Penyampaian
Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-756/PJ./2001
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 Tanggal 29
Oktober 2001 Tentang NormaPenghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi
Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di
Indonesia
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-667/PJ./2001
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 Tentang
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Kep-02/PJ.1/2000
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-506/PJ./2001
Rincian
Rencana Penerimaan PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.6/2001
Pemberlakuan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI - Belanda Dalam Masa
Transisi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.34/2001
Pajak
Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Kantong Darah Reagensia Uji
Saring Darah Dan Sarana Transfusi Darah Lainnya Oleh Palang Merah
Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 684/KMK.03/2001
Tata
Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 683/KMK.03/2001
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Maluku
Dan Irian Jaya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 678/KMK.03/2001
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Pajak Sumatera
Bagian Selatan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 677/KMK.03/2001
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Raya II
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 676/KMK.03/2001
Pencabutan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.03/2001 Tentang Pemberian
Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan
Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Yang Dibentuk Pemerintah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 281/KMK.03/2001
Perlakuan
PPN Dan PPn BM Di Kawasan Berikat Pulau Batam
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-764/PJ./2001
Tata
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem
Informasi Perpajakan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-754/PJ./2001
Petunjuk
Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-722/PJ./2001
Bentuk
Pemberitahuan Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak Dan Atau
Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.9/2001
Waspadalah
Terhadap Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Palsu
Surat Edaran Direktur
Penyuluhan Pajak No. SE-07/PJ.8/2001
Penyesuaian
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan
Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Untuk Tahun Pajak 2002
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-29/PJ.6/2001
Penegasan
Permintaan Konfirmasi Faktur Pajak Oleh Pemeriksa Fungsional
Pemeriksa
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.52/2001
Penegasan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.52/2001 tanggal 28
September 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-638/PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai
Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.52/2001
Pengawasan
Terhadap Wajib Pajak Yang Memperoleh Fasilitas Bapeksta Keuangan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.5/2001
Penjelasan
Lebih Lanjut Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-36/PJ.43/2001
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-42/PJ.43/2001
Penerbitan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-41/PJ.41/2001
Pemanfaatan
Data Dari Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-40/PJ.41/2001
Surat
Keterangan Fiskal
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.4/2001
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah
Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belgia Hasil Renegosiasi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.3/2001
Daftar
100/500 Wajib Pajak Penunggak Pajak Terbesar
Surat Direktur
Pemeriksaan, penyidikan dan penagihan Pajak No. S-3854/PJ.753/2001
Penagihan
Pajak Terhadap SKPKB Hasil Pemeriksaan
Surat Direktur Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-2310/PJ.752/2001
Pertimbangan
Menteri Keuangan Atas Perda Tentang Pajak Dan Retribusi
Surat Menteri
Keuangan No. S-486/MK.07/2001
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah No.
