Tax on Clik, only Pajak.com !

 
 


|Peraturan 2008||Peraturan 2007|
|Peraturan 2006||Peraturan 2005|
|Peraturan 2004||Peraturan 2002|
|Peraturan 2001||Peraturan 2000|
|Peraturan 1999||Peraturan Sebelum 1999|


Peraturan Pajak Tahun 2003

Rencana Pemeriksaan Nasional Tahun 2004 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2003

Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003

Tempat Pendaftaran Bagi Bendaharawan Sebagai Wajib Pajak Di Wilayah DKI Jakarta 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-361/PJ./2003

Pengenaan PBB Tahun 2004 
Surat Edaran Direktur PBB dan BPHTB No. SE-52/PJ.6/2003

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.52/2003

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.51/2003

Pemasukan Barang-Barang Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 584/KMK.04/2003

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2003 Tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-370/PJ/2002 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.53/2003

Penyampaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.52/2003

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2003

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.53/2003

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak  Pertambahan Nilai 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 571/KMK.03/2003

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 583/KMK.03/2003

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-381/PJ/2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-381/PJ/2003

Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 563/KMK.03/2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian  Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 539/KMK.04/2003

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak Tambahan Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-391/PJ/2003

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-391/PJ/2003 Tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak Tambahan Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-44/PJ/2003

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 Tentang Penambahan Wajib Pajak Tempat Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar  Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-390/PJ/2003

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2003 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 Tentang Penambahan Wajib Pajak Tempat Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar  Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-43/PJ/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-389/PJ./2003

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-388/PJ./2003

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-42/PJ/2003

Penggunaan Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.41/2003

Penjelasan Mengenai Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Produk Minuman Ringan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.51/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-384/PJ./2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-381/PJ/2003

Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 527/KMK.03/2003

Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2003 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan 
Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2003

Penambahan Wajib Pajak Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-344/PJ/2003

Konsultan Pajak Indonesia 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-43/PJ.6/2003

Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dan Tindakan Penagihan Terhadap Wajib Pajak Pindah Tempat Terdaftar Dari Satu KPP Ke KPP Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2003

Beberapa Penegasan Kebijakan Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2003

Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Penjualan Benda Meterai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.53/2003

Daftar Dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.52/2003

Penyempurnaan Pemanfaatan Data Mikro
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.2/2003

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 419/KMK.03/2003

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Boga Atau Katering 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 418/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-359/PJ/2003

Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 449/KMK.01/2003

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Dari Dan Ke Kawasan Berikat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.53/2003

Penyampaian Keputusan  Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Dan Cukai Dan Dirjen Pajak Nomor KEP-91/A/2003; Nomor KEP-169/BC/2003; Dan Nomor KEP-341/PJ./2003 Tentang Perubahan Lampiran II Huruf i Keputusan Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Dan Cukai Dan Dirjen Pajak Nomor KEP-56/A/2003; Nomor KEP-13/BC/2003; Dan Nomor KEP-48/PJ/2003 Tanggal 11 Maret 2003 Tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ./2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 499/KMK.03/2003

Penegasan Pemusatan Tempat PPN Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menyampaikan SPT Masa PPN Dan PPnBM Melalui Media Elektronik
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.52/2003

Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-233/PJ/2003

Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 450/KMK.01/2003

Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ./2000 Tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-351/PJ./2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 469/KMK.06/2003

Kewajiban Memiliki NPWP Bagi Pegawai Negeri
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 309/M.PAN/9/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian  Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 458/KMK.04/2003

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-348/PJ/2003

Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2003

Penyempurnaan SE-27/PJ.52/2003 Tentang Laporan Perkembangan Penerimaan Pajak Sektor Ritel Perdagangan Eceran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.41/2003

Penyampaian Ketentuan Tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.51/2003

Penegasan Mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-194/PJ./2004 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ./2003

Penyampaian Ketentuan Mengenai Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2003

