Persyaratan Seorang Kuasa Untuk
Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan
Perundang-Undangan Perpajakan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 576/KMK.04/2000
Pedoman Penghitungan Pengkreditan
Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang
Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 575/KMK.04/2000
Organisasi - Organisasi Internasional
Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk
Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 574/KMK.04/2000
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak
Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang
-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 571/KMK.04/2000
Jenis
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 570/KMK.04/2000
Jenis Kendaraan Bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.04/2000
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan ,
Peyetoran , dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar
Daerah Pabean
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 568/KMK.04/2000
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 567/KMK.04/2000
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan
Penetapan Besarnya Penghapusan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 565/KMK.04/2000
Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan
Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.04/2000
Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan
Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 563/KMK.04/2000
Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan
Dan Pemberhentian Jurusita Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 562/KMK.04/2000
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan
Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 561/KMK.04/2000
Penghasilan Atas Penghasilan
dari Usaha Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 559/KMK.04/2000
Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa
Efek
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 558/KMK.04/2000
Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak
Pertambahan Niali Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan Tidak
Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi atau Badan yang
Hasilnya digunakan Sendiri atau digunakan Pihak Lain
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 554/KMK.04/2000
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih dikenakan
Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.04/2000
Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 552/KMK.04/2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 180/KMK.04/1999 Tentang Saat Terutangnya Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka
Restrukturisasi Perusahaan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 551/KMK.04/2000
Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Oleh
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 550/KMK.04/2000
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Oleh Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 549/KMK.04/2000
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 548/KMK.04/2000
Penunjukan Bendaharawan Pemerintah,
Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu Untuk Memungut,
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 547/KMK.04/2000
Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.04/2000
Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat
Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 544/KMK.04/2000
Penggunaan Bahasa Asing Dalam
Pembukuan Atau Pencatatan Wajib Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 543/KMK.04/2000
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian
Angsuran Ataupenundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 541/KMK.04/2000
Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga
Kepada Wajib Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 540/KMK.04/2000
Pihak Lain Yang Dapat Diberikan
Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala
Sesuatu Yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak
Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 539/KMK.04/2000
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 538/KMK.04/2000
Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan
Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 537/KMK.04/2000
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan
Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 536/KMK.04/2000
Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat
Pemberitahuan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 535/KMK.04/2000
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta
Keterangan dan atau Dokumen yang Harus dilampirkan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 534/KMK.04/2000
Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa
Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 533/KMK.04/2000
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak
Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak Baru , Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya termasuk
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 522/KMK.04/2000
Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam
Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor yang
Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka
Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara (PERTAMINA)
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 521/KMK.04/2000
Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam
Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 520/KMK.04/2000
Tata Cara Pembagian
Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 519/KMK.04/2000
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 518/KMK.04/2000
Penunjukan Tempat dan Tata Cara
Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 517/KMK.04/2000
Tata Cara Penentuan
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 516/KMK.04/2000
Pencabutan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak
Pengelolaan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 515/KMK.04/2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 514/KMK.04/2000
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan NO.101/KMK.05/1997 Tentang
Pemberitahuan Pabean
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/KMK.05/2000
Pencabutan
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 Tentang Penunjukan Badan-Badan
Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan
Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Presiden No.
180 Tahun 2000
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Tebusan Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah No.
149 Tahun 2000
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk
Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah No.
148 Tahun 2000
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah No.
147 Tahun 2000
Impor
Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa
Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai
Peraturan Pemerintah No. 146 Tahun 2000
Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000
Jenis
Barang Dan Jasa Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000
Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No.
140 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah No.
139 Tahun 2000
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah No.
138 Tahun 2000
Tempat Dan Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah No.
137 Tahun 2000
Tata Cara Penjualan Barang Sitaa Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah No.
136 Tahun 2000
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah No.
135 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
Peraturan Pemerintah No.
132 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan
Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Pemerintah No.
131 Tahun 2000
Pengecualian Sebagai Objek Pajak
Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
Peraturan Pemerintah No.
130 Tahun 2000
Keputusan Dirjen Pajak Sebagai Peraturan
Pelaksana UU No.16 Th 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Th 1983 Tentang KUP, Dan UU No.18 Th 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas UU No.8 Th 1983 Tentang PPN Barang Dan Jasa Dan PPn BM
Surat Edaran Jenderal Pajak No.
