Pengenaan Pajak Atas Service Charge Dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.53/2003

Kertas Meterai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.53/2002

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak  Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 243/KMK.03/2003

Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ./2003

Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 236/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 235/KMK.03/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Impor 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 247/KMK.01/2003

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 Tanggal 22 April 2003 Tentang  Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2003

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-34/PJ./2003

Petunjuk Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Formulir Surat Setoran Pabean, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor    
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-148/PJ./2003

Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar   
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2003

Pekerjaan Sub Kontrak Dari Daerah Pabean Indonesia Lainya Ke Kawasan Berikat 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/KMK.04/2003

Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 211/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/KMK.04/2003

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh KIK-EBA Dan Para Investor   
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-147/PJ/2003

Pengantar Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 Serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-110/PJ./2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.31/2003

Masa Transisi Penerapan SE-01/PJ.7/2003
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/2003

Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.7/2003

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya III 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 124/KMK.03/2003

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.41/2000 Tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.31/2003

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya II 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/KMK.03/2003

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Bandung 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 122/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 118/KMK.03/2003

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-110/PJ./2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-100/PJ./2003

Penyesuaian Fiskal Negatif Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna, Dan Asuransi Beasiswa, Yang Dibayarkan Oleh Pemberi Kerja Dan Premi Tersebut Dihitung Sebagai Penghasilan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.41/2003

Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.32/2003

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ.52/2003 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.52/2002

Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-102/PJ.52/2003

Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ/2003

Perlakuan  Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggara kegiatan (Event Organizer) 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.53/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ./2003

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Penyusutan Kendaraan Perusahaan Yang Sebelumnya Tidak Dibebankan 
Surat Direktur Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak No. S-174/PJ.42/2003

Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-49/PJ./2003

Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-48/PJ./2003

Penegasan Lebih Lanjut Mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas TKPKN 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.1/2003

Pemanfaatan Data Pada Aplikasi PK-PM  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2003

Pembekuan Izin Empat Akuntan Publik 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/KMK.03/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi- Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Hukum Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 69/KMK.03/2003

Status Tempat Kegiatan Yang Semata-mata Melakukan Pembelian Atau Pengumpulan Bahan Baku  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.51/2003

Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-03/PJ./2003 Tanggal 3 Januari 2003 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ./2003

Keringanan Pajak Sehubungan Dengan Terjadinya Musibah Kebakaran Di Beberapa Pusat Kegiatan Ekonomi Di Jakarta
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. S-132/PJ.32/2003

Pengantar Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.31/2003

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 70/KMK.03/2003

Pelayanan Pengaduan, Keluhan, Kritik Dan Saran Masyarakat Melalui Kotak Pos 111 JKTM 12700
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ/2003

Kewajiban Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus Dan Komisaris
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.42/2003

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003 Tanggal 31 Januari 2003 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.43/2003

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Atau Produk Rekaman Gambar Oleh Penyalur Atau Agen Atau Sejenisnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.51/2003

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/ 2002 Dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 538/KMK.03/2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ./2003

Tempat Pelayanan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-27/PJ./2003

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan- Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-25/PJ./2003

Penyampaian Lampiran SPT Masa Dalam Media Elektronik
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.52/2003

Penyampaian Keputusan Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.51/2003

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-21/PJ/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ/2003

Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.31/2003

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2003

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2003

Larangan Menerima Seorang Kuasa Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ./2003

Pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-line
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ./2003

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Di Bidang Tenaga Kerja
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.53/2003

Penanganan Surat-surat Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.32/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-09/PJ/2003

Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pabrik Gula
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.53/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-332/PJ/2002 Tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-03/PJ/2003

Tatacara Pemeteraian Kemudian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-02/PJ/2003

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2003
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.6/2002

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 Tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 555/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 Tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 554/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/kmk.04/1997 Tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 552/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 550/KMK.03/2002

Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 543/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 539/KMK.03/2002

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 Tentang  Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 535/KMK.01/2002

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi- Organisasi Internasional Dan pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 532/KMK.03/2002

Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KMK.03/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KMK.03/2002

Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 Oleh Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.41/2002

Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-337/PJ/2002 Tanggal 2 Juli 2002 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.42/2002

Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pemindahbukuan Atas Kekeliruan Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-522/PJ/2002

Jenis-jenis Harta Yang Dipergunakan Dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-520/PJ/2002

Tata Cara Dan Prosedur Pelaksaaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-519/PJ/2002

Bank Yang Sudah Terkoneksi Dengan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-333/PJ./2002

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan Dan Atau Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-56/PJ.53/2002

Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-54/PJ.53/2002

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.03/2002

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor-337/PJ/2002 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Yang Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetorannya Pada Tanggal 10 November 2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-338/PJ/2002

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Yang Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetorannya Pada Tanggal 10 November 2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-337/PJ/2002

Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun 2002 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 
Surat Dirjen Pajak Penghasilan No. S-140/PJ.41/2002

Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 476/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-474/PJ./2002    

Pengiriman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2002
Instruksi Direktur Jenderal Pajak No. INS-340/PJ./2002

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.3/2002

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pengurus, Komisaris, Dan Pemegang Saham Wajib Pajak Badan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-332/PJ/2002

Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap LainnyaYang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KMK.03/2002

Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-53/PJ.52/2002

Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-459/PJ./2002

Pengiriman Paket SPT Tahunan PPh Beserta Kelengkpannya Tahun 2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.13/2002

Ralat Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.42/2002

Sistem, Bentuk Dan Jenis Laporan Bidang Operasional Yang Digunakan Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-289/PJ/2002

Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan Untuk Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 401/KMK.03/2002

Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Bandung
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 351/KMK.03/2002

Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Pajak Denpasar
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 350/KMK.03/2002

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-93/SJ/2002

Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-51/PJ.53/2002

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-433/PJ./2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 Tentang Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-50/PJ.51/2002

Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-428/PJ/2002

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-428/PJ./2002 Tentang Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-49/PJ.51/2002

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-426/PJ.52/2002 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor   KEP- 315/ PJ. /2002 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On Line Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-344/PJ/2002 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-48/PJ.52/2002