72 Tahun 2001
Penentuan
Tempat Tinggal Orang Pribadi Dan Tempat Kedudukan Badan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-701/PJ./2001
Pembagian
Kerja Penatausahaan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak Dari Kantor
Perbendaharaan Dan Kas Negara Di Wilayah DKI Jakarta
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-695/PJ./2001
Norma
Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang
Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-667/PJ./2001
Koordinasi
Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-410/PJ./2001
Batasan
Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa, Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 524/KMK.03/2001
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan No.569/KMK.04/2000 Tentang jenis
Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 460/KMK.03/2001
Pemberian
Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan
Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk
Pemerintah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133/KMK.03/2001
Penerbitan
Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Sebagai Dasar Pengesahan Dana Bagi Hasil
Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.02/2001
Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor
Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan
Potensi Perpajakan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001
Konfirmasi
Faktur Pajak Oleh Fungsional Pemeriksa
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.5/2001
Penetapan
Jalur Bagi Ekspor Yang Mendapat Fasilitas Pengembalian Bea Masuk Dan
Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Bea dan Cukai No. SE-31/BC/2001
Pelaksanaan
Pengecualian Dari Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bertempat Tinggal Tetap Di Luar Negeri
(PENLU) Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-39/PJ.41/2001
Pengiriman
Paket SPT Tahunan PPh
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.13/2001
Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Pengusaha Dikawasan Berikat(SKF
PDKB)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-591/PJ./2001
Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Pengusaha Di Kawasan Berikat
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-591/PJ/2001
Ralat
Lampiran III SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770-III)
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-209/PJ.41/2001
SKB
Atas Pooled Fund Yang Dimiliki Oleh Dana Pensiun
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ.43/2001
Perlakuan
Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Yang Dimiliki Oleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh
Menteri Keuangan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.43/2001
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-638/PJ./2001 Tentang
Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak
Pertambahan Nilai
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.52/2001
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.51/2001
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.51/2001
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-637/PJ./2001 Penunjukan
Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur
Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.5/2001
Pengalihan
Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.5/2001
Uji
Coba Permintaan Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai Dengan Menggunakan
Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (Program PK-PM Melalui Komputer)
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.5/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-604/PJ/2001 tentang
Penyampaian Lampiran 1721-A1 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Media Elektronik
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-605/PJ./2001
Pelaporan
Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.5/2001
Kewajiban
Untuk Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran
sekretaris Direktorat Jenderal Pajak No. SE-68/PJ.1/UP.90/2001
Pencairan
Tunggakan Pajak
Surat Direktur Pemeriksa
Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-2230/PJ.751/2001
Peningkatan
Pokok Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.6/2001
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ/2001 Tentang
Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yang Dialihkan Kepada Pengelola
Dana Pesangon Tenaga Kerja
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-649/PJ./2001
Bentuk,
Jenis Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam
Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-645/PJ./2001
Koordinasi
Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Propinsi Irian
Jaya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-641/PJ./2001
Penetapan
Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-638/PJ./2001
Penunjukan
Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi
Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui
Komputer
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-637/PJ./2001
Tata
Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung
Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-627/PJ./2001
Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Piutang Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-625/PJ./2001
Penyampaian
Lampiran 1721-A1 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21
Dengan Menggunakan Media Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-604/PJ./2001
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-108/KMK/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan
Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-601/PJ./2001
Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor Dan Tata Cara
Pemberian Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-586/PJ./2001
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan wajib Pajak Dari Usaha Lapangan Golf
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-564/PJ./2001
Saat
Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan
Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian
Restrukturisasi Utang Usaha
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-563/PJ./2001
Penataan
Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk
Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk
Penebusan Stiker Luynas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara
Penebusan Dan Pelaporan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-552/PJ./2001
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih Oleh Perusahaan Air
Minum
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ./2001
Tarif
Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok Di Dalam Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-529/PJ/2001
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-407/PJ./2001 Tentang Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-528/PJ/2001
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-36/PJ./2001 Tentang
Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-527/PJ/2001
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang kena Pajak Dan Atau Jasa
Kena Pajak Dalam Rangka Perjanjian Kerja Sama Operasi
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-525/PJ/2001
Besarnya
Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan,
Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan-bahan Untuk
Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul.
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-523/PJ/2001
Pelaksanaan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi Pengusaha Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-513/PJ/2001
Bentuk Dan Isi Surat
Pemberitahuan
Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan Dan Dokumen Yang
Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-511/PJ/2001
Penyampaian
Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dengan Menggunakan Media
Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-500/PJ./2001
Tata
Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-447/PJ./2001
Perubahan
Ketiga Belas Atas Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang
Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkunagn
Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-445/PJ./2001
Petunjuk
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-417/PJ./2001
Penjelasan
Atas Peraturan Pemerintah R.I. No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah No.
65 Tahun 2001
Pajak
Daerah
Peraturan Pemerintah No.
65 Tahun 2001
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Pemerintah No.