SE-528/PJ/2000
Saat
Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-549/PJ/2000
Saat
Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-549/PJ/2000
Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan
Orang Pribadi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-545/PJ/2000
Pengkreditan
Pajak Masukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-539/PJ/2000
Penghitungan
Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal
Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-537/PJ/2000
Norma
Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung
Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-536/PJ/2000
Tata Cara Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-531/PJ/2000
Pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan No.239/kmk.01/1996 Tentang Bea Masuk, Bea
Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri Sebagaimana
Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri keuangan
No.486/kmk.04/2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-526/PJ/2000
Tempat
Lain Sebagai Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-525/PJ/2000
Syarat-Syarat
Faktur Pajak Sederhana
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-524/PJ/2000
Tata
Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-523/PJ/2000
Dokumen-Dokumen
Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-522/PJ/2000
Bentuk
Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-520/PJ/2000
Jangka
Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-519/PJ/2000
Penyampaian
Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-518/PJ/2000
Tempat
Pengambilan Surat Pemberitahuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-517/PJ/2000
Jangka
Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran
Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-516/PJ/2000
Tempat
Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi
Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-515/PJ/2000
Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 519/KMK.04/2000
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 518/KMK.04/2000
Penunjukan Tempat Dan Tata Cara
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 517/KMK.04/2000
Tata Cara Penentuan Bersarnya Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 516/KMK.04/2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanaah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 515/KMK.04/2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 514/KMK.04/2000
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000
Pencabutan Peraturan Pemerintah No.33
Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2000
Penentuan Besarnya Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000
Perubahan Kedua
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/kmk.01/1996
Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/kmk.01/1998 Tanggal 21 Oktober
1998 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana
Pinjaman Luar Negeri
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.04/2000
Perlakuan
Perpajakan Sehubungan Dengan
Penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Indonesia – Belanda ( Seri P3B No.29).
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.10/2000
Penyempurnaan
Lampiran 1 Sampai 5 SE-18/PJ.51/2000 Tanggal 22 Juni 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-25/PJ.51/2000
Penyediaan
Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan
Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura
Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangan Dari Penghasilan Bruto
Pemberi Kerja
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 466/KMK.04/2000 (seri UU 2000)
Pemenuhan
Kewajiban PPh Final ex PP29/1996
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-217/PJ.443/2000
Pendataan
Wajib Pajak Orang Asing
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-605/PJ.43/2000
Pemberitahuan
kepada WP untuk menghitung kembali setoran PPh Pasal 25-nya
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-212/PJ.443/2000
Persiapan
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 31 C Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-396/PJ.42/2000
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-455/PJ/2000 tentang
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35/PJ/2000
Tanggal 11 Februari 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT
Tahunan PPh.
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.24/2000
Penggunaan
Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan Pasal 26
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.43/2000
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-35/PJ/2000 Tentang Tata Cara
Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahuanan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-448/PJ/2000
Penetapan
PBB Tahun Pajak 2001
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. SE-414/PJ./2000
Pemberitahuan
berlakunya Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) RI-Sudan (Seri
P3B No. 28)
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.10/2000
Ralat
atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.51/2000
tanggal 29 September 2000
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.51/2000
Dokumen
Perbankan Yang Dikenakan Bea Meterai
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.5/2000
Tata
Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat
Yang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 148/KMK.04/2000
Perpajakan
Yayasan Yang Terkait/Bekerjasama Dengan Pemerintah Dan Melakukan
Kegiatan Ekonomi
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-204/PJ.44/2000
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Seychelles
(Seri P3B No.27)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.10/2000
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Turki
(Seri P3B No.26)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.10/2000
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Mongolia
(Seri P3B No.25)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.10/2000
Besarnya
Provisi Penjualan Benda Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-448/PJ/2000
Pengertian
Jumlah Seluruh Penyerahan Barang Dagangan Sebagaimana Dimaksud Dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 Tanggal 2
Maret 2000 Hal Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat Di Rumah
Sakit
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.52/2000
Penegasan
Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 2000 (Seri Pemeriksaan 03-00)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.7/2000
Penundaan
SPT Tahunan 1999
Surat
Direktur Jenderal Pajak No. S-198/PJ.44/2000
Penagihan
Hutang Pajak
Surat Direktur Jenderal Pajak No.
