Penyesuaian
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan
Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Untuk Tahun Pajak 2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.6/2002
Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 Tentang Pelimpahan
Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bumi Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 555/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 Tentang Pelaksanaan
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri
Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 554/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/kmk.04/1997 Tentang Pelimpahan
Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bumi Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 552/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 550/KMK.03/2002
Norma
Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan
Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract
Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 543/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 539/KMK.03/2002
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 535/KMK.01/2002
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang
Organisasi- Organisasi Internasional Dan pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 532/KMK.03/2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KMK.03/2002
Tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan
Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap
Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Ralat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KMK.03/2002
Penyampaian
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 Oleh Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.41/2002
Petunjuk
Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-337/PJ/2002
Tanggal 2 Juli 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.42/2002
Pelaksanaan
Teknis Tata Cara Pemindahbukuan Atas Kekeliruan Pembayaran Pajak
Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-522/PJ/2002
Jenis-jenis
Harta Yang Dipergunakan Dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler Yang
Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan
Penyusutan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-520/PJ/2002
Tata
Cara Dan Prosedur Pelaksaaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
Untuk Tujuan Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-519/PJ/2002
Bank
Yang Sudah Terkoneksi Dengan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-333/PJ./2002
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan Dan Atau
Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-56/PJ.53/2002
Jasa
Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan
Secara Umum
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-54/PJ.53/2002
Penilaian
Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.03/2002
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor-337/PJ/2002 Tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Yang Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetorannya Pada Tanggal 10 November 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-338/PJ/2002
Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Yang Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetorannya Pada Tanggal 10 November 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-337/PJ/2002
Lampiran
Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun 2002 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu
Surat Dirjen Pajak
Penghasilan No. S-140/PJ.41/2002
Pelunasan
Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 476/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang
Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan
Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-474/PJ./2002
Pengiriman
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2002
Instruksi Direktur
Jenderal Pajak No. INS-340/PJ./2002
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.3/2002
Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pengurus, Komisaris, Dan Pemegang Saham Wajib
Pajak Badan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-332/PJ/2002
Bagian
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan
Serta Pegawai Tidak Tetap LainnyaYang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak
Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KMK.03/2002
Langkah-Langkah
Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-53/PJ.52/2002
Tata
Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-459/PJ./2002
Pengiriman
Paket SPT Tahunan PPh Beserta Kelengkpannya Tahun 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.13/2002
Ralat
Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.42/2002
Sistem,
Bentuk Dan Jenis Laporan Bidang Operasional Yang Digunakan Di Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-289/PJ/2002
Pemberian
Tunjangan Kegiatan Tambahan Untuk Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 401/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal
Pajak Bandung
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 351/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah XVII Direktorat
Jenderal Pajak Denpasar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 350/KMK.03/2002
Perubahan
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-93/SJ/2002
Kewajiban
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-51/PJ.53/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-433/PJ./2002 Tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000
Tentang Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan
Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-50/PJ.51/2002
Saat
Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan
Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-428/PJ/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-428/PJ./2002 Tentang Saat
Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan
Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-49/PJ.51/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-426/PJ.52/2002 Tentang
Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
315/ PJ. /2002 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On Line Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-344/PJ/2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-48/PJ.52/2002
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.3/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ./2002 Tanggal 16
September 2002 Tentang Penerbitan Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang
Dibuat Tidak Tepat Waktu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-47/PJ.51/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-435/PJ/2002
Penyesuaian
Kode Nota Penghitungan Dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.24/2000
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000
Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian,
Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-433/PJ./2002
Perubahan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.24/2000 Tentang
Penyesuaian Kode Nota Penghitungan Dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-327/PJ/2002
Penerbitan
Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang Dibuat Tidak Tepat Waktu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-424/PJ./2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 323/KMK.03/2002 Tentang Bentuk, Ukuran,
Dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002
Ralat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 323/KMK.03/2002
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk
Pengisiannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-394/PJ/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 387/PJ./2002 Tentang Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan
Yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-45/PJ.53/2002
Perubahan
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran
Sekretaris Direktorat
Jenderal Pajak No. SE-273/PJ.1/2002
Perubahan
Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 315/PJ/2002 Tentang
Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM
Secara On Line
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-426/PJ.52/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 402/KMK.03/2002
Kebijakan
Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 01-02)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2002