Penyederhanaan Pemeriksaan SPT PPN Lebih Bayar Dari Pengusaha Kena Pajak Tertentu (Seri Pemeriksaan 02-03)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2003

Pembebasan Biaya Transfer
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-167/PJ./2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian  Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 389/KMK.04/2003

Peningkatan Kualitas Peta Digital Dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-552/PJ./2001 Tentang Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi  Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-337/PJ/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-294/PJ/2001 Tentang Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-234/PJ/2003

Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 371/KMK.03/2003

Penyediaan Makanan Dan Minuman Oleh Pemberi Kerja Bagi Seluruh Pegawai Ditempat Kerja
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.31/2003

Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Pejualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan  Kendaraan Bermotor 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-229/PJ/2003

Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 355/KMK.03/2003

Penyampaian Ketentuan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.51/2003

Kewajiban Melampirkan Faktur Pajak Atas Pemasukan Barang Dari DPIL Ke Kawasan Berikat Dan Ke Kawasan Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai No. SE-02/BC/2003

Pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-Line
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ./2003

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Proyek-Proyek Yang Didanai Grant For The Preparation Of Sustaining Microfinance Project (Grant TF-051643)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-112/A/2003

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2003

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2003

Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi
Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-456/PJ.731/2003

Pembekuan Izin Dua Akuntan Publik Dan Pembekuan Izin Usaha Dua Kantor Akuntan Publik
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.33/2003

Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.331/2003

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) System Electronic Data Inter Change Biasa (EDI Biasa) Sebagai Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.52/2003

Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.31/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-543/PJ./2000 Tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan Yang Jatuh Temponya Bertepatan Dengan Hari Libur
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2003

Penagihan Hutang Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Menjadi Debitur BPPN 
Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-138/PJ.75/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui sistem Pembayaran On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-215/PJ./2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ./2003

Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 Digit Pada Surat Perintah Membayar (SPM) Yang Diterbitkan KPKN 
Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-95/A/2003

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2003

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.01/1993 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan Dan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Berkaitan Dengan Fasilitas Yang Dikelola Bapeksta Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 317/KMK.01/2003

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.00/1989 Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Pengembalian Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 316/KMK.01/2003

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 314/KMK.01/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 326/KMK.03/2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 309/KMK.04/2003

Masa Transisi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 Tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.52/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2003 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-194/PJ./2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 296/KMK.03/2003

Tata Cara Pembayaran, Pemindahan, Pelimpahan, Dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Keputusan Bersama Direktur Jenderal anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah  Departemen Dalam Negeri No. KEP-54/A/2003, No. KEP-47/PJ./2003, No. KEP-973-011 Tahun 2003, No.973-012 

Pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ./2003

Pengenaan PBB Atas Jalan Tol Tahun 2003 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.6/2003

Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Dirjen Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Untuk Memberikan  Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I Tahun Anggaran 2003 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 281/KMK.03/2003

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk Pengisiannya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-185/PJ./2003

Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa   
Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI No. 294/KMK.03/2003 dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M-02-UM.09-01 Tahun 2003 

Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Dan Kewajiban Memiliki NPWP Bagi  Pengusaha 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.52/2003

Standar Biaya Pelaksanaan Pembentukan Informasi Rinci Objek Pajak  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.6/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-167/PJ./2003

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 Tanggal 28 Maret 2002 Tentang  Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-171/PJ./ 2002

Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/ Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/KMK.04/2003  

Tata Cara Penanganan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Ke Mahkamah Agung 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2003

Dasar Pengenaan Pajak Atas Service Charge Dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.53/2003

Kertas Meterai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.53/2002

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak  Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 243/KMK.03/2003

Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ./2003

Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 236/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 235/KMK.03/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Impor 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 247/KMK.01/2003

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 Tanggal 22 April 2003 Tentang  Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2003

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-34/PJ./2003

Petunjuk Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Formulir Surat Setoran Pabean, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor    
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-148/PJ./2003

Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar   
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2003