S-196/PJ.44/2000
Tata
Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan
Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat
Paksa
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.75/2000
Dasar
Penghitungan,Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau
Buatan Luar Negeri
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 406/KMK.04/2000
Pemberian
Rekomendasi Terhadap Misi Olahraga Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.41/2000
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan/Impor Hasil Tembakau
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.51/2000
Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.44/2000
Model
Pakaian Seragam petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.41/2000
Pengkreditan
Pembayaran Fiskal Luar Negeri Perusahaan yang Pengenaan Pajaknya
berdasar Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Undang-undang Pajak
atas Bunga, Dividen dan
Royalti Tahun 1970.
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.41/2000
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak
Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia
– Australia (AIDA), Kecuali Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara Asing
Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan
Asing
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.41/2000
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak
Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.41/2000
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak
Ke Luar Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.41/2000
Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.41/2000
Pembayaran
Fiskal Luar Negeri Dan Tata Cara Pengkreditannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.41/2000
Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-407/PJ/2000
Pelabuhan
Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Sub
Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam
Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 391/KMK.04/2000
Pelaksanaan
Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar
Negeri
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.04/2000
Pengecualian
Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar
Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia
(AIDA) Kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja
Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 389/KMK.04/2000
Perlakuan
Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.32/2000
Perubahan
Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-258/PJ./2000 Tgl.28 Agustus 2000 Tentang
Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-22/PJ./1995 Tentang Pelimpahan
Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Ditjen Pajak
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Dirjen Pajak
No.Kep-205/PJ./1999.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-399/PJ/2000
Tata
Cara Penerbitan Ulang Surat Tegoran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti,
Dan Pembetulan Atau Penggantian Surat-surat Dalam Rangka Pelaksanaan
Penagihan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.75/2000
SPPT
dan STTS PBB Tahun 2001
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-33/PJ.5/2000
Pelaksanaan
Kerjasama Penerimaan Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan BRI
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-34/PJ.6/2000
Sanksi
Hukuman Disipilin Bagi Karyawan Yang Tidak/Terlambat Menyelesaikan
Pekerjaan Keberatan Dan Pengurangan PBB Dan BPHTB
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.6/2000
Perubahan
Lampiran Se-05/PJ.43/2000 Tanggal 22 Maret 2000 (UMR DKI)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.43/2000
Intensifikasi
PPh Pasal 21
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-279/PJ.43/2000
Tata
Cara Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Persetujuan Bersama Berdasarkan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.10/2000
Penegasan
Tentang Pengertian Force Majeure Dalam Surat Edaran Nomor:
SE-21/PJ.4/1995 Tentang Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.43/2000
Pemotongan,Penyetoran
Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Atau Pasal 26
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.43/2000
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: Kep-22/PJ./1995 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir
Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-205/PJ./1999
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-258/PJ/2000
Penyempurnaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-134/PJ./1998 Tanggal 1 Juli
1998
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-245/PJ/2000
Pemungutan
PPh Oleh Badan Bendaharawan Atas Pembayaran Dari Dana APBD
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-258/PJ.43/2000
PPN
Atas Penyerahan Gula Pasir Musim Giling 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.51/2000
Pengelolaan
Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.13/2000
Surat
Keterangan Domisili (SKD) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Amerika Serikat
Yang Sebagai Partner Dalam Suatu Partnership Amerika (Seri P3B No.23)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.10/2000
Implementasi
Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 02-00)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2000
PPN
Dan PPnBM Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2000
Penyempurnaan
Pertama Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.51/1999
Tentang Pengenaan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor Terhitung Mulai 1 Juli
1999
