Rencana
Pemeriksaan Nasional Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2003
Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003
Tempat
Pendaftaran Bagi Bendaharawan Sebagai Wajib Pajak Di Wilayah DKI
Jakarta
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. KEP-361/PJ./2003
Pengenaan PBB
Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-52/PJ.6/2003
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor, Dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporannya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.52/2003
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha
Kecil Pajak Pertambahan
Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.51/2003
Pemasukan
Barang-Barang Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 584/KMK.04/2003
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang
Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2003 Tentang
Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-370/PJ/2002
Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.53/2003
Penyampaian Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003
Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Daerah Industri Pulau Batam
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-36/PJ.52/2003
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 63 Tahun 2003
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-31/PJ.53/2003
Perubahan
atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 571/KMK.03/2003
Pelaksanaan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 583/KMK.03/2003
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-381/PJ/2003 Tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-381/PJ/2003
Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 563/KMK.03/2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang
Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas
Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 539/KMK.04/2003
Tata Cara
Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak
Tambahan Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Dua
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. KEP-391/PJ/2003
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-391/PJ/2003 Tentang Tata Cara
Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak
Tambahan Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Dua
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-44/PJ/2003
Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 Tentang Penambahan Wajib Pajak Tempat
Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Dua
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-390/PJ/2003
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2003 Tentang Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 Tentang Penambahan Wajib Pajak Tempat
Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Dua
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-43/PJ/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000
Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-389/PJ./2003
Penggunaan
Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan
Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-388/PJ./2003
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2003 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000
Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-42/PJ/2003
Penggunaan
Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.41/2003
Penjelasan
Mengenai Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Produk Minuman
Ringan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.51/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001
Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-384/PJ./2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-381/PJ/2003
Jasa
Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 527/KMK.03/2003
Ralat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2003
Tentang Pajak
Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari
Pekerjaan
Ralat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2003
Penambahan
Wajib Pajak Tertentu Yang Terdaftar Dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Dua
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-344/PJ/2003
Konsultan
Pajak Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003
Penyesuaian
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Dan
Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Untuk Tahun Pajak 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-43/PJ.6/2003
Pemeriksaan
Sederhana Lapangan Dan Tindakan Penagihan Terhadap Wajib Pajak Pindah
Tempat Terdaftar Dari Satu KPP Ke KPP Lainnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2003
Beberapa
Penegasan Kebijakan Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2003
Pengawasan
Terhadap Pengelolaan Dan Penjualan Benda Meterai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.53/2003
Daftar
Dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.52/2003
Penyempurnaan
Pemanfaatan Data Mikro
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.2/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 419/KMK.03/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Boga Atau Katering
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 418/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 Tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-359/PJ/2003
Tata
Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 449/KMK.01/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Dari Dan Ke Kawasan
Berikat
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.53/2003
Penyampaian
Keputusan Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Dan Cukai Dan Dirjen
Pajak Nomor KEP-91/A/2003; Nomor KEP-169/BC/2003; Dan Nomor
KEP-341/PJ./2003 Tentang Perubahan Lampiran II Huruf i Keputusan Bersama
Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Dan Cukai Dan Dirjen Pajak Nomor
KEP-56/A/2003; Nomor KEP-13/BC/2003; Dan Nomor KEP-48/PJ/2003 Tanggal 11
Maret 2003 Tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara
Dengan Sistem Internal Check
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-33/PJ./2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang
Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama
Ekonomi Sub Regional ASEAN Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam
Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 499/KMK.03/2003
Penegasan
Pemusatan Tempat PPN Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menyampaikan
SPT Masa PPN Dan PPnBM Melalui Media Elektronik
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.52/2003
Tata
Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-233/PJ/2003
Persyaratan
Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 450/KMK.01/2003
Pajak
Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari
Pekerjaan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ./2000 Tentang
Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-351/PJ./2003
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
371/KMK.01/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I
Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 469/KMK.06/2003
Kewajiban
Memiliki NPWP Bagi Pegawai Negeri
Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 309/M.PAN/9/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang
Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas
Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 458/KMK.04/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut
Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada
Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-348/PJ/2003
Pajak
Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari
Pekerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 47 Tahun 2003
Penyempurnaan
SE-27/PJ.52/2003 Tentang Laporan Perkembangan Penerimaan Pajak Sektor
Ritel Perdagangan Eceran
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.41/2003
Penyampaian
Ketentuan Tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.51/2003
Penegasan
Mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus Sebagaimana Diatur Dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 Tentang Bentuk
Surat Setoran Pajak Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-194/PJ./2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-29/PJ./2003
Penyampaian
Ketentuan Mengenai Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.51/2003
Penyederhanaan
Pemeriksaan SPT PPN Lebih Bayar Dari Pengusaha Kena Pajak Tertentu (Seri
Pemeriksaan 02-03)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2003
Pembebasan
Biaya Transfer
Surat Direktur
Jenderal Pajak No. S-167/PJ./2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata
Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang
Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas
Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 389/KMK.04/2003
Peningkatan
Kualitas Peta Digital Dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-552/PJ./2001 Tentang
Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan
Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta
Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-337/PJ/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-294/PJ/2001 Tentang
Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang
Bersifat Strategis
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-234/PJ/2003
Petunjuk
Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung
Pajak Yang Disandera
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 371/KMK.03/2003
Penyediaan
Makanan Dan Minuman Oleh Pemberi Kerja Bagi Seluruh Pegawai Ditempat Kerja
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.31/2003
Tatacara
Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Pejualan Atas
Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-229/PJ/2003
Jenis
Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 355/KMK.03/2003
Penyampaian
Ketentuan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan
Kendaraan Bermotor
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.51/2003
Kewajiban
Melampirkan Faktur Pajak Atas Pemasukan Barang Dari DPIL Ke Kawasan
Berikat Dan Ke Kawasan Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Surat Edaran Dirjen
Bea Dan Cukai No. SE-02/BC/2003
Pelaksanaan
Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-Line
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-22/PJ./2003
Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Proyek-Proyek Yang Didanai Grant For The
Preparation Of Sustaining Microfinance Project (Grant TF-051643)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-112/A/2003
Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 46 Tahun 2003
Perubahan
Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 43 Tahun 2003
Pelaksanaan
Ekstensifikasi Dan Intensifikasi
Surat Direktur
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-456/PJ.731/2003
Pembekuan
Izin Dua Akuntan Publik Dan Pembekuan Izin Usaha Dua Kantor Akuntan Publik
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.33/2003
Tata
Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh Yang Dapat Diberikan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.331/2003
Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) System Electronic Data Inter Change Biasa (EDI Biasa)
Sebagai Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.52/2003
Pengantar
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Keempat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi
Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak
Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.31/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-543/PJ./2000
Tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan Yang Jatuh Temponya
Bertepatan Dengan Hari Libur
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2003
Penagihan
Hutang Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Menjadi Debitur BPPN
Surat Direktur
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak No. S-138/PJ.75/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002
Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui sistem Pembayaran
On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-215/PJ./2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000
Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu
Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam
Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ./2003
Pencantuman
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 Digit Pada Surat Perintah Membayar (SPM)
Yang Diterbitkan KPKN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Anggaran No. SE-95/A/2003
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 38 Tahun 2003
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
909/KMK.01/1993 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk/Bea Masuk
Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan Dan Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Berkaitan Dengan Fasilitas Yang
Dikelola Bapeksta Keuangan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 317/KMK.01/2003
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
28/KMK.00/1989 Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Untuk Memperoleh
Pengembalian Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 316/KMK.01/2003
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
88/KMK.013/2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan
Keputusan Dan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan
Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 314/KMK.01/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian
Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 326/KMK.03/2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang
Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 309/KMK.04/2003
Masa
Transisi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 Tentang
Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan
Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.52/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2003
Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-194/PJ./2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang
Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran
Penerimaan Negara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 296/KMK.03/2003
Tata
Cara Pembayaran, Pemindahan, Pelimpahan, Dan Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi Dan Bangunan
Keputusan Bersama
Direktur Jenderal anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri No. KEP-54/A/2003, No.
KEP-47/PJ./2003, No. KEP-973-011 Tahun 2003, No.973-012
Pelaksanaan
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Direktorat
Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ./2003
Pengenaan
PBB Atas Jalan Tol Tahun 2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.6/2003
Pelimpahan
Wewenang Menteri Keuangan Kepada Dirjen Pajak Untuk Menerbitkan Izin
Tertulis Kepada Pejabat dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Untuk Memberikan
Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak
Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I Tahun Anggaran
2003
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 281/KMK.03/2003
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk
Pengisiannya
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-185/PJ./2003
Tata
Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara
Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Keputusan Bersama Menteri
Keuangan RI No. 294/KMK.03/2003 dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI No. M-02-UM.09-01 Tahun 2003
Pengukuhan
Sebagai Pengusaha Kena Pajak Dan Kewajiban Memiliki NPWP Bagi
Pengusaha
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.52/2003
Standar
Biaya Pelaksanaan Pembentukan Informasi Rinci Objek Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.6/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000
Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-167/PJ./2003
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 Tanggal 28 Maret
2002 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-171/PJ./ 2002
Pembebasan
Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/
Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah,
Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diolah, Dirakit
Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan
Pengawasannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/KMK.04/2003
Tata
Cara Penanganan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Ke
Mahkamah Agung
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2003
Dasar
Pengenaan Pajak Atas Service Charge Dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan
Ruangan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.53/2003
Kertas
Meterai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.53/2002
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang
Organisasi-organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 243/KMK.03/2003
Perlakuan
Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak
Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ./2003
Perubahan
Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta
Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 236/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria
Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 235/KMK.03/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003 Tentang
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas
Impor
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 247/KMK.01/2003