Kode
Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995 Tentang
Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang
Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan Dan
Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-386/PJ/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 Tentang Kode Etik
Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VII Jaya Khusus Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 349/KMK.03/2002
Tata
Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-line Dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-383/PJ/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan
Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-387/PJ/2002
Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 28/KMDN/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-390/PJ/2002
Pencarian/Pengumpulan
Data Dari Pihak Ketiga Dan Sosialisasi Program
Ekstensifikasi/Intensifikasi Perpajakan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-324/PJ./2002
Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai Dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-382/PJ/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.03/2002
Tata
Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan
Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-371/PJ/2002
Pencabutan
Surat-Surat Edaran Mengenai Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.7/2002
Petunjuk
Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak
Pidana Di Bidang Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-272/PJ/2002
Tata
Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-343/PJ/2002
Jasa
Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-370/PJ./2002
Pemeriksaan
Untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.75/2002
Pelaksanaan
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
Konstruksi
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.42/2002
Tindak
Lanjut Atas Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-02/PJ.75/2002 Tentang
Kebijaksanaan Penagihan Pajak Tahun 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.75/2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 Tentang Tata
Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-363/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan
Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 363/KMK.03/2002
Pelaksanaan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 Tentang
Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi Pengusaha Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.41/2002
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/2002 Tanggal 20
Maret 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.51/2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-155/PJ./2002 Tentang Saat Lain
Sebagai Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan
Atau Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dilakukan Pada
Tanggal 1 Januari 2001 Sampai Dengan Tanggal 24 Januari 2001
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/2002
Pembebasan
Dan Pengangkatan Bendaharawan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan
Atasan Langsung Bendaharawan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada
Beberapa Kantor Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 282/KM.1/2002
Tata
Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-331/PJ./2002
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2002
Penegasan
Pemeriksaan Sederhana Lapangan Atas Penghapusan NPWP/NPPKP Karena
Perubahan Tempat Terdaftar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2002
Pencabutan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-268/PJ./2001 Tentang
Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Keputusan Keberatan Yang
Permohonan Bandingnya Tidak Dapat Diterima
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-349/PJ./2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Di Bidang Periklanan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.31/2002
Penetapan
Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-334/PJ./2002
Tata
Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib
Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-332/PJ./2002
Penghapusan
Piutang Pada Kantor Wilayah XVIII Direktorat Jenderal Pajak Jayapura
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 322/KMK.03/2002
Kebijakan
Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-37/PJ.52/2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 315/PJ./2002 Tentang Pelaksanaan
Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On
Line
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-344/PJ./2002
Intensifikasi
Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh Dan PPN Dalam Rangka Peningkatan
Potensi Perpajakan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.43/2002
Pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-342/PJ/2002
Percepatan
Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Para Wajib Pajak Yang
Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-319/PJ/2002
Penundaan
Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau
Batam
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2002
Bentuk,
Ukuran Dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 323/KMK.03/2002
Penyampaian
Nama Pejabat Yang Berwenang Memberikan Pengesahan Terhadap Buku-buku
Pelajaran Umum
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.51/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang
Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha
Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-225/PJ./2001
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-337/PJ./2002
Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-335/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ./2001 Tentang
Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media
Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-327/PJ./2002
Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 Tentang Batasan Dan
Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun
Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh
Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan
Pihak Lain
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 320/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan
Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 315/KMK.03/2002
Perubahan
Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan No.291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan
Berikat
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/KMK.04/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak
(Software) Komputer
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-316/PJ./2002
Pelaksanaan
Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On
Line
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-315/PJ./2002
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002 Tanggal 30 April
2002 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-108/PJ.1/1996 Tentang
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah
Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-240/PJ./2002
Pelaksaaan
Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang
Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.42/2002
Tata
Cara Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing
Dan Pejabatnya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 90/KMK.04/2002
Penggunaan
Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan,
Jasa Giro Dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-286/PJ./2002
Tata
Cara Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan
Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89/KMK.04/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Tanah Dan Atau Bangunan Oleh
Pengusaha Bidang Real Estat Dan Industrial Estat
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/2002
Tindakan
Dalam Menghadapi Kegiatan Pihak-pihak Yang Merupakan Wewenang Direktorat
Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.33/2002
Penetapan
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan
Bangunan
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2002
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran
Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 253/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 Tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang
Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No.