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.3/2002

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ./2002 Tanggal 16 September 2002 Tentang Penerbitan Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang Dibuat Tidak Tepat Waktu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-47/PJ.51/2002

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-435/PJ/2002

Penyesuaian Kode Nota Penghitungan Dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.24/2000

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-433/PJ./2002

Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.24/2000 Tentang Penyesuaian Kode Nota Penghitungan Dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-327/PJ/2002

Penerbitan Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang Dibuat Tidak Tepat Waktu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-424/PJ./2002

Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 323/KMK.03/2002 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002 
Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 323/KMK.03/2002

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk Pengisiannya 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-394/PJ/2002

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 387/PJ./2002 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ.53/2002

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak No. SE-273/PJ.1/2002

Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 315/PJ/2002 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On Line
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-426/PJ.52/2002  

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 402/KMK.03/2002

Kebijakan Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 01-02)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2002

Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan Dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-386/PJ/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VII Jaya Khusus Direktorat Jenderal Pajak Jakarta 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 349/KMK.03/2002

Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-383/PJ/2002

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-387/PJ/2002

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28/KMDN/2002

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-390/PJ/2002

Pencarian/Pengumpulan Data Dari Pihak Ketiga Dan Sosialisasi Program Ekstensifikasi/Intensifikasi Perpajakan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-324/PJ./2002

Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-382/PJ/2002

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.03/2002

Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-371/PJ/2002

Pencabutan Surat-Surat Edaran Mengenai Pemeriksaan Pajak  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.7/2002

Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-272/PJ/2002

Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-343/PJ/2002

Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-370/PJ./2002

Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.75/2002

Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.42/2002

Tindak Lanjut Atas Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-02/PJ.75/2002 Tentang Kebijaksanaan Penagihan Pajak Tahun 2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.75/2002

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan  Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-363/PJ./2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 363/KMK.03/2002 

Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.41/2002

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/2002 Tanggal 20 Maret 2002 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.51/2002

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-155/PJ./2002 Tentang Saat Lain Sebagai Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Atau Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dilakukan Pada Tanggal 1 Januari 2001 Sampai Dengan Tanggal 24 Januari 2001
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/2002

Pembebasan Dan Pengangkatan Bendaharawan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Atasan Langsung Bendaharawan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Beberapa Kantor Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 282/KM.1/2002

Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-331/PJ./2002

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2002

Penegasan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Atas Penghapusan NPWP/NPPKP Karena Perubahan Tempat Terdaftar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2002

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-268/PJ./2001 Tentang Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Keputusan Keberatan Yang Permohonan Bandingnya Tidak Dapat Diterima
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-349/PJ./2002

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Di Bidang Periklanan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.31/2002

Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-334/PJ./2002

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-332/PJ./2002

Penghapusan Piutang Pada Kantor Wilayah XVIII Direktorat Jenderal Pajak Jayapura
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 322/KMK.03/2002

Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ.52/2002

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 315/PJ./2002 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On Line
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-344/PJ./2002

Intensifikasi Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh Dan PPN Dalam Rangka Peningkatan Potensi Perpajakan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.43/2002

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-342/PJ/2002

Percepatan Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Para Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-319/PJ/2002

Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan  Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2002

Bentuk, Ukuran Dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 323/KMK.03/2002

Penyampaian Nama Pejabat Yang Berwenang Memberikan Pengesahan Terhadap Buku-buku Pelajaran Umum
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.51/2002

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-225/PJ./2001
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-337/PJ./2002

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-335/PJ./2002

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ./2001 Tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-327/PJ./2002

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ./2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 320/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 315/KMK.03/2002

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan No.291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/KMK.04/2002

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-316/PJ./2002

Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On Line
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-315/PJ./2002

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002 Tanggal 30 April 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-108/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001 
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-240/PJ./2002

Pelaksaaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.42/2002

Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan  Pejabatnya  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 90/KMK.04/2002

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro Dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-286/PJ./2002

Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89/KMK.04/2002

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Tanah Dan Atau Bangunan Oleh Pengusaha Bidang Real Estat Dan Industrial Estat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2002

Tindakan Dalam Menghadapi Kegiatan Pihak-pihak Yang Merupakan Wewenang Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.33/2002

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2002

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 253/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 252/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 251/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 248/KMK.03/2002

Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.03/2002

Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-173/PJ./2002

Pengantar Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 120/KMK.03/2002 Tanggal 2 April 2002 Serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 Tanggal 23 April 2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.43/2002

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/2002

Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.42/2002

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-232/PJ./2002

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2002

Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :83/KMK.03/2002 Tanggal 8 Maret 2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Toko Emas
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.03/2002

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya I 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 149/KMK.03/2002

Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 168/KMK.03/2002

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-263/PJ./2002

Perekaman, Pelaporan Dan PemantauanTindakan Penagihan Pajak 100 Penunggak Pajak Terbesar Di Kantor Pelayanan Pajak Dan 500 Penunggak Pajak Terbesar Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-185/PJ./2002

Penghitungan Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner Dan Sejenisnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/2002

Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-221/PJ./2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/KMK.03/2002

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Dan Tenggara
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 148/KMK.03/2002

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya Khusus
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/KMK.03/2002

Kebijaksanaan Penagihan Pajak Tahun 2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2002

Pengukuhan Pengusaha Penggilingan Gabah Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.53/2002

Laporan-Laporan Di Bidang PPN Dan PPnBM Yang Dapat Diakses Dari Intranet
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.24/2002

Tata Cara Dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-241/PJ./2002

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-108/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-240/PJ./2002

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-192/PJ./2002

Kredit Pajak Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 164/KMK.03/2002

Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/KMK.03/2002 Tanggal 15 April 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/KMK.03/2002

Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002 Tanggal 15 April 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ./2002

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-195/PJ./2002 Tanggal 15 April 2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-239/PJ./2002

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ./2002 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak Karena Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.51/2002

Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak Karena Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-237/PJ./2002

Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-227/PJ./2002

Pengadilan Pajak
Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002

Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/KMK.03/2002

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/KMK.03/2002

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahn Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-219/PJ./2002

