Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 184/PJ./2004 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002
Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran
On-Line Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-31/PJ./2004
Pembagian
Kerja Penatausahaan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak Dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Di Wilayah DKI Jakarta
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-28/PJ./2004
Perekaman
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-09/PJ.53/2004
Pemberian
Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-01/PJ.33/2005
Jenis
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 620/PMK.03/2004
Perubahan
Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor: 55 Tahun 2004
Tatalaksana
Impor Sementara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 615/PMK.04/2004
Perubahan
Ketiga Atas Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran
Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line Dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital
Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. 184/PJ/2004
Tata
Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan
Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. 173/PJ./2004
Pembebasan
Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran
Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di
Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 625/PMK.04/2004
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Aras Barang Mewah Atas Impor
Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 616/PMK.03/2004
Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh
Darussalam Dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 609/PMK.03/2004
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dengan Pemerintah Meksiko Serikat
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No: SE-08/PJ.3/2004
Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 561/KMK.03/2004
Saat
Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap Tanjung Jati B (PLTU TJB) Oleh PT Central Java Power Kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 546/KMK.03/2004
Peyesuaian
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 564/KMK.03/2004
Perubahan
Lampiran I, II, III, IV, Dan V Keputusan Menteri Keuangan
No.443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan
Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan
Dan Pengamatan Potensi Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 519/KMK.01/2001
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 473/KMK.01/2004
Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Dan PPN Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Obat
Anti Retroviral
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 499/KMK.01/2004
Perekaman
Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai
Daftar Harta Dan Kewajiban
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.41/2004
Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak
Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ./2004
Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak
Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-26/PJ./2004
Konfirmasi
PIB Dan PEB
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No.
SE-07/PJ.52/2004
Penetapan
Mitra Kerja KPP Dengan KPPN Dan Bank Operasional I Dalam Hal Penerbitan
SPMKP Dan SPMIB Di Jakarta Raya Serta Penetapan KPP Koordinator Dalam Hal
Penyampaian SSP Lembar Ke-2 Dan DNP
Surat Edaran Bersama
Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-11/PB/2004 Dan Direktur
Jenderal Pajak No. SE-24/PJ/2004
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/kmk.003/2004 Tentang
Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak.
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 382/KMK.03/2004
Penyampaian
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132 Tentang Tempat Terutangnya
Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak
Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, Dan
KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh
Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain
Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-22/PJ./2004
Tempat
Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang
Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain
Kantor Pelayanan Pajak Badan
Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-132/PJ./2004
Tata
Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib
Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-137/PJ/2004
Pemeriksaan
Terhadap Data Prioritas/ Alat Keterangan Dan Penegasan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2004
Pemeriksaan
Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2004
Tata
Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang
Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak
Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-133/PJ/2004
Pemanfaatan
GPS Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Digital Sistem Informasi
Geografis PBB
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-24/PJ.6/2004
Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Bea Masuk,
Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 393/KMK.03/2004
Perubahan
Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-138/PJ/2004
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-524/PJ./2000 Tentang
Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-425/PJ./2001
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ./2004
Penegasan
Batas Waktu Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil
Produksi Industri Otomotif Di Dalam Negeri
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.43/2004
Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-388/PJ./2003 Tentang
Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang
Saham
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-117/PJ./2004
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak
Besar
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 342/KMK.03/2004
Penghapusan
Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera
Bagian Utara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 341/KMK.03/2004
Evaluasi
Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Bank Data Nasional
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-18/PJ/2004
Sosialisasi
Pelaksanaan Pembentukan Bank Data Nasional
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2004
Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendeal Pajak Jakarta I
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 254/KMK.01/2004
Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kalimantan Barat Dan Kalimantan Tengah
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 276/KMK.03/2004
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair
Beserta Protokolnya
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.3/2004
Pemberitahuan
Penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara
Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Mauritius
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.3/2004
Pengawasan
Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2002 Dan 2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.9/2004
Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.03/2004 Tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan
Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.53/2004
Penelaahan
Konsep LPP Dan SPHP
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/2004
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Batubara
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2004
Perpanjangan
Masa Kerja Komite Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 272/KMK.03/2004
Penyampaian
Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-88/PJ./2004
Penegasan
Atas Kebijakan
Penagihan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.75/2004
Penegasan
Atas Upaya Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-15/PJ./2004
Pengesahan
Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Untuk
Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan
Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004
Tata
Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran
Direktur
Jenderal Pajak No. SE-14/PJ./2004
Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ./2003 Tentang
Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di
Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengelola Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-73/PJ./2004
Kebijakan
Penagihan Pajak Tahun 2004
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2004
Penegasan
Atas Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal
Pajak Tahun 2003
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2004
Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 174/KMK.03/2004
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Rumah Lainnya Yang Atas
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.03/2004
Pertukaran
Dokumen/Data Secara Elektronik Antara Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal
Bea Dan Cukai Dan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak
Departemen Keuangan No. 06/DAGLU/KP/III2004, No.10/PDN/KEP/III/2004,
No.16/BC/2004, dan No.KEP-56/PJ/2004
Perpanjangan
Masa Kerja Anggota Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Tentang Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/KMK.01/2004
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.3/2004
Petunjuk
Pelaksanaan Penagihan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.75/2004
Tempat
Pendaftaran Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan
Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ/2004
Penetapan
Daftar Nominatif Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.33/2004
Pemberitahuan
Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah
Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2004
Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah VIII Direktorat
Jenderal Pajak Serang
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 107/KMK.03/2004
Besarnya
Tunjangan Dan Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Pada
Pengadilan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 577/KMK.01/2003
Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan
Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/KMK.03/2004
Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.05/2000 Tentang Pendelegasian
Penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Penetapan
Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan
Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 108/KMK.04/2004
Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2000 Tentang
Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen
Kendaran Bermotor
Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 95/KMK.01/2004
Perubahan
Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000
Tentang
Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-60/PJ/2004
Pembentukan
Tim Banding, Gugatan Dan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. KEP-53/PJ/2004
Kompensasi
Kerugian Fiskal Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.31/2004
Penyampaian
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.03/2003 Tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang
Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara. Melalui PT. Pos Indonesia
(Persero) Dan Keputusan Bersama Dirjen Anggaran Nomor KEP113/A/2003 Dan
Dirjen Pajak Nomor KEP-392/PJ./2003 Tentang Daerah Tertentu Yang Belum
Siap On Line Sehubungan Dengan
Diterapkannya Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Bank
Persepsi/Bank Devisa Persepsi Dan PT. Pos Indonesia (Persero)
Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-05/PJ./2004
Implementasi
Aplikasi Call Center PBB
Surat Edaran Direktur
PBB dan BPHTB No. SE-04/PJ.6/2004
|Peraturan
2008||Peraturan 2007|
|Peraturan
2006||Peraturan 2005|
|Peraturan 2003||Peraturan
2002|
|Peraturan 2001||Peraturan
2000|
|Peraturan
1999||Peraturan Sebelum 1999|