17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 252/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 251/KMK.03/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan
Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 248/KMK.03/2002
Perlakuan
Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu
Bentuk Usaha Tetap
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.03/2002
Pedoman
Standar Gaji Karyawan Asing
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-173/PJ./2002
Pengantar
Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 120/KMK.03/2002 Tanggal 2 April 2002 Serta Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 Tanggal 23 April 2002
Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan
dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.43/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan
Perusahaan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/2002
Pengakuan
Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.42/2002
Sistem
Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-232/PJ./2002
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa
Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor :83/KMK.03/2002 Tanggal 8 Maret 2002
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Toko
Emas
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Raya I
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 149/KMK.03/2002
Penyerahan
Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 168/KMK.03/2002
Tempat
Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-263/PJ./2002
Perekaman,
Pelaporan Dan PemantauanTindakan Penagihan Pajak 100 Penunggak Pajak
Terbesar Di Kantor Pelayanan Pajak Dan 500 Penunggak Pajak Terbesar Di
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-185/PJ./2002
Penghitungan
Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner Dan Sejenisnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/2002
Tata
Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-221/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank
Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi
Selatan Dan Tenggara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 148/KMK.03/2002
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Raya Khusus
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/KMK.03/2002
Kebijaksanaan
Penagihan Pajak Tahun 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2002
Pengukuhan
Pengusaha Penggilingan Gabah Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.53/2002
Laporan-Laporan
Di Bidang PPN Dan PPnBM Yang Dapat Diakses Dari Intranet
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.24/2002
Tata
Cara Dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan
Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya
Di Bursa Efek
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-241/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-108/PJ.1/1996 Tentang
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah
Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-240/PJ./2002
Tata
Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-192/PJ./2002
Kredit
Pajak Luar Negeri
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 164/KMK.03/2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/KMK.03/2002
Tanggal 15 April 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/KMK.03/2002
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002
Tanggal 15 April 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002
Pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ./2002
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-195/PJ./2002 Tanggal 15
April 2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-239/PJ./2002
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ./2002 Tentang Tata Cara
Penggunaan Faktur Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Perubahan
Nomor Pokok Wajib Pajak Karena Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.51/2002
Tata
Cara Penggunaan Faktur Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami
Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak Karena Reorganisasi Direktorat Jenderal
Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-237/PJ./2002
Tata
Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-227/PJ./2002
Pengadilan
Pajak
Undang-undang
Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002
Tata
Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto
Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa
Efek
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/KMK.03/2002
Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan
Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Persewaan Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/KMK.03/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan
Perusahaan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002
Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahn Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-219/PJ./2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 586/PJ./2001 Tentang Pengenaan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor Dan Tata Cara
Pemberian Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraaan Bemotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ./2002
Pengolahan
Data Penerimaan, Surat Pemberitahuan Perubahan Nama Dan/Atau Kode KPP,
Permintaan Relokasi Ulang Data Master File Wajib Pajak Dan Penunjukan Unit
Penerima SSP Lembar Ke-2
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-195/PJ./2002
Pengakuan
Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-184/PJ./2002
Perubahan
Kedua ATas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/kmk.04/2000 Tentang Jenis
Barang Kena Pajak`Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/KMK.03/2002
Perubahan
Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis
` Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 140/KMK.03/2002
Penyampaian
Data Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.13/2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tentang
Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan
Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 138/KMK.03/2002
Pelaksanaan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-171/PJ./2002
Jenis
Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam
Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-170/PJ./2002