60 Tahun 2001
Penegasan
Kewajiban Pengisian Formulir Laporan Kekayaan Pribadi Penyelenggara
Negara
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-59/PJ/UP.90/2001
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 Dan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-586/PJ./2001
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.51/2001
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.51/2001
Tata
Cara Penyelesaian Pemohonan Tempat Lain Sebagai Tempat Pengkreditan
Pajak Masukan Dan Tempat Lain Sebagai Tempat Pajak Terhutang Atas Ekspor
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.5/2001
Pengawasan
Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.43/2001
Penjelasan
Atas Jasa Interkoneksi
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.43/2001
Pengawasan
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Atas Bunga Deposito Dan
Tabungan Serta Diskonto SBI
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.43/2001
Perubahan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-30/PJ.41/2000 Dan Nomor
Se-31/pj.41/2000
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.43/2001
Tata
Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.41/2001
Penegasan Tentang Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif Di Dalam Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.43/2001
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.522/KMK-04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri OIeh Wajib Pajak
Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu;
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 394/KMK.03/2001
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan
Pelaporannya;
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 392/KMK.03/2001
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-503/PJ./2001 Tentang
Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi
Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui
Komputer
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-504/PJ./2001
Penjelasan
Lebih Lanjut Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP-294/PJ./2001 Tanggal
16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan PPN Yang
Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Tata Cara Penyerahan BPK Tertentu Yang
Bersifat Strategis.
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2001
Pengarahan
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-52/PJ./UP.90/2001
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis
Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 381/KMK.03/2001
Penunjukan
Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur
Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-503/PJ/2001
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: Kep-524/PJ./2000 Tentang
Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-425/PJ/2001
Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-422/PJ/2001
Tata
Cara Penerbitan Surat keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-406/PJ/2001
Penyempurnaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-203/PJ/2001 Tanggal 9 Maret
2001 Tentang Penunjukan Pegawai Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Sebagai Tenaga Ahli Pada Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-404/PJ/2001
Tarif
Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen Di Dalam Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-401/PJ/2001
Pengenaan
Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-395/PJ/2001
Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon
Yang Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-350/PJ/2001
Penunjukan
Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur
Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui Komputer
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-345/PJ/2001
Tata
Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Berstatus Sebagai Karyawan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-338/PJ/2001
Pemotongan
PPh Pasal 21 Atas Dana Pensiun Yang Dialihkan Kepada Perusahaan Asuransi
Jiwa Dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. KEP-333/PJ/2001
Tata
Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-325/PJ/2001
Perubahan
atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-549/PJ./2000 Tentang
Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-323/PJ/2001
Perubahan
Keduabelas Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-22/PJ./1995 Tentang
Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-306/PJ/2001
Peyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-345/pj/2001 Tentang
Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu Untuk Melaksanakan Konfirmasi
Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Melalui
Komputer
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-346/PJ./2001
Penghitungan
Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.5/2001
Penanganan
Faktur Pajak Yang Diterbitkan Oleh Pengusaha Yang Belum Dikukuhkan
Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.5/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 Tanggal 13 Juni
2001 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.43/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-401/pj/2001 Tentang Tarif
Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen Di Dalam Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.43/2001
Kewajiban
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib
Pajak Orang Pribadi
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.41/2001
Pengiriman
Laporan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Laporan Penerimaan Pajak
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.23/2001
Pengecualian
Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Yang
Akan Bertolak Ke Luar Negeri Bagi Anggota Misi Dagang Atau Pameran Di
Luar Negeri
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.41/2001
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001
Intensifikasi
Bea Meterai
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.5/2001
Penegasan
Petunjuk Editing SSP Lembar ke-2
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.24/2001
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ./2001 tanggal 14 Mei
2001 tentang
Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yg Dialihkan Kepada
Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.43/2001
Penjelasan Ketentuan Pemberian
Pengurangan Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.6/2001
Peraturan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai
Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001
|Peraturan
2008||Peraturan 2007|
|Peraturan
2006||Peraturan 2005|
|Peraturan
2004||Peraturan 2003|
|Peraturan
2002||Peraturan
2000|
|Peraturan
1999||Peraturan Sebelum 1999|
