Tax on Clik, only Pajak.com !

 
 


|Peraturan 2008||Peraturan 2007|
|Peraturan 2006||Peraturan 2005|
|Peraturan 2004||Peraturan 2003|
|Peraturan 2002||Peraturan 2001|
|Peraturan 1999||Peraturan sebelum 1999|


Peraturan Pajak Tahun 2000

Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 576/KMK.04/2000 

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 575/KMK.04/2000 

Organisasi - Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 574/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang -Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 571/KMK.04/2000 

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 570/KMK.04/2000 

Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.04/2000 

Tata Cara Penghitungan, Pemungutan , Peyetoran , dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 568/KMK.04/2000 

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 567/KMK.04/2000 

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 565/KMK.04/2000 

Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.04/2000 

Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 563/KMK.04/2000 

Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 562/KMK.04/2000 

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 561/KMK.04/2000 

Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 559/KMK.04/2000 

Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 558/KMK.04/2000 

Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Niali Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya digunakan Sendiri atau digunakan Pihak Lain
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 554/KMK.04/2000 

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.04/2000 

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 552/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/KMK.04/1999 Tentang Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 551/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 550/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 549/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 548/KMK.04/2000 

Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 547/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.04/2000 

Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 544/KMK.04/2000 

Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan Atau Pencatatan Wajib Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 543/KMK.04/2000 

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000 

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Ataupenundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 541/KMK.04/2000 

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 540/KMK.04/2000 

Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu Yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 539/KMK.04/2000 

Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 538/KMK.04/2000 

Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 537/KMK.04/2000 

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 536/KMK.04/2000 

Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 535/KMK.04/2000 

Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus dilampirkan   
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 534/KMK.04/2000 

Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 533/KMK.04/2000 

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru , Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 522/KMK.04/2000 

Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)   
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 521/KMK.04/2000 

Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 520/KMK.04/2000 

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 519/KMK.04/2000 

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 518/KMK.04/2000 

Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 517/KMK.04/2000 

Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 516/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 515/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 514/KMK.04/2000 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan NO.101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/KMK.05/2000 

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 Tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Presiden No. 180 Tahun 2000

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Tebusan Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah No. 148 Tahun 2000

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000

Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah No. 146 Tahun 2000

Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000

Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah No. 139 Tahun 2000

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000

Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000

Tata Cara Penjualan Barang Sitaa Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2000

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000

Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
Peraturan Pemerintah No. 130 Tahun 2000

Keputusan Dirjen Pajak Sebagai Peraturan Pelaksana UU No.16 Th 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Th 1983 Tentang KUP, Dan UU No.18 Th 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.8 Th 1983 Tentang PPN Barang Dan Jasa Dan PPn BM
Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-528/PJ/2000

Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-549/PJ/2000

Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-549/PJ/2000

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000

Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ/2000

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ/2000

Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000

Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-531/PJ/2000

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No.239/kmk.01/1996 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri keuangan No.486/kmk.04/2000  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-526/PJ/2000

Tempat Lain Sebagai Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-525/PJ/2000

Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-524/PJ/2000

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-523/PJ/2000

Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-522/PJ/2000

Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-520/PJ/2000

Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-519/PJ/2000

Penyampaian Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-518/PJ/2000

Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-517/PJ/2000

Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-516/PJ/2000

Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-515/PJ/2000

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 519/KMK.04/2000 

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 518/KMK.04/2000 

Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 517/KMK.04/2000 

Tata Cara Penentuan Bersarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 516/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanaah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 515/KMK.04/2000 

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 514/KMK.04/2000 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000

Pencabutan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2000

Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000

Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/kmk.01/1996 Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/kmk.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.04/2000 

Perlakuan Perpajakan Sehubungan Dengan  Penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia Belanda ( Seri P3B No.29).
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.10/2000

Penyempurnaan Lampiran 1 Sampai 5 SE-18/PJ.51/2000 Tanggal 22 Juni 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.51/2000

Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 466/KMK.04/2000 (seri UU 2000)

Pemenuhan Kewajiban PPh Final ex PP29/1996
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-217/PJ.443/2000

Pendataan Wajib Pajak Orang Asing
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-605/PJ.43/2000

Pemberitahuan kepada WP untuk menghitung kembali setoran PPh Pasal 25-nya
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-212/PJ.443/2000

Persiapan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 31 C Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-396/PJ.42/2000

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-455/PJ/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35/PJ/2000 Tanggal 11 Februari 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh. 
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.24/2000

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.43/2000

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-35/PJ/2000 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahuanan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-448/PJ/2000

Penetapan PBB Tahun Pajak 2001
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-414/PJ./2000

Pemberitahuan berlakunya Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) RI-Sudan (Seri P3B No. 28)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.10/2000

Ralat atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.51/2000 tanggal 29 September 2000
Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.51/2000