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 586/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor Dan Tata Cara Pemberian Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraaan Bemotor 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ./2002

Pengolahan Data Penerimaan, Surat Pemberitahuan Perubahan Nama Dan/Atau Kode KPP, Permintaan Relokasi Ulang Data Master File Wajib Pajak Dan Penunjukan Unit Penerima SSP Lembar Ke-2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-195/PJ./2002

Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-184/PJ./2002

Perubahan Kedua ATas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/kmk.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak`Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/KMK.03/2002

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis ` Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002

Penyampaian Data Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.13/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 138/KMK.03/2002

Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-171/PJ./2002

Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-170/PJ./2002

Saat Lain Sebagai Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Atau Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dilakukan Pada Tanggal 1 Januari 2001 Sampai Dengan Tanggal 24 Januari 2001
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-155/PJ./2002

Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, Dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Aatas Penyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-153/PJ./2002

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2002

Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Dibursa Efek
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2002

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2002

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/KM.4/2002

Pembebasan Bea Masuk Atas Komponen / Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa Pelayaran
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/KMK.04/2002

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 87/KMK.03/2002

Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 86/KMK.03/2002

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang Penghitungan Besarnya Aangsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank,Sewa Guna Usaha, Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/KMK.03/2002

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.03/2002

Pembayaran Zakat Atas Penghasilan
Surat Kawat Direktur Jenderal Pajak No. KWT-165/PJ/2002

Pelayanan Kepada Wajib Pajak Di KPPBB Yang Mengalami Pemekaran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.6/2002

Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.51/1997 Tentang Penebusan Stiker PPN Atas Penyerahan Rekaman Video 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.51/2002

Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.51/2002

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.42/2002

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.42/2002

Rencana Penerimaan PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2002 Bagi Kanwil DJP Dan Kantor Pelayanan PBB Yang Mengalami Perubahan Wilayah Kerja Akibat Reorganisasi DJP
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.6/2002

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2002

PPN Impor Yang Dibayar Berdasarkan SPKPBM Yang Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.51/2002

Pengantar Pengiriman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2002

Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2002 Tentang Permintaan Data 100 Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ./2002

Permintaan Data 100 Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ./2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 63/KMK.03/2002

Dasar Penghitungan Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62/KMK.03/2002

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/KMK.03/2002

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/KMK.01/2002

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 52/KMK.01/2002 Tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Undang-undang Tentang Badan Peradilan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/KMK.01/2002

Penyampaian Informasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Pengawasan Oleh Menteri Keuangan
Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/IMK/2002

Penyempurnaan Sistem Dan Prosedur Pembayaran Pajak
Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/IMK/2002

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-48/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Jasa Kena Pajak Tertentutu 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-104/PJ./2002

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-103/PJ./2002

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/PJ./2001 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Buku Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-101/PJ./2002

Pelayanan Penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 2001 Pada Hari Libur Dalam Bulan Maret 2002
Surat Edaran Direktur Penyuluhan Perpajakan No. SE-01/PJ.8/2002

Kebijakan Pemeriksaan PPN Dan PPnBM
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.7/2002

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.51/2002

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.42/2002

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ./2002

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ./2001 Tentang Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya. 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-84/PJ./2002

Penyampaian Lampiran 1721-A1 Atau 1721-A2 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Media Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-80/PJ./2002

Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Jenis Barang-Barang Kebutuhan Pokok
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ./2002

Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-21/PJ./2002

Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-756/PJ./2001

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 Tanggal 29 Oktober 2001 Tentang NormaPenghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia 
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-667/PJ./2001

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Kep-02/PJ.1/2000 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-506/PJ./2001

Rincian Rencana Penerimaan PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.6/2001

Pemberlakuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Belanda Dalam Masa Transisi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.34/2001

Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Kantong Darah Reagensia Uji Saring Darah Dan Sarana Transfusi Darah Lainnya Oleh Palang Merah Indonesia 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 684/KMK.03/2001

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 683/KMK.03/2001

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Maluku Dan Irian Jaya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 678/KMK.03/2001

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Selatan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 677/KMK.03/2001

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya II
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 676/KMK.03/2001

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.03/2001 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Yang Dibentuk Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 281/KMK.03/2001

Perlakuan PPN Dan PPn BM Di Kawasan Berikat Pulau Batam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-764/PJ./2001

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-754/PJ./2001

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-722/PJ./2001

Bentuk Pemberitahuan Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak Dan Atau Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.9/2001

Waspadalah Terhadap Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Palsu 
Surat Edaran Direktur Penyuluhan Pajak No. SE-07/PJ.8/2001

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2002 
Surat Edaran Direktur PBB dan BPHTB No. SE-29/PJ.6/2001

Penegasan Permintaan Konfirmasi Faktur Pajak Oleh Pemeriksa Fungsional Pemeriksa 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.52/2001

Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.52/2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-638/PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.52/2001

Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Yang Memperoleh Fasilitas Bapeksta Keuangan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.5/2001

Penjelasan Lebih Lanjut Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.43/2001
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-42/PJ.43/2001

Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-41/PJ.41/2001

Pemanfaatan Data Dari Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-40/PJ.41/2001

Surat Keterangan Fiskal
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.4/2001

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belgia Hasil Renegosiasi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.3/2001

Daftar 100/500 Wajib Pajak Penunggak Pajak Terbesar
Surat Direktur Pemeriksaan, penyidikan dan penagihan Pajak No. S-3854/PJ.753/2001

Penagihan Pajak Terhadap SKPKB Hasil Pemeriksaan
Surat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-2310/PJ.752/2001

Pertimbangan Menteri Keuangan  Atas Perda Tentang Pajak Dan Retribusi 
Surat Menteri Keuangan No. S-486/MK.07/2001

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2001

Penentuan Tempat Tinggal Orang Pribadi Dan Tempat Kedudukan Badan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-701/PJ./2001

Pembagian Kerja Penatausahaan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak Dari Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Di Wilayah DKI Jakarta 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-695/PJ./2001

Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-667/PJ./2001

Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-410/PJ./2001

Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa, Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 524/KMK.03/2001