Ralat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 Tanggal 22 April
2003 Tentang Penetapan
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar
Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2003
Klasifikasi
Lapangan Usaha Wajib Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-34/PJ./2003
Petunjuk
Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Formulir Surat Setoran Pabean,
Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-148/PJ./2003
Penetapan
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2003
Pekerjaan
Sub Kontrak Dari Daerah Pabean Indonesia Lainya Ke Kawasan Berikat
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/KMK.04/2003
Perubahan
Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan
Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan,
Atau Pemekaran Usaha
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 211/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara
Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan
Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/KMK.04/2003
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh KIK-EBA Dan Para
Investor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-147/PJ/2003
Pengantar
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 Dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 70/KMK.03/2003 Serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-110/PJ./2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima
Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum
Kabupaten/Kota
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.31/2003
Masa
Transisi Penerapan SE-01/PJ.7/2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/2003
Kebijakan
Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.7/2003
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya
III
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 124/KMK.03/2003
Ralat
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.41/2000 Tentang
Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional
ASEAN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.31/2003
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya
II
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/KMK.03/2003
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak
Bandung
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 122/KMK.03/2003
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat
Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional
Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi
Sub Regional Asean
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 118/KMK.03/2003
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-110/PJ./2003
Perubahan
Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 Tentang
Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-100/PJ./2003
Penyesuaian
Fiskal Negatif Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi
Jiwa, Asuransi Dwiguna, Dan Asuransi Beasiswa, Yang Dibayarkan Oleh
Pemberi Kerja Dan Premi Tersebut Dihitung Sebagai Penghasilan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.41/2003
Penyampaian
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penundaan Kelima
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.32/2003
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ.52/2003 Tentang
Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.52/2002
Penundaan Kelima
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003
Pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-102/PJ.52/2003
Pemberian
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-13/PJ/2003
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggara kegiatan (Event
Organizer)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.53/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ./2003
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Biaya Penyusutan Kendaraan Perusahaan Yang
Sebelumnya Tidak Dibebankan
Surat Direktur Pajak
Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak No. S-174/PJ.42/2003
Tata
Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-49/PJ./2003
Penatausahaan
Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-48/PJ./2003
Penegasan
Lebih Lanjut Mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas
TKPKN
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.1/2003
Pemanfaatan
Data Pada Aplikasi PK-PM
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2003
Pembekuan
Izin Empat Akuntan Publik
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara
Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/KMK.03/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang
Organisasi- Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Hukum Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 69/KMK.03/2003
Status
Tempat Kegiatan Yang Semata-mata Melakukan Pembelian Atau Pengumpulan
Bahan Baku
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.51/2003
Penegasan
Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-03/PJ./2003 Tanggal 3 Januari
2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ./2003
Keringanan
Pajak Sehubungan Dengan Terjadinya Musibah Kebakaran Di Beberapa Pusat
Kegiatan Ekonomi Di Jakarta
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. S-132/PJ.32/2003
Pengantar
Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan
Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.31/2003
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 70/KMK.03/2003
Pelayanan
Pengaduan, Keluhan, Kritik Dan Saran Masyarakat Melalui Kotak Pos 111 JKTM
12700
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ/2003
Kewajiban
Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus Dan
Komisaris
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.42/2003
Pengantar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003 Tanggal 31 Januari
2003 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang
Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan,
Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka
Dari Pedagang Pengumpul
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.43/2003
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Atau Produk
Rekaman Gambar Oleh Penyalur Atau Agen Atau Sejenisnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.51/2003
Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/ 2002 Dan Keputusan Menteri Keuangan
nomor 538/KMK.03/2002
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ./2003
Tempat
Pelayanan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-27/PJ./2003
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan,
Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan- Bahan Untuk
Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-25/PJ./2003
Penyampaian
Lampiran SPT Masa Dalam Media Elektronik
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.52/2003
Penyampaian
Keputusan Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.51/2003
Pengenaan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-21/PJ/2003
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/KMK.03/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002 Tentang Tata
Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-line Dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ/2003
Pengantar
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002 Tentang Norma
Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan
Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract
Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.31/2003
Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2003
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2003
Larangan
Menerima Seorang Kuasa Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Menjalankan
Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ./2003
Pelaksanaan
Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-line
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ./2003
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Di Bidang Tenaga Kerja
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.53/2003
Penanganan
Surat-surat Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.32/2003
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-09/PJ/2003
Pengukuhan
Sebagai Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pabrik Gula
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.53/2003
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-332/PJ/2002 Tentang Tata
Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib
Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-03/PJ/2003
Tatacara
Pemeteraian Kemudian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-02/PJ/2003
|Peraturan
2008||Peraturan 2007|
|Peraturan
2006||Peraturan 2005|
|Peraturan
2004||Peraturan
2002|
|Peraturan 2001||Peraturan
2000|
|Peraturan
1999||Peraturan Sebelum 1999|