Dokumen Perbankan Yang Dikenakan Bea Meterai
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.5/2000

Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 148/KMK.04/2000

Perpajakan Yayasan Yang Terkait/Bekerjasama Dengan Pemerintah Dan Melakukan Kegiatan Ekonomi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-204/PJ.44/2000

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Seychelles (Seri P3B No.27)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.10/2000

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Turki (Seri P3B No.26)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.10/2000

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Mongolia (Seri P3B No.25)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.10/2000

Besarnya Provisi Penjualan Benda Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-448/PJ/2000

Pengertian Jumlah Seluruh Penyerahan Barang Dagangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 Tanggal 2 Maret 2000 Hal Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit 
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.52/2000

Penegasan Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 2000 (Seri Pemeriksaan 03-00)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.7/2000

Penundaan SPT Tahunan 1999
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-198/PJ.44/2000

Penagihan Hutang Pajak
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-196/PJ.44/2000

Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.75/2000

Dasar Penghitungan,Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 406/KMK.04/2000

Pemberian Rekomendasi Terhadap Misi Olahraga Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.41/2000

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan/Impor Hasil Tembakau
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.51/2000

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.44/2000

Model Pakaian Seragam petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.41/2000

Pengkreditan Pembayaran Fiskal Luar Negeri Perusahaan yang Pengenaan Pajaknya berdasar Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga,  Dividen dan Royalti Tahun 1970.
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.41/2000

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia Australia (AIDA), Kecuali Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.41/2000

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.41/2000

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.41/2000

Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.41/2000

Pembayaran Fiskal Luar Negeri Dan Tata Cara Pengkreditannya
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.41/2000

Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-407/PJ/2000

Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 391/KMK.04/2000

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.04/2000

Pengecualian Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) Kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 389/KMK.04/2000

Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.32/2000

Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-258/PJ./2000 Tgl.28 Agustus 2000 Tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-22/PJ./1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Ditjen Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-205/PJ./1999.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-399/PJ/2000

Tata Cara Penerbitan Ulang Surat Tegoran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti, Dan Pembetulan Atau Penggantian Surat-surat Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Pajak
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.75/2000

SPPT dan STTS PBB Tahun 2001
Surat Edaran  Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-33/PJ.5/2000

Pelaksanaan Kerjasama Penerimaan Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan BRI
Surat Edaran  Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-34/PJ.6/2000

Sanksi Hukuman Disipilin Bagi Karyawan Yang Tidak/Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan Keberatan Dan Pengurangan PBB Dan BPHTB
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.6/2000

Perubahan Lampiran Se-05/PJ.43/2000 Tanggal 22 Maret 2000 (UMR DKI)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.43/2000

Intensifikasi PPh Pasal 21
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-279/PJ.43/2000

Tata Cara Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Persetujuan Bersama Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.10/2000

Penegasan Tentang Pengertian Force Majeure Dalam Surat Edaran Nomor: SE-21/PJ.4/1995 Tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.43/2000

Pemotongan,Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Atau Pasal 26
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.43/2000

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: Kep-22/PJ./1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-205/PJ./1999
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-258/PJ/2000

Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-134/PJ./1998 Tanggal 1 Juli 1998
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-245/PJ/2000

Pemungutan PPh Oleh Badan Bendaharawan Atas Pembayaran Dari Dana APBD
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-258/PJ.43/2000

PPN Atas Penyerahan Gula Pasir Musim Giling 2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.51/2000

Pengelolaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.13/2000

Surat Keterangan Domisili (SKD) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Amerika Serikat Yang Sebagai Partner Dalam Suatu Partnership Amerika (Seri P3B No.23)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.10/2000

Implementasi Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 02-00) 
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2000

PPN Dan PPnBM Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2000

Penyempurnaan Pertama Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.51/1999 Tentang Pengenaan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor Terhitung Mulai 1 Juli 1999
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.51/2000

Perubahan Upah Minimum Regional Propinsi DKI Jakarta
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-185/MEN/2000

Pelaksanaan Kerjasama Penerimaan Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan PT BRI
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-271/PJ.6/2000

Pengenaan PBB Atas Jalan Tol Tahun 2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.6/2000

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No.204/KMK.04/2000
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.42/2000

Pencabutan Ketentuan Angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1998 Tanggal 30 April 1998 Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.33 Tanggal 26 Agustus 1999
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2000

Pelaporan Pemungutan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.51/2000

Pelaporan Pemungutan PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-199/PJ/2000

Penjelasan Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.6/2000

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1999 Tanggal 2 Nopember 1999
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2000

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000

Tata Cara Penyusunan Dan Pengusulan Rencana Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (BP-PBB)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-157/PJ/2000

Pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam wilayah kerjasama ekonomi sub regional Indonesia Australia (AIDA), kecuali Bali, dan orang pribadi warga negera asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan perusahaan asing
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.41/2000