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.569/KMK.04/2000 Tentang jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 460/KMK.03/2001

Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133/KMK.03/2001

Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Sebagai Dasar Pengesahan Dana Bagi Hasil Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.02/2001

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001

Konfirmasi Faktur Pajak Oleh Fungsional Pemeriksa 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.5/2001

Penetapan Jalur Bagi Ekspor Yang Mendapat Fasilitas Pengembalian Bea Masuk Dan Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-31/BC/2001

Pelaksanaan Pengecualian Dari Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bertempat Tinggal Tetap Di Luar Negeri (PENLU) Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-39/PJ.41/2001

Pengiriman Paket SPT Tahunan PPh 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.13/2001

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Pengusaha Dikawasan Berikat(SKF PDKB)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-591/PJ./2001

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Pengusaha Di Kawasan Berikat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-591/PJ/2001

Ralat Lampiran III SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770-III)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-209/PJ.41/2001

SKB Atas Pooled Fund Yang Dimiliki Oleh Dana Pensiun
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ.43/2001

Perlakuan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Dimiliki Oleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.43/2001

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-638/PJ./2001 Tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.52/2001

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.51/2001
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.51/2001

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-637/PJ./2001 Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.5/2001

Pengalihan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.5/2001

Uji Coba Permintaan Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (Program PK-PM Melalui Komputer)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.5/2001

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-604/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran 1721-A1 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Media Elektronik
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-605/PJ./2001

Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.5/2001

Kewajiban Untuk Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran  sekretaris Direktorat Jenderal Pajak No. SE-68/PJ.1/UP.90/2001

Pencairan Tunggakan Pajak
Surat Direktur Pemeriksa Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-2230/PJ.751/2001

Peningkatan Pokok Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.6/2001

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ/2001 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yang Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-649/PJ./2001

Bentuk, Jenis Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-645/PJ./2001

Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Propinsi Irian Jaya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-641/PJ./2001

Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-638/PJ./2001

Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan  Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-637/PJ./2001

Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-627/PJ./2001

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-625/PJ./2001

Penyampaian Lampiran 1721-A1 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Media Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-604/PJ./2001

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/KMK/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-601/PJ./2001

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor Dan Tata Cara Pemberian Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-586/PJ./2001

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan wajib Pajak Dari Usaha Lapangan Golf
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-564/PJ./2001

Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan  Karena Pembebasan Utang  Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-563/PJ./2001

Penataan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Luynas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-552/PJ./2001

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih Oleh Perusahaan Air Minum  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ./2001

Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok Di Dalam Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-529/PJ/2001

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-407/PJ./2001 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-528/PJ/2001

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-36/PJ./2001 Tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-527/PJ/2001

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Dalam Rangka Perjanjian Kerja Sama Operasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-525/PJ/2001

Besarnya Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan-bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-523/PJ/2001

Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25  Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-513/PJ/2001

Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan Dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-511/PJ/2001

Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dengan Menggunakan Media Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-500/PJ./2001

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-447/PJ./2001

Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan  Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkunagn Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-445/PJ./2001

Petunjuk Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-417/PJ./2001

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah R.I. No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 

Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2001 

Penegasan Kewajiban Pengisian Formulir Laporan Kekayaan Pribadi Penyelenggara Negara
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-59/PJ/UP.90/2001

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-586/PJ./2001
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.51/2001

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.51/2001

Tata Cara Penyelesaian Pemohonan Tempat Lain Sebagai Tempat Pengkreditan Pajak Masukan Dan Tempat Lain Sebagai Tempat Pajak Terhutang Atas Ekspor
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.5/2001

Pengawasan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan  Pasal 23
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.43/2001

Penjelasan Atas Jasa Interkoneksi
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.43/2001

Pengawasan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto SBI
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.43/2001

Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-30/PJ.41/2000 Dan Nomor Se-31/pj.41/2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.43/2001

Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.41/2001

Penegasan Tentang Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif Di Dalam Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.43/2001

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.522/KMK-04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri OIeh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 394/KMK.03/2001 

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya; 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 392/KMK.03/2001 

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-503/PJ./2001 Tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-504/PJ./2001

Penjelasan Lebih Lanjut Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan PPN Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Tata Cara Penyerahan BPK Tertentu Yang Bersifat Strategis.
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2001

Pengarahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-52/PJ./UP.90/2001

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 381/KMK.03/2001 

Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-503/PJ/2001

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: Kep-524/PJ./2000 Tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-425/PJ/2001

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-422/PJ/2001

Tata Cara Penerbitan Surat keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-406/PJ/2001

Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-203/PJ/2001 Tanggal 9 Maret 2001 Tentang Penunjukan Pegawai Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sebagai Tenaga Ahli Pada Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-404/PJ/2001

Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen Di Dalam Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-401/PJ/2001

Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-395/PJ/2001

Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yang Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-350/PJ/2001

Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-345/PJ/2001

Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-338/PJ/2001

Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Dana Pensiun Yang Dialihkan Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-333/PJ/2001

Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-325/PJ/2001

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-323/PJ/2001

Perubahan Keduabelas Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-22/PJ./1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-306/PJ/2001

Peyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-345/pj/2001 Tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-346/PJ./2001

Penghitungan Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.5/2001

Penanganan Faktur Pajak Yang Diterbitkan Oleh Pengusaha Yang Belum Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.5/2001

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 Tanggal 13 Juni 2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.43/2001

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-401/pj/2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen Di Dalam Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.43/2001

Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.41/2001

Pengiriman Laporan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Laporan Penerimaan Pajak
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.23/2001

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Bagi Anggota Misi Dagang Atau Pameran Di Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.41/2001

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001

Intensifikasi Bea Meterai
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.5/2001

Penegasan Petunjuk Editing SSP Lembar ke-2
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.24/2001

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ./2001 tanggal 14 Mei 2001 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yg Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.43/2001

Penjelasan Ketentuan Pemberian Pengurangan Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.6/2001

Peraturan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000

Peyampaian Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-51/PJ.6/2000

Pengantar Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-338/pj./2001 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian NPWP Orang Pribadi Yang Berstatus Karyawan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.24/2001