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.51/2000
Perubahan
Upah Minimum Regional Propinsi DKI Jakarta
Keputusan Menteri Tenaga
Kerja No. KEP-185/MEN/2000
Pelaksanaan
Kerjasama Penerimaan Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan PT BRI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-271/PJ.6/2000
Pengenaan
PBB Atas Jalan Tol Tahun 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.6/2000
Pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan No.204/KMK.04/2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.42/2000
Pencabutan
Ketentuan Angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-04/PJ.33/1998 Tanggal 30 April 1998 Dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.33 Tanggal 26 Agustus 1999
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2000
Pelaporan
Pemungutan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.51/2000
Pelaporan
Pemungutan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-199/PJ/2000
Penjelasan
Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.6/2000
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1999 Tanggal 2
Nopember 1999
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2000
Penetapan
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan
Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000
Tata
Cara Penyusunan Dan Pengusulan Rencana Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak
Bumi Dan Bangunan (BP-PBB)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-157/PJ/2000
Pengecualian
dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang bertolak
ke luar negeri dalam wilayah kerjasama ekonomi sub regional Indonesia
– Australia (AIDA), kecuali Bali, dan orang pribadi warga negera asing
yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan perusahaan
asing
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.41/2000
Pengambilan/penyaluran
Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan Formulir
Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.41/2000
Perubahan
SE-07/PJ.42/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Penegasan Lebih Lanjut
Pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.42/1999
Tanggal 7 Juli 1999
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.42/2000
Perubahan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-05/PJ.42/1999 Tanggal 11
Februari 1999 Tentang Pengakuan Penghasilan atas Pembebasan Utang Bagi
Wajib Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.42/2000
BPHTB
Atas Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang digunakan Untuk
Kepentingan Ibadah Dan Untuk Kegiatan Sosial/Pendidikan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-182/PJ./2000
Perlakuan
Perpajakan Dan Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 200/KMK.04/2000
Pembayaran
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000
Pengertian
PPh Dalam Tahun Berjalan
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-81/PJ.443/2000
Jenis
Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam
Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No.10
Tahun 1994
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-176/PJ./2000
Penundaan
Berlakunya Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2000
Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk. Bea
Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000
Kewajiban
Menghitung, Memotong, Menyetor Dan Melaporkan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26
Yang Terutang Untuk Setiap Bulan Takwim
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.43/2000
Formulir
Ketetapan PPN Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Undang-undang No.8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No.11
Tahun 1994
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.51/2000
Bea
Meterai Atas Efek Dan Sekumpulan Efek Dengan Nama Dan Dalam Bentuk
Apapun
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.53/2000
Peningkatan
Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LP2P Dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Pegawai DJP Pangkat Golongan III/a Ke Atas
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.41/2000
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 Tentang
Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 204/KMK.04/2000
Penyesuaian
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar
Penghitungan PBB
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/KMK.04/2000
Bentuk
Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-156/PJ./2000
Pembebasan
Fiskal Luar Negeri Terhadap Pilot Indonesia Yang Bekerja Di Maskapai
Penerbangan Asing Dan Pelaut Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Berbendera
Asing
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.41/2000
Bentuk
Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.41/2000
Kewajiban
Perpajakan Wajib Pajak Orang Asing
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.43/2000
Kewajiban
Perpajakan Bendaharawan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.43/2000
Petunjuk
Teknis Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar Oleh
Pengusaha Sumberdaya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik
Keputusan bersama
Dirjen Lembaga Keuangan dan Dirjen Pajak No. KEP-1288/LK/2000 dan No.
KEP-68/PJ/2000
Pengecualian
Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke
Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional
Indonesia,Australia (AIDA) Kecualai Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara
Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 153/KMK.04/2000
Penegasan
Lebih
Lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No.08/PJ.42/200Tanggal 20 April 2000.
