Tax on Clik, only Pajak.com !

 
 


|Peraturan 2008||Peraturan 2007|
|Peraturan 2006||Peraturan 2005|
|Peraturan 2003||Peraturan 2002|
|Peraturan 2001||Peraturan 2000|
|Peraturan 1999||Peraturan Sebelum 1999|


Peraturan Pajak Tahun 2004

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 184/PJ./2004 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-31/PJ./2004

Pembagian Kerja Penatausahaan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak Dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Di Wilayah DKI Jakarta 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-28/PJ./2004

Perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-09/PJ.53/2004

Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-01/PJ.33/2005

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 620/PMK.03/2004

Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2004

Tatalaksana Impor Sementara 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 615/PMK.04/2004

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 184/PJ/2004

Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 173/PJ./2004

Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 625/PMK.04/2004

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Aras Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 616/PMK.03/2004

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 609/PMK.03/2004

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Meksiko Serikat 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-08/PJ.3/2004

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 561/KMK.03/2004

Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B (PLTU TJB) Oleh PT Central Java Power Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 546/KMK.03/2004

Peyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 564/KMK.03/2004

Perubahan Lampiran  I, II, III, IV, Dan V Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 519/KMK.01/2001
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 473/KMK.01/2004

Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan PPN Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Obat Anti Retroviral 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 499/KMK.01/2004

Perekaman Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Daftar Harta Dan Kewajiban
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.41/2004

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ./2004

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ./2004

Konfirmasi PIB Dan PEB
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No. SE-07/PJ.52/2004

Penetapan Mitra Kerja KPP Dengan KPPN Dan Bank Operasional I Dalam Hal Penerbitan SPMKP Dan SPMIB Di Jakarta Raya Serta Penetapan KPP Koordinator Dalam Hal Penyampaian SSP Lembar Ke-2 Dan DNP
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-11/PB/2004 Dan Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ/2004

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/kmk.003/2004 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak. 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 382/KMK.03/2004

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, Dan KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-22/PJ./2004

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-132/PJ./2004

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-137/PJ/2004

Pemeriksaan Terhadap Data Prioritas/ Alat Keterangan Dan Penegasan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2004

Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2004

Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-133/PJ/2004

Pemanfaatan GPS Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Digital Sistem Informasi Geografis PBB
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-24/PJ.6/2004

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Bea Masuk, Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 393/KMK.03/2004

Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-138/PJ/2004

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-524/PJ./2000 Tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-425/PJ./2001
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2004

Penegasan Batas Waktu Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif Di Dalam Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.43/2004

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-388/PJ./2003 Tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-117/PJ./2004

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 342/KMK.03/2004

Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 341/KMK.03/2004

Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Bank Data Nasional
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ/2004

Sosialisasi Pelaksanaan Pembentukan Bank Data Nasional
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2004

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendeal Pajak Jakarta I 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 254/KMK.01/2004

Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Dan Kalimantan Tengah 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 276/KMK.03/2004

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair Beserta Protokolnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.3/2004

Pemberitahuan Penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Mauritius
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.3/2004

Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2002 Dan 2003
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.9/2004

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.03/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.53/2004

Penelaahan Konsep LPP Dan SPHP
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2004

Pajak Pertambahan Nilai Atas Batubara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2004

Perpanjangan Masa Kerja Komite Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 272/KMK.03/2004

Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-88/PJ./2004

Penegasan Atas Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.75/2004

Penegasan Atas Upaya Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ./2004

Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7  Tahun 2004

Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ./2004

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ./2003 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengelola Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-73/PJ./2004

Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2004

Penegasan Atas Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2003
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2004

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 174/KMK.03/2004

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Rumah Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.03/2004

Pertukaran Dokumen/Data Secara Elektronik Antara Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan No. 06/DAGLU/KP/III2004, No.10/PDN/KEP/III/2004, No.16/BC/2004, dan No.KEP-56/PJ/2004

Perpanjangan Masa Kerja Anggota Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/KMK.01/2004

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.3/2004

Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.75/2004

Tempat Pendaftaran Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ/2004

Penetapan Daftar Nominatif Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2004

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2004

Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Serang 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 107/KMK.03/2004

Besarnya Tunjangan Dan Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Pada Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 577/KMK.01/2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/KMK.03/2004

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.05/2000 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 108/KMK.04/2004

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaran Bermotor
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 95/KMK.01/2004

Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-60/PJ/2004

Pembentukan Tim Banding, Gugatan Dan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-53/PJ/2004

Kompensasi Kerugian Fiskal Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.31/2004

Penyampaian Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara. Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Dan Keputusan Bersama Dirjen Anggaran Nomor KEP­113/A/2003 Dan Dirjen Pajak Nomor KEP-392/PJ./2003 Tentang Daerah Tertentu Yang Belum Siap On Line Sehubungan Dengan Diterapkannya Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi Dan PT. Pos Indonesia (Persero)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ./2004

Implementasi Aplikasi Call Center PBB 
Surat Edaran Direktur PBB dan BPHTB No. SE-04/PJ.6/2004


|Peraturan 2008||Peraturan 2007|
|Peraturan 2006||Peraturan 2005|
|Peraturan 2003||Peraturan 2002|
|Peraturan 2001||Peraturan 2000|
|Peraturan 1999||Peraturan Sebelum 1999|


 

Hadiah Member


1 bh Handphone


CD eBook UU Pajak

Setiap member baru akan mendapatkan CD dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah Hand Phone

 

UU Perpajakan

UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan
UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 

FREE


Softcopy UU Pajak 2000, 
kirim email ke

 support@infopajak.com

dengan subject
 Undang-undang
 

 

 

 

© 2008 All rights reserved. Privacy policy