Saat
Lain Sebagai Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Penyerahan Atau Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang
Dilakukan Pada Tanggal 1 Januari 2001 Sampai Dengan Tanggal 24 Januari
2001
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-155/PJ./2002
Penetapan
Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan
Nilai, Dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan
Nilai Aatas Penyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Penunjukan Asosiasi
Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak
Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-153/PJ./2002
Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2002
Pajak
Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau
Dilaporkan Perdagangannya Dibursa Efek
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
6 Tahun 2002
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
5 Tahun 2002
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 Tentang
Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/KM.4/2002
Pembebasan
Bea Masuk Atas Komponen / Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa
Pelayaran
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/KMK.04/2002
Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 87/KMK.03/2002
Tata
Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 86/KMK.03/2002
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang
Penghitungan Besarnya Aangsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak
Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank,Sewa
Guna Usaha, Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/KMK.03/2002
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Pengusaha Toko
Emas Perhiasan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.03/2002
Pembayaran
Zakat Atas Penghasilan
Surat Kawat Direktur
Jenderal Pajak No. KWT-165/PJ/2002
Pelayanan
Kepada Wajib Pajak Di KPPBB Yang
Mengalami Pemekaran
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.6/2002
Perubahan
Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.51/1997 Tentang
Penebusan Stiker PPN Atas Penyerahan Rekaman Video
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.51/2002
Pemberian
Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.51/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.42/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.42/2002
Rencana
Penerimaan PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2002 Bagi Kanwil DJP Dan Kantor
Pelayanan PBB Yang Mengalami Perubahan Wilayah Kerja Akibat Reorganisasi
DJP
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.6/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2002
PPN
Impor Yang Dibayar Berdasarkan SPKPBM Yang Diterbitkan Oleh Direktorat
Jenderal Bea Dan Cukai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.51/2002
Pengantar
Pengiriman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 Tentang Tata
Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2002
Penegasan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2002 Tentang
Permintaan Data 100 Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ./2002
Permintaan
Data 100 Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ./2002
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian
Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu.
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 63/KMK.03/2002
Dasar
Penghitungan Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Hasil Tembakau
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62/KMK.03/2002
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/KMK.03/2002
Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak
Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/KMK.01/2002
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 52/KMK.01/2002 Tentang
Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Undang-undang Tentang Badan Peradilan
Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/KMK.01/2002
Penyampaian
Informasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Dalam Rangka Pengawasan Oleh Menteri Keuangan
Instruksi Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/IMK/2002
Penyempurnaan
Sistem Dan Prosedur Pembayaran Pajak
Instruksi Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/IMK/2002
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-48/PJ./2001 Tentang Tata
Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Jasa Kena
Pajak Tertentutu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-104/PJ./2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-103/PJ./2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/PJ./2001 Tentang Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta
Buku Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-101/PJ./2002
Pelayanan
Penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 2001 Pada Hari Libur Dalam Bulan Maret
2002
Surat Edaran Direktur
Penyuluhan Perpajakan No. SE-01/PJ.8/2002
Kebijakan
Pemeriksaan PPN Dan PPnBM
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.7/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak Dan
Atau Jasa Kena Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.51/2002
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai
Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.42/2002
Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan
Atau Jasa Kena Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ./2002
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ./2001 Tentang
Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi
Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara
Penebusan Dan Pelaporannya.
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-84/PJ./2002
Penyampaian
Lampiran 1721-A1 Atau 1721-A2 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Media Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-80/PJ./2002
Penjelasan
Lebih Lanjut Mengenai Jenis Barang-Barang Kebutuhan Pokok
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ./2002
Tata
Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan
Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat
Paksa
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-21/PJ./2002
|Peraturan
2008||Peraturan 2007|
|Peraturan
2006||Peraturan 2005|
|Peraturan
2004||Peraturan 2003|
|Peraturan 2001||Peraturan
2000|
|Peraturan
1999||Peraturan sebelum 1999|