Tatacara Pembagian Dan Penyaluran Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-164/PJ/2001

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dapat Menghitung Penghasilan Netto Dengan Menggunakan Norma Perhitungan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.41/2001

Perlakuan fasilitas PET setelah berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.04/2001
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.5/2001

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-333/PJ/2001 tanggal 3 Mei 2001 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Dana Pensiun Yang Dialihkan Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.43/2001

Penegasan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-547/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.4/2001

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.569/KMK.04/2000 Tentang jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 460/KMK.03/2001

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasioanl Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/KMK.03/2001 

Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 254/KMK.03/2001 

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/2001

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.51/2001

Perlakuan PPN dan PPn BM DI Kawasan Berikat Pulau Batam
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/2001

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-522/PJ./2000 Tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-312/PJ/2001

Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-305/PJ/2001

Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi (Ump) Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-295/PJ/2001

Tata Cara Pembebasan Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-294/PJ/2001

Tentang Pembayaran Fiskal Luar Negeri Dan Tata Cara Pengkreditannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-275/PJ/2001

Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Keputusan Keberatan Yang Permohonan Bandingnya Tidak Dapat Diterima
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-268/PJ/2001

Penghapusan Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ/2001

Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-237/PJ/2001

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Kep-515/PJ./2000 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-225/PJ/2001

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-217/PJ/2001

Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-215/PJ/2001

Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-214/PJ/2001

Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan Atau Jasa yang diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ/2001

Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-210/PJ/2001

Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-207/PJ/2001

Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-188/PJ/2001

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-22/PJ./1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-489/PJ./2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-181/PJ/2001

Bentuk Surat Setoran Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2001

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak , Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-161/PJ/2001

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ/2001

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-176/pj./2000 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-96/PJ/2001

Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Misi Kesenian. Misi olahraga dan Misi Keagamaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-39/PJ/2001

Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Akan Bekerja di Luar Negeri Dalam Rangka Program Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-38/PJ/2001

Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Mahasiswa atau Pelajar Yang Akan Belajar di Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-37/PJ/2001

Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-36/PJ/2001

Tanda Pengenal Resmi Sebagai Penduduk Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-35/PJ/2001

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Pilot Indonesia Yang Bekerja Di Maskapai Penerbangan Asing Dan Pelaut Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-34/PJ/2001

Pengantar Pengiriman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/kmk.04/2001 Tentang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Suku Cadang Pesawat VVIP TNI AU Yang Digunakan Untuk Perjalanan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-313/PJ./2001

Usulan  Penghapusan Piutang PBB
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.6/2001

Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Suku Cadang Pesawat VVIP TNI AU Yang Digunakan Untuk Perjalanan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 164/KMK.03/2001 

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 155/KMK.03/2001 

Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di KAwasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001

Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001

Pelayanan Penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 2000 Pada Hari Libur Dalam Bulan Maret 2001
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-222/PJ./2001

Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Dan Atau Impor Hasil Tembakau
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2001

Jangka Waktu Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2001

Tindak Lanjut Hasil Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.41/2001

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-64/PJ.43/2001

Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.03/2001 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/KMK.03/2001 

Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2001 

Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 051/KMK.04/2001 

Pencabutan KMK No.548/KMK.04/1997 Tentang Pengenaan PPN 0% Yang Dipercepat Atas Eksport Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Eksportir Tertentu Dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Proses Restitusinya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 050/KMK.04/2001 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/Kmk.04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dikawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 011/KMK.04/2001 

Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 010/KMK.04/2001 

Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 006/KMK.04/2001 

Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 576/KMK.04/2000 

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 575/KMK.04/2000 

Organisasi - Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 574/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang -Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 571/KMK.04/2000 

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 570/KMK.04/2000 

Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.04/2000 

Tata Cara Penghitungan, Pemungutan , Peyetoran , dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 568/KMK.04/2000 

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 567/KMK.04/2000 

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 565/KMK.04/2000 

Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.04/2000 

Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 563/KMK.04/2000 

Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 562/KMK.04/2000 

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 561/KMK.04/2000 

Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 559/KMK.04/2000 

Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 558/KMK.04/2000 

Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Niali Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya digunakan Sendiri atau digunakan Pihak Lain
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 554/KMK.04/2000 

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.04/2000 

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 552/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/KMK.04/1999 Tentang Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 551/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 550/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 549/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 548/KMK.04/2000 

Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 547/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.04/2000 

Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 544/KMK.04/2000 

Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan Atau Pencatatan Wajib Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 543/KMK.04/2000 

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000 

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Ataupenundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 541/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 540/KMK.04/2000 

Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu Yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 539/KMK.04/2000 

Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 538/KMK.04/2000 

Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 537/KMK.04/2000 

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 536/KMK.04/2000 

Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 535/KMK.04/2000 

Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus dilampirkan   
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 534/KMK.04/2000 

Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 533/KMK.04/2000 

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru , Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 522/KMK.04/2000 

Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)   
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 521/KMK.04/2000 

Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 520/KMK.04/2000 

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 519/KMK.04/2000 

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 518/KMK.04/2000 

Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 517/KMK.04/2000 

Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 516/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 515/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 514/KMK.04/2000 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan NO.101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/KMK.05/2000 

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 Tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Presiden No. 180 Tahun 2000

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Tebusan Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah No. 148 Tahun 2000

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000

Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah No. 146 Tahun 2000

Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000

Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah No. 139 Tahun 2000

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000

Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000

Tata Cara Penjualan Barang Sitaa Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2000

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000

Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
Peraturan Pemerintah No. 130 Tahun 2000

Keputusan Dirjen Pajak Sebagai Peraturan Pelaksana UU No.16 Th 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Th 1983 Tentang KUP, Dan UU No.18 Th 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.8 Th 1983 Tentang PPN Barang Dan Jasa Dan PPn BM
Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-528/PJ/2000

Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-549/PJ/2000

Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-549/PJ/2000

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000

Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ/2000

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ/2000

Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000

Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-531/PJ/2000

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No.239/kmk.01/1996 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri keuangan No.486/kmk.04/2000  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-526/PJ/2000