Pekerjaan Sub Kontrak Dari Daerah Pabean Indonesia Lainya Ke Kawasan Berikat 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/KMK.04/2003

Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 211/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/KMK.04/2003

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh KIK-EBA Dan Para Investor   
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-147/PJ/2003

Pengantar Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 Serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-110/PJ./2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.31/2003

Masa Transisi Penerapan SE-01/PJ.7/2003
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/2003

Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.7/2003

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya III 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 124/KMK.03/2003

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.41/2000 Tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.31/2003

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya II 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/KMK.03/2003

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Bandung 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 122/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 118/KMK.03/2003

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-110/PJ./2003

Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-100/PJ./2003

Penyesuaian Fiskal Negatif Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna, Dan Asuransi Beasiswa, Yang Dibayarkan Oleh Pemberi Kerja Dan Premi Tersebut Dihitung Sebagai Penghasilan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.41/2003

Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.32/2003

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ.52/2003 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.52/2002

Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-102/PJ.52/2003

Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ/2003

Perlakuan  Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggara kegiatan (Event Organizer) 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.53/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ./2003

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Penyusutan Kendaraan Perusahaan Yang Sebelumnya Tidak Dibebankan 
Surat Direktur Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak No. S-174/PJ.42/2003

Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-49/PJ./2003

Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-48/PJ./2003

Penegasan Lebih Lanjut Mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas TKPKN 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.1/2003

Pemanfaatan Data Pada Aplikasi PK-PM  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2003

Pembekuan Izin Empat Akuntan Publik 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/KMK.03/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi- Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Hukum Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 69/KMK.03/2003

Status Tempat Kegiatan Yang Semata-mata Melakukan Pembelian Atau Pengumpulan Bahan Baku  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.51/2003

Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-03/PJ./2003 Tanggal 3 Januari 2003 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ./2003

Keringanan Pajak Sehubungan Dengan Terjadinya Musibah Kebakaran Di Beberapa Pusat Kegiatan Ekonomi Di Jakarta
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. S-132/PJ.32/2003

Pengantar Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.31/2003

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 70/KMK.03/2003

Pelayanan Pengaduan, Keluhan, Kritik Dan Saran Masyarakat Melalui Kotak Pos 111 JKTM 12700
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ/2003

Kewajiban Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus Dan Komisaris
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.42/2003

Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003 Tanggal 31 Januari 2003 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.43/2003

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Atau Produk Rekaman Gambar Oleh Penyalur Atau Agen Atau Sejenisnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.51/2003

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/ 2002 Dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 538/KMK.03/2002
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ./2003

Tempat Pelayanan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-27/PJ./2003

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan- Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-25/PJ./2003

Penyampaian Lampiran SPT Masa Dalam Media Elektronik
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.52/2003

Penyampaian Keputusan Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.51/2003

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-21/PJ/2003

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/KMK.03/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ/2003

Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.31/2003

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2003

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2003

Larangan Menerima Seorang Kuasa Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ./2003

Pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-line
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ./2003

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Di Bidang Tenaga Kerja
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.53/2003

Penanganan Surat-surat Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.32/2003

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-09/PJ/2003

Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pabrik Gula
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.53/2003

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-332/PJ/2002 Tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-03/PJ/2003

Tatacara Pemeteraian Kemudian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-02/PJ/2003

 


|Peraturan 2008||Peraturan 2007|
|Peraturan 2006||Peraturan 2005|
|Peraturan 2004||Peraturan 2002|
|Peraturan 2001||Peraturan 2000|
|Peraturan 1999||Peraturan Sebelum 1999|


 

Hadiah Member


1 bh Handphone


CD eBook UU Pajak

Setiap member baru akan mendapatkan CD dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah Hand Phone

 

UU Perpajakan

UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan
UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 

FREE


Softcopy UU Pajak 2000, 
kirim email ke

 support@infopajak.com

dengan subject
 Undang-undang
 

 

 

 

2008 All rights reserved. Privacy policy