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.42/2000
Penerbitan
Surat Tegoran
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2000
Penetapan
Nilai Stiker Tanda Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi), Rekaman Suara/Lagu Diatas
Disc (Compact Disc), Dan Rekaman Lagu Beserta Tayangan Gambar Diatas
Disk Jenis Video Compact Disc Karaoke (VCD.K) Dan Jenis Laser Disc
Karaoke (LD.K) Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk
Penebusan Stiker
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-131/PJ./2000
Penebusan Stiket Lunas PPN Dan
Pelayanannya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.51/2000
Bentuk,Ukuran,Warna,Isi
Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara
Di Atas Pita Kaset,Compact Disc,Video Compact Disc Dan Laser Disc
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89a/KMK.04/2000
Pengaturan Tata Cara
Pembagian Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pemungutan PBB
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan BangunanNo. SE-17/PJ.6/2000
Penghentian
P3B Indonesia-Belanda
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.1012/2000
Pembinaan
Kepatuhan Perpajakan Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak
Di Bidang Pendidikan
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-51/PJ.44/2000
PPN Atas Paket Program
Acara Di Televisi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.532/2000
Penegasan PPN Atas Jasa
Keagenan (Penjualan Tiket)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.32/2000
Pengaturan Tata Cara
Pengolahan Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pemungutan PBB
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-78/PJ./2000
Tata Cara Pelunasan Bea
Materai Dengan Menggunakan Benda Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122a/PJ./2000
Tata Cara Pelunasan Bea
Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Mesin Teraan
Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122b/PJ./2000
Tata Cara Pelunasan Bea
Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Teknologi
Percetakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122c/PJ./2000
Tata Cara Pelunasan Bea
Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Sistem
Komputerisasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122d/PJ./2000
Kebijaksanaan
Pemeriksaan Tahun 2000 (Seri
Pemeriksaan 01-00)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2000
Tata
Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran No. KEP-15/A/2000 dan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ/2000
Bentuk Formulir Keputusan Penetapan
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP-PHP-PBB) dan
Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(SPM-NP-PBB)
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/KMK.04/2000
Pemusnahan Benda Meterai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133c/KMK.04/2000
Pelunasan Bea Materai
Dengan Menggunakan Cara Lain
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133b/KMK.04/2000
Pengadaan,Pengelolaan
Dan Penjualan Benda Meterai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133a/KMK.04/2000
Bentuk, Ukuran Dan Warna Benda Meterai
Desain Tahun 2000
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133/KMK.04/2000
Perubahan Tarif Bea
Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea
Materai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000
Perlakuan Pajak
Penghasilan Atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Utang Kepada
Kantor Pusat Bagi BUT
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.42/2000
Pelaksanaan Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang
Menerbitkan Surat Kuasa
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.75/1999
Kebijaksanaan Penagihan Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.75/1999
Perlakuan Perpajakan Di Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2000
Pajak Penghasilan Ditanggung
Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum
Regional (UMR) Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah No.12
Tahun 1997
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.43/2000
Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan No.97/KMK.04/1998, No.35/KMK.04/1999, No.36/KMK.04/1999,
No.37/KMK.04/1999, No.38/KMK.04/1999, No.39/KMK.04/1999,
No.40/KMK.04/1999, No.41/KMK.04/1999, No.42/KMK.04/1999,
No.43/KMK.04/1999, No.44/KMK.04/1999, No.45/KMK.04/1999,
No.46/KMK.04/1999, No.47/KMK.04/1999 dan No.205/KMK.04/1999 Tentang
Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.05/2000
Pembentukan Tim Pemeriksaan
Khusus Wajib Pajak Dana Pensiun
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-44/PJ./2000
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat
Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/KMK.04/2000
Lampiran Formulir 1721-A2 Pada SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Anggota
TNI/Polri dan Pejabat Negara
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.43/2000
Optimalisasi Pengamanan Penerimaan
PPN/PPnBM
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-139/PJ.21/2000
Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana
Telah Diubah beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor :389/KMK.01/1999
Keputusan Menteri Keuangan RI
No.94/KMK.05/2000)
Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak
Standar (Rev 011/00)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-09/PJ.531/2000
Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal
Pajak No.KEP-59/PJ.6/2000 tanggal 10 Maret 2000
Surat Edaran
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-11/PJ.6/2000
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-59/PJ./2000
Pembagian Dan Penggunaan Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan RI No.83/KMK.04/2000
Penyampaian Fotokopi Surat Yang
Berkaitan Dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
Surat Edaran
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-07/PJ.6/2000
Permohonan Kebijaksanaan Pengurangan
PBB
Surat Direktur
Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan No. S-170/PJ.6/2000
Pembagian Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi
dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan RI No.82/KMK.04/2000
Penegasan Atas Pelaksanaan Penagihan
Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.75/2000)
Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak (WP)
Penanggung Pajak (PP) Sebagai Lampiran Laporan Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran
Direktur Pemeriksaan Pajak No.SE-02/PJ.75/2000
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000
PPN dan PPnBM di Kawasan berikat
(Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No SE.08/PJ.52/2000
Pelunasan Bea Materai Atas Dokumen Yang
Masih Menggunakan Benda Meterai Lama (desain 1995) (Rev 008/00)
Surat Edaran Dirjen
Pajak No.SE-07/PJ.533/2000
Penetapan Tingkat Bunga Diskonto Untuk
Menghitung Standar Investasi Tanaman Perkebunan dan Standar Biaya
Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
Surat Edaran
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SE-10/PJ.6/2000
Intensifikasi Pemungutan Dan Penyetoran
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Yang Dipungut Oleh Bendaharawan
Daerah Dan Pemegang KAS Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Instruksi Menteri
Dalam Negeri No.1 tahun 2000
Ralat Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor
:KEP-02/PJ.1/2000 Tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak Nomor :
KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan
Surat Edaran
Sekretaris Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.24/2000
Penegasan SE-05/PJ.64/1988 Tanggal 23
Juli 1988 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B) RI-Austria (Seri P3B No.21)
Surat Edaran Dirjen
Pajak No.SE-02/PJ.1012/2000
Pajak Pertambahan Nilai atas
Penggantian Obat di Rumah Sakit
Surat Edaran Dirjen
Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000
Pemeriksaan Sederhana Lapangan Atas
Wajib Pajak Yang Telah Mendapat Izin Pemusatan Pemotongan, Penyetoran
dan Pelaporan PPh Pasal 21
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-04/PJ.43/2000
PPN Atas Penyerahan Makanan dan Minuman
Oleh Restoran
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-05/PJ.53/2000
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk Serta Fungsi Surat
Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB)
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ/2000
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
KEP-35/PJ.2000 tanggal
11 Februari 2000
Revisi Tim Penyusunan Norma
Penghitungan Peredaran Bruto dan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1991
Tanggal 9 Januari Tentang Petunjuk Pemakaian Norma Penghitungan
Penghasilan Netto
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-32/PJ./2000
tanggal 9 Februari 1999
Perubahan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor Kep-108/Pj.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan
Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-02/PJ.1/2000
Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Keputusan Presiden RI No.
18.Tahun 2000
Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-02/PJ/2000 tanggal 5 Januari 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB)
Surat Edaran
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-02/PJ.6/2000
Penegasan Atas Pelaksanaan Penagihan
Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.75/2000
Pelaksanaan Pengumuman
Lelang
Suarat Edaran DIrektur Pemeriksaan Pajak No.SE-01/PJ.75/2000
Perlakuan Pajak
Penghasilan Atas Jasa Manajemen dan Jasa Konsultasi di Bidang Manajemen
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.42/2000
PPN Ditanggung Pemerintah Atas
Penyerahan Buku Pelajaran Umum,Kitab Suci dan Buku Pelajaran Agama
Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor Se-02/PJ.51/2000
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Multilevel Marketing
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-04/PJ.52/2000
tanggal 7 Februari 2000
Angka
"00" Pada Mesin Teraan Meterai
Surat
Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.533/2000 tanggal 2 Februari 2000
Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Atas Penyerahan Jasa Interkoneksi Antar Perusahaan Telekomunikasi
Surat Edaran Direktur
Jenderak Pajak No.SE-01/PJ.54/2000
Pengecualian Dari Kewajiaban Pembayaran
Fiskal Luar Negeri Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak ke Luar Negeri Dalam
Kawasan Ekonomi Sub Regional
ASEAN Yang Meneruskan Penerbangan ke Negara lain
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No.SE-01/PJ.41/2000
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Surat Edaran
Sekretaris Jenderal Pajak No.SE-01/PJ.24/2000
|Peraturan
2008||Peraturan 2007|
|Peraturan
2006||Peraturan 2005|
|Peraturan
2004||Peraturan 2003|
|Peraturan
2002||Peraturan 2001|
|Peraturan
1999||Peraturan sebelum 1999|