Tempat Lain Sebagai Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-525/PJ/2000

Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-524/PJ/2000

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-523/PJ/2000

Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-522/PJ/2000

Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-520/PJ/2000

Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-519/PJ/2000

Penyampaian Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-518/PJ/2000

Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-517/PJ/2000

Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-516/PJ/2000

Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-515/PJ/2000

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 519/KMK.04/2000 

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 518/KMK.04/2000 

Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 517/KMK.04/2000 

Tata Cara Penentuan Bersarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 516/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanaah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 515/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 514/KMK.04/2000 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000

Pencabutan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2000

Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000

Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/kmk.01/1996 Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/kmk.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.04/2000 

Perlakuan Perpajakan Sehubungan Dengan  Penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Belanda ( Seri P3B No.29).
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.10/2000

Penyempurnaan Lampiran 1 Sampai 5 SE-18/PJ.51/2000 Tanggal 22 Juni 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.51/2000

Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 466/KMK.04/2000 (seri UU 2000)

Pemenuhan Kewajiban PPh Final ex PP29/1996
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-217/PJ.443/2000

Pendataan Wajib Pajak Orang Asing
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-605/PJ.43/2000

Pemberitahuan kepada WP untuk menghitung kembali setoran PPh Pasal 25-nya
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-212/PJ.443/2000

Persiapan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 31 C Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-396/PJ.42/2000

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-455/PJ/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35/PJ/2000 Tanggal 11 Februari 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh. 
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.24/2000

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.43/2000

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-35/PJ/2000 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahuanan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-448/PJ/2000

Penetapan PBB Tahun Pajak 2001
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-414/PJ./2000

Pemberitahuan berlakunya Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) RI-Sudan (Seri P3B No. 28)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.10/2000

Ralat atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.51/2000 tanggal 29 September 2000
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.51/2000

Dokumen Perbankan Yang Dikenakan Bea Meterai
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.5/2000

Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 148/KMK.04/2000

Perpajakan Yayasan Yang Terkait/Bekerjasama Dengan Pemerintah Dan Melakukan Kegiatan Ekonomi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-204/PJ.44/2000

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Seychelles (Seri P3B No.27)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.10/2000

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Turki (Seri P3B No.26)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.10/2000

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Mongolia (Seri P3B No.25)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.10/2000

Besarnya Provisi Penjualan Benda Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-448/PJ/2000

Pengertian Jumlah Seluruh Penyerahan Barang Dagangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 Tanggal 2 Maret 2000 Hal Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit 
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.52/2000

Penegasan Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 2000 (Seri Pemeriksaan 03-00)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.7/2000

Penundaan SPT Tahunan 1999
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-198/PJ.44/2000

Penagihan Hutang Pajak
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-196/PJ.44/2000

Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.75/2000

Dasar Penghitungan,Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 406/KMK.04/2000

Pemberian Rekomendasi Terhadap Misi Olahraga Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.41/2000

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan/Impor Hasil Tembakau
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.51/2000

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.44/2000

Model Pakaian Seragam petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.41/2000

Pengkreditan Pembayaran Fiskal Luar Negeri Perusahaan yang Pengenaan Pajaknya berdasar Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga,  Dividen dan Royalti Tahun 1970.
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.41/2000

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia – Australia (AIDA), Kecuali Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.41/2000

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.41/2000

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.41/2000

Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.41/2000

Pembayaran Fiskal Luar Negeri Dan Tata Cara Pengkreditannya
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.41/2000

Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-407/PJ/2000

Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 391/KMK.04/2000

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.04/2000

Pengecualian Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) Kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 389/KMK.04/2000

Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.32/2000

Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-258/PJ./2000 Tgl.28 Agustus 2000 Tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-22/PJ./1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Ditjen Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-205/PJ./1999.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-399/PJ/2000

Tata Cara Penerbitan Ulang Surat Tegoran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti, Dan Pembetulan Atau Penggantian Surat-surat Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Pajak
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.75/2000

SPPT dan STTS PBB Tahun 2001
Surat Edaran  Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-33/PJ.5/2000

Pelaksanaan Kerjasama Penerimaan Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan BRI
Surat Edaran  Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-34/PJ.6/2000

Sanksi Hukuman Disipilin Bagi Karyawan Yang Tidak/Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan Keberatan Dan Pengurangan PBB Dan BPHTB
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.6/2000

Perubahan Lampiran Se-05/PJ.43/2000 Tanggal 22 Maret 2000 (UMR DKI)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.43/2000

Intensifikasi PPh Pasal 21
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-279/PJ.43/2000

Tata Cara Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Persetujuan Bersama Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.10/2000

Penegasan Tentang Pengertian Force Majeure Dalam Surat Edaran Nomor: SE-21/PJ.4/1995 Tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.43/2000

Pemotongan,Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Atau Pasal 26
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.43/2000

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: Kep-22/PJ./1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-205/PJ./1999
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-258/PJ/2000

Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-134/PJ./1998 Tanggal 1 Juli 1998
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-245/PJ/2000

Pemungutan PPh Oleh Badan Bendaharawan Atas Pembayaran Dari Dana APBD
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-258/PJ.43/2000

PPN Atas Penyerahan Gula Pasir Musim Giling 2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.51/2000

Pengelolaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.13/2000

Surat Keterangan Domisili (SKD) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Amerika Serikat Yang Sebagai Partner Dalam Suatu Partnership Amerika (Seri P3B No.23)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.10/2000

Implementasi Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 02-00) 
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2000

PPN Dan PPnBM Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2000

Penyempurnaan Pertama Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.51/1999 Tentang Pengenaan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor Terhitung Mulai 1 Juli 1999
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.51/2000

Perubahan Upah Minimum Regional Propinsi DKI Jakarta
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-185/MEN/2000

Pelaksanaan Kerjasama Penerimaan Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan PT BRI
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-271/PJ.6/2000

Pengenaan PBB Atas Jalan Tol Tahun 2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.6/2000

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No.204/KMK.04/2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.42/2000

Pencabutan Ketentuan Angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1998 Tanggal 30 April 1998 Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.33 Tanggal 26 Agustus 1999
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2000