Pengambilan/penyaluran Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.41/2000

Perubahan SE-07/PJ.42/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Penegasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.42/1999 Tanggal 7 Juli 1999 
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.42/2000

Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-05/PJ.42/1999 Tanggal 11 Februari 1999 Tentang Pengakuan Penghasilan atas Pembebasan Utang Bagi Wajib Pajak Tertentu  
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.42/2000

 BPHTB Atas Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang digunakan Untuk Kepentingan Ibadah Dan Untuk Kegiatan Sosial/Pendidikan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-182/PJ./2000

Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 200/KMK.04/2000

Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000

Pengertian PPh Dalam Tahun Berjalan
Surat  Direktur Jenderal Pajak No. S-81/PJ.443/2000

Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No.10 Tahun 1994
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-176/PJ./2000

Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2000

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk. Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000

Kewajiban Menghitung, Memotong, Menyetor Dan Melaporkan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26 Yang Terutang Untuk Setiap Bulan Takwim
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.43/2000

Formulir Ketetapan PPN Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Undang-undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.51/2000

Bea Meterai Atas Efek Dan Sekumpulan Efek Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.53/2000

Peningkatan Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LP2P Dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pegawai DJP Pangkat Golongan III/a Ke Atas
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.41/2000

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 204/KMK.04/2000

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan PBB
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/KMK.04/2000

Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-156/PJ./2000

Pembebasan Fiskal Luar Negeri Terhadap Pilot Indonesia Yang Bekerja Di Maskapai Penerbangan Asing Dan Pelaut Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.41/2000

Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.41/2000

Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Asing
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.43/2000

Kewajiban Perpajakan Bendaharawan
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.43/2000

Petunjuk Teknis Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar Oleh Pengusaha Sumberdaya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik
Keputusan bersama Dirjen Lembaga Keuangan dan Dirjen Pajak No. KEP-1288/LK/2000 dan No. KEP-68/PJ/2000

Pengecualian Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia,Australia (AIDA) Kecualai Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 153/KMK.04/2000

Penegasan Lebih  Lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.08/PJ.42/200Tanggal 20 April 2000.
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.42/2000

Penerbitan Surat Tegoran
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2000

Penetapan Nilai Stiker Tanda Lunas Pajak Pertambahan  Nilai  Atas Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi), Rekaman Suara/Lagu Diatas Disc (Compact Disc), Dan Rekaman Lagu Beserta Tayangan Gambar Diatas Disk Jenis Video Compact Disc Karaoke (VCD.K) Dan Jenis Laser Disc Karaoke (LD.K) Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-131/PJ./2000

Penebusan Stiket Lunas PPN Dan Pelayanannya
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.51/2000

Bentuk,Ukuran,Warna,Isi Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara Di Atas Pita Kaset,Compact Disc,Video Compact Disc Dan Laser Disc
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89a/KMK.04/2000

Pengaturan Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pemungutan PBB
Surat Edaran  Direktur Pajak Bumi dan BangunanNo. SE-17/PJ.6/2000

Penghentian P3B Indonesia-Belanda
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.1012/2000

Pembinaan Kepatuhan Perpajakan Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan
Surat  Direktur Jenderal Pajak No. S-51/PJ.44/2000

PPN Atas Paket Program Acara Di Televisi
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.532/2000

Penegasan PPN Atas Jasa Keagenan (Penjualan Tiket)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.32/2000

Pengaturan Tata Cara Pengolahan Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pemungutan PBB
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-78/PJ./2000

Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Menggunakan Benda Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122a/PJ./2000

Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122b/PJ./2000

Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122c/PJ./2000

Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-122d/PJ./2000

Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 2000 (Seri Pemeriksaan 01-00)
Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2000

Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran No. KEP-15/A/2000 dan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ/2000

Bentuk Formulir Keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP-PHP-PBB) dan Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-NP-PBB)
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/KMK.04/2000

Pemusnahan Benda Meterai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133c/KMK.04/2000

Pelunasan Bea Materai Dengan Menggunakan Cara Lain
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133b/KMK.04/2000

Pengadaan,Pengelolaan Dan Penjualan Benda Meterai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133a/KMK.04/2000

Bentuk, Ukuran Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133/KMK.04/2000

Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Utang Kepada Kantor Pusat Bagi BUT
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.42/2000

Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Kuasa
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.75/1999

Kebijaksanaan Penagihan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.75/1999

Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional (UMR) Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1997
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.43/2000

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.97/KMK.04/1998, No.35/KMK.04/1999, No.36/KMK.04/1999, No.37/KMK.04/1999, No.38/KMK.04/1999, No.39/KMK.04/1999, No.40/KMK.04/1999, No.41/KMK.04/1999, No.42/KMK.04/1999, No.43/KMK.04/1999, No.44/KMK.04/1999, No.45/KMK.04/1999, No.46/KMK.04/1999, No.47/KMK.04/1999 dan No.205/KMK.04/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.05/2000

Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Dana Pensiun
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-44/PJ./2000

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/KMK.04/2000

Lampiran Formulir 1721-A2 Pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Anggota TNI/Polri dan Pejabat Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.43/2000 

Optimalisasi Pengamanan Penerimaan PPN/PPnBM
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-139/PJ.21/2000

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :389/KMK.01/1999
Keputusan Menteri Keuangan RI No.94/KMK.05/2000)

Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak Standar (Rev 011/00) 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-09/PJ.531/2000

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-59/PJ.6/2000 tanggal 10 Maret 2000 
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-11/PJ.6/2000

Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-59/PJ./2000

Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Keputusan Menteri Keuangan RI No.83/KMK.04/2000

Penyampaian Fotokopi Surat Yang Berkaitan Dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-07/PJ.6/2000

Permohonan Kebijaksanaan Pengurangan PBB 
Surat Direktur Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan No. S-170/PJ.6/2000

Pembagian Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
Keputusan Menteri Keuangan RI No.82/KMK.04/2000

Penegasan Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.75/2000)

Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak (WP) Penanggung Pajak (PP) Sebagai Lampiran Laporan Pemeriksaan Pajak 
Surat Edaran Direktur Pemeriksaan Pajak No.SE-02/PJ.75/2000

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000

PPN dan PPnBM di Kawasan berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE.08/PJ.52/2000

Pelunasan Bea Materai Atas Dokumen Yang Masih Menggunakan Benda Meterai Lama (desain 1995) (Rev 008/00) 
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-07/PJ.533/2000

Penetapan Tingkat Bunga Diskonto Untuk Menghitung Standar Investasi Tanaman Perkebunan dan Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri. 
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SE-10/PJ.6/2000

Intensifikasi Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Daerah Dan Pemegang KAS Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2000

Ralat Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor :KEP-02/PJ.1/2000 Tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan 
Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.24/2000

Penegasan SE-05/PJ.64/1988 Tanggal 23 Juli 1988 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Austria (Seri P3B No.21)
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.1012/2000

Pajak Pertambahan Nilai atas Penggantian Obat di Rumah Sakit
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000

Pemeriksaan Sederhana Lapangan Atas Wajib Pajak Yang Telah Mendapat Izin Pemusatan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-04/PJ.43/2000

PPN Atas Penyerahan Makanan dan Minuman Oleh Restoran 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-05/PJ.53/2000

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ/2000

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-35/PJ.2000 tanggal 11 Februari 2000

Revisi Tim Penyusunan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1991 Tanggal 9 Januari Tentang Petunjuk Pemakaian Norma Penghitungan Penghasilan Netto 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-32/PJ./2000 tanggal 9 Februari 1999

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-108/Pj.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-02/PJ.1/2000

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Keputusan Presiden RI No. 18.Tahun 2000

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2000 tanggal 5 Januari 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) 
Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No.SE-02/PJ.6/2000

Penegasan Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.75/2000

Pelaksanaan Pengumuman Lelang
Suarat Edaran DIrektur Pemeriksaan Pajak No.SE-01/PJ.75/2000

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Jasa Manajemen dan Jasa Konsultasi di Bidang Manajemen
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.42/2000

PPN Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Buku Pelajaran Umum,Kitab Suci dan Buku Pelajaran Agama
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-02/PJ.51/2000

Perlakuan  Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Multilevel Marketing
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-04/PJ.52/2000 tanggal 7 Februari 2000

Angka "00" Pada Mesin Teraan Meterai 
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.533/2000 tanggal 2 Februari 2000

Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Interkoneksi Antar Perusahaan Telekomunikasi
Surat Edaran Direktur Jenderak Pajak No.SE-01/PJ.54/2000

Pengecualian Dari Kewajiaban Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak ke Luar Negeri Dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional ASEAN Yang Meneruskan Penerbangan ke Negara lain
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-01/PJ.41/2000

Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pajak No.SE-01/PJ.24/2000


|Peraturan 2008||Peraturan 2007|
|Peraturan 2006||Peraturan 2005|
|Peraturan 2004||Peraturan 2003|
|Peraturan 2002||Peraturan 2001|
|Peraturan 1999||Peraturan sebelum 1999|

 

Hadiah Member


1 bh Handphone


CD eBook UU Pajak

Setiap member baru akan mendapatkan CD dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah Hand Phone

 

UU Perpajakan

UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan
UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 

FREE


Softcopy UU Pajak 2000, 
kirim email ke

 support@infopajak.com

dengan subject
 Undang-undang
 

 

 

 

2008 All rights reserved. Privacy policy