Pelaporan Pemungutan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.51/2000

Pelaporan Pemungutan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-199/PJ/2000

Penjelasan Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.6/2000

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1999 Tanggal 2 Nopember 1999
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2000

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000

Tata Cara Penyusunan Dan Pengusulan Rencana Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (BP-PBB)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-157/PJ/2000

Pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam wilayah kerjasama ekonomi sub regional Indonesia – Australia (AIDA), kecuali Bali, dan orang pribadi warga negera asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan perusahaan asing
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.41/2000

Pengambilan/penyaluran Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.41/2000

Perubahan SE-07/PJ.42/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Penegasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.42/1999 Tanggal 7 Juli 1999 
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.42/2000

Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-05/PJ.42/1999 Tanggal 11 Februari 1999 Tentang Pengakuan Penghasilan atas Pembebasan Utang Bagi Wajib Pajak Tertentu  
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.42/2000

 BPHTB Atas Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang digunakan Untuk Kepentingan Ibadah Dan Untuk Kegiatan Sosial/Pendidikan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-182/PJ./2000

Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 200/KMK.04/2000

Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000

Pengertian PPh Dalam Tahun Berjalan
Surat  Direktur Jenderal Pajak No. S-81/PJ.443/2000

Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No.10 Tahun 1994
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-176/PJ./2000

Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2000

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk. Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000

Kewajiban Menghitung, Memotong, Menyetor Dan Melaporkan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26 Yang Terutang Untuk Setiap Bulan Takwim
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.43/2000

Formulir Ketetapan PPN Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Undang-undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.51/2000

Bea Meterai Atas Efek Dan Sekumpulan Efek Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.53/2000

Peningkatan Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LP2P Dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pegawai DJP Pangkat Golongan III/a Ke Atas
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.41/2000

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 204/KMK.04/2000

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan PBB
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/KMK.04/2000

Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-156/PJ./2000

Pembebasan Fiskal Luar Negeri Terhadap Pilot Indonesia Yang Bekerja Di Maskapai Penerbangan Asing Dan Pelaut Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.41/2000

Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.41/2000

Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Asing
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.43/2000

Kewajiban Perpajakan Bendaharawan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.43/2000

Petunjuk Teknis Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar Oleh Pengusaha Sumberdaya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik
Keputusan bersama Dirjen Lembaga Keuangan dan Dirjen Pajak No. KEP-1288/LK/2000 dan No. KEP-68/PJ/2000

Pengecualian Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia,Australia (AIDA) Kecualai Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 153/KMK.04/2000

Penegasan Lebih  Lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.08/PJ.42/200Tanggal 20 April 2000.
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.42/2000

Penerbitan Surat Tegoran
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2000

Penetapan Nilai Stiker Tanda Lunas Pajak Pertambahan  Nilai  Atas Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi), Rekaman Suara/Lagu Diatas Disc (Compact Disc), Dan Rekaman Lagu Beserta Tayangan Gambar Diatas Disk Jenis Video Compact Disc Karaoke (VCD.K) Dan Jenis Laser Disc Karaoke (LD.K) Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-131/PJ./2000

Penebusan Stiket Lunas PPN Dan Pelayanannya
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.51/2000

Bentuk,Ukuran,Warna,Isi Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara Di Atas Pita Kaset,Compact Disc,Video Compact Disc Dan Laser Disc
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89a/KMK.04/2000

Pengaturan Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pemungutan PBB
Surat Edaran  Direktur Pajak Bumi dan BangunanNo. SE-17/PJ.6/2000

Penghentian P3B Indonesia-Belanda
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.1012/2000

Pembinaan Kepatuhan Perpajakan Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan
Surat  Direktur Jenderal Pajak No. S-51/PJ.44/2000

PPN Atas Paket Program Acara Di Televisi
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.532/2000

Penegasan PPN Atas Jasa Keagenan (Penjualan Tiket)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.32/2000

Pengaturan Tata Cara Pengolahan Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pemungutan PBB
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-78/PJ./2000

Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Menggunakan Benda Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122a/PJ./2000

Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122b/PJ./2000

Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122c/PJ./2000

Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122d/PJ./2000

Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 2000 (Seri Pemeriksaan 01-00)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2000

Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran No. KEP-15/A/2000 dan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ/2000

Bentuk Formulir Keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP-PHP-PBB) dan Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-NP-PBB)
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/KMK.04/2000

Pemusnahan Benda Meterai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133c/KMK.04/2000

Pelunasan Bea Materai Dengan Menggunakan Cara Lain
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133b/KMK.04/2000

Pengadaan,Pengelolaan Dan Penjualan Benda Meterai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133a/KMK.04/2000

Bentuk, Ukuran Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133/KMK.04/2000

Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Utang Kepada Kantor Pusat Bagi BUT
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.42/2000

Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Kuasa
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.75/1999

Kebijaksanaan Penagihan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.75/1999

Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional (UMR) Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1997
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.43/2000

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.97/KMK.04/1998, No.35/KMK.04/1999, No.36/KMK.04/1999, No.37/KMK.04/1999, No.38/KMK.04/1999, No.39/KMK.04/1999, No.40/KMK.04/1999, No.41/KMK.04/1999, No.42/KMK.04/1999, No.43/KMK.04/1999, No.44/KMK.04/1999, No.45/KMK.04/1999, No.46/KMK.04/1999, No.47/KMK.04/1999 dan No.205/KMK.04/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.05/2000

Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Dana Pensiun
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-44/PJ./2000

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/KMK.04/2000

Lampiran Formulir 1721-A2 Pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Anggota TNI/Polri dan Pejabat Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.43/2000 

Optimalisasi Pengamanan Penerimaan PPN/PPnBM
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-139/PJ.21/2000

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :389/KMK.01/1999
Keputusan Menteri Keuangan RI No.94/KMK.05/2000)

Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak Standar (Rev 011/00) 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-09/PJ.531/2000

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-59/PJ.6/2000 tanggal 10 Maret 2000 
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-11/PJ.6/2000

Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-59/PJ./2000

Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Keputusan Menteri Keuangan RI No.83/KMK.04/2000

Penyampaian Fotokopi Surat Yang Berkaitan Dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-07/PJ.6/2000

Beberapa Usulan Tentang PBB Usaha Bidang Kehutanan
Surat Direktur Jenderal Pajak No.S-80/PJ/1999

Pengenaan PBB Sektor Kehutanan 
Surat Direktur Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan No.S-1348/PJ.6/1999

Permohonan Kebijaksanaan Pengurangan PBB 
Surat Direktur Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan No. S-170/PJ.6/2000

Pembagian Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
Keputusan Menteri Keuangan RI No.82/KMK.04/2000

Penegasan Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.75/2000)

Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak (WP) Penanggung Pajak (PP) Sebagai Lampiran Laporan Pemeriksaan Pajak 
Surat Edaran Direktur Pemeriksaan Pajak No.SE-02/PJ.75/2000

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000

PPN dan PPnBM di Kawasan berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE.08/PJ.52/2000

Pelunasan Bea Materai Atas Dokumen Yang Masih Menggunakan Benda Meterai Lama (desain 1995) (Rev 008/00) 
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-07/PJ.533/2000

Penetapan Tingkat Bunga Diskonto Untuk Menghitung Standar Investasi Tanaman Perkebunan dan Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri. 
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SE-10/PJ.6/2000

Intensifikasi Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Daerah Dan Pemegang KAS Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2000

Ralat Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor :KEP-02/PJ.1/2000 Tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan 
Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.24/2000

Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Nomor :KEP-306/PJ/1999 dan Nomor :KEP-60/A/1999

Penegasan SE-05/PJ.64/1988 Tanggal 23 Juli 1988 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Austria (Seri P3B No.21)
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.1012/2000

Pajak Pertambahan Nilai atas Penggantian Obat di Rumah Sakit
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000

Pemeriksaan Sederhana Lapangan Atas Wajib Pajak Yang Telah Mendapat Izin Pemusatan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-04/PJ.43/2000

PPN Atas Penyerahan Makanan dan Minuman Oleh Restoran 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-05/PJ.53/2000

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ/2000

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-35/PJ.2000 tanggal 11 Februari 2000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagi Industri Multifinance 
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No.S-11/PJ.312/1999 tanggal 26 Januari 1999

Revisi Tim Penyusunan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1991 Tanggal 9 Januari Tentang Petunjuk Pemakaian Norma Penghitungan Penghasilan Netto 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-32/PJ./2000 tanggal 9 Februari 1999

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-108/Pj.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-02/PJ.1/2000

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Keputusan Presiden RI No. 18.Tahun 2000

Penetapan Besarnya Tarif Pajak Eksport Atas Beberapa Komoditas Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan RI No.567/KMK.017/1999

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan atau Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.566/KMK.04/1999

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2000 tanggal 5 Januari 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) 
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-02/PJ.6/2000

Penegasan Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.75/2000

Pelaksanaan Pengumuman Lelang
Suarat Edaran DIrektur Pemeriksaan Pajak No.SE-01/PJ.75/2000

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Jasa Manajemen dan Jasa Konsultasi di Bidang Manajemen
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.42/2000

PPN Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Buku Pelajaran Umum,Kitab Suci dan Buku Pelajaran Agama
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-02/PJ.51/2000

Perlakuan  Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Multilevel Marketing
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-04/PJ.52/2000 tanggal 7 Februari 2000

Angka "00" Pada Mesin Teraan Meterai 
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.533/2000 tanggal 2 Februari 2000

Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Interkoneksi Antar Perusahaan Telekomunikasi
Surat Edaran Direktur Jenderak Pajak No.SE-01/PJ.54/2000

Pengecualian Dari Kewajiaban Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak ke Luar Negeri Dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional ASEAN Yang Meneruskan Penerbangan ke Negara lain
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-01/PJ.41/2000

Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pajak No.SE-01/PJ.24/2000

Tata Cara Pengenaan PBB Disektor Kehutanan 
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-73/PJ.6/1999 tanggal 16 Desember 1999)

Tata Cara Perhitungan Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-72/PJ.6/1999 tanggal 15 Desember 1999)

Penomoran STP Bunga dan Penagihan Pembuatan Daftar Pengantar Keputusan Pengurangan 
Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak No.SE-726/PJ.1/1999 tanggal 29 Oktober 1999

Perlakuan PPH Pasal 21 Atas Pemberian Hadiah Saham Kepada Pegawai 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-56/PJ.42/1999

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (REV 003/00)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-55/PJ.42/1999

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Vietnam (Seri P3B No.19) 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-14/PJ.1011/1999

Pemberitahuan berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Uni Emirat Arab (Seri P3B No.18) 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-13/PJ.1011/1999

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Romania (Seri P3B No.17)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-12/PJ.1012/1999

Pengunaan Sisa Faktur Pajak Standar Yang Terlanjur Dicetak Dengan Satuan Tahun 19.. Diganti Dengan Satuan Tahun 20.. 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-22/PJ.54/1999

Meterai Tempel dan Kertas Meterai Tahun 2000 (Rev 001/00) 
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-21/PJ.533/1999

Pengiriman Paket SPT Tahunan PPh
Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak No.SE-61/PJ.14/1999

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Romania Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.147 tahun 1998


|Peraturan 2008||Peraturan 2007||Peraturan 2006||Peraturan 2005||Peraturan 2004||Peraturan 2003||Peraturan 2002||Peraturan 2001||Peraturan 2000||Peraturan 1999
|Peraturan sebelum 1999|
 

 

Hadiah Member


1 bh Handphone


CD eBook UU Pajak

Setiap member baru akan mendapatkan CD dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah Hand Phone

 

UU Perpajakan

UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan
UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 

FREE


Softcopy UU Pajak 2000, 
kirim email ke

 support@infopajak.com

dengan subject
 Undang-undang
 

 

 

 

© 2008 All rights reserved. Privacy policy