Tax on Clik, only Pajak.com !

 
 


|Peraturan 2008||Peraturan 2007|
|Peraturan 2006||Peraturan 2004|
|Peraturan 2003||Peraturan 2002|
|Peraturan 2001||Peraturan 2000|
|Peraturan 1999||Peraturan sebelum 1999|


Peraturan Pajak Tahun 2005

Penjelasan Atas Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-492/PJ.52/2005

Perlakuan PPN Atas Proyek Pemerintah
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-356/PJ.53/2005

Dasar Pengenaan Pajak Atas Pembayaran Termin Proyek
Surat Direktur Pajak No. S-355/PJ.53/2005

Penegasan Atas Restitusi PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-354/PJ.53/2005

Perlakuan PPN Atas Jasa Agen Pembayaran Dan Jasa Agen Jaminan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-353/PJ.53/2005

Penegasan Kembali Perlakuan PPN Atas Gerai Es Krim "AAA"
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-351/PJ.53/2005

Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-277/PJ.53/2005

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Keagenan Asuransi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-249/PJ.53/2005

PPN Atas Penyerahan Barang Ke Kntor Cabang Dan Penggantian Biaya
Surat Direktur Pajak No. S-364/PJ.52/2005

Permohonan Pengeluaran Barang Impor
Surat Direktur Pajak No. S-362/PJ.52/2005

PPN Di Kawasan Berikat
Surat Direktur Pajak No. S-361/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Atas Penerapan PPN Terhadap Penyerahan Di Luar Daerah Pabean
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-360/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas Pemberian Volume Discount
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-350/PJ.52/2005

Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-344/PJ.52/2005

Permohonan Penegasn Tentang Penyerahan BKP Dari PDKB Ke Pengusaha Fasilitas KITE
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-267/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Bahwa Karton Box Tidak Terutang PPN/PPnBM Bila Dipasok Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-266/PJ.52/2005

Penjelasan Atas Pemberlakuan PPN Dan PPn BM Di Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-246/PJ.52/2005

Perlakuan Pengenaan PPN Dan PPnBM Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-245/PJ.52/2005

Permohonan Pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-238/PJ.52/2005

Permohonan Penjelasan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-215/PJ.52/2005

PPn BM Atas Produk Industri Kosmetik
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-241/PJ.51/2005

Withholding Tax Dalam Pengembangan Asian Bond Market Initiative (ABMI)
Surat Direktur Pajak No. S-385/PJ.3/2005

Objek PPh Pasal 26 Yang Juga Dikenakan PPN Impor
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-251/PJ.323/2005

Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Surveyor Yang Dilakukan Di Daerah Pabean Tetapi Dimanfaatkan Di Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-325/PJ.32/2005

Perlakuan PPh, Pemotongan/Pemungutan, Atas Jasa Konstruksi Sub-Bidang Reklamasi Dan Pengerukan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-320/PJ.313/2005

Tanggapan Atas Permintaan Informasi Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-330/PJ.342/2005

Penegasan Tentang Pengukuhan PKP
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-231/PJ.52/2005

Pertanyaan Tentang Permohonan Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Dengan KMK Nomor 542/KMK.04/2000 Tanggal 23 Deseber 2000
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-328/PJ.331/2005

Pembebasan PPN Atas Pembangunan Rumah Ibadah
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-235/PJ.53/2005

Klarifikasi Berita Dalam Media Massa
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-297/PJ.313/2005

Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-239/PJ.332/2005

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor 1 (Satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran a.n. Pemerintah Kota Surabaya
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-236/PJ.52/2005

Pemasukan Bahan Dan/Atau Barang Packing Material Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-345/PJ.52/2005

Permohonan Pembebasan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-228/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Atas Penyerahan BKP Antar Depo Dalam Wilayah Kerja KPP Yang Sama
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-230/PJ.52/2005

Tanggapan Mengenai Draft Pertukaran Nota Untuk Proyek Hibah "Improvement Of Medical Care Of Public Hospitals In West Kalimantan" Dari Pemerintah Jepang
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-275/PJ.344/2005

Permohonan Penegasan Atas Kurs Yang Berlaku Pada Saat Pelunasan PPN Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak (JKP) Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-250/PJ.32/2005

Tanggapan Mengenai  Draft Pertukaran Nota Untuk Sembilan Proyek Yen Loan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-263/PJ.344/2005

Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-265/PJ.313/2005

PPN Atas Tanah Liat
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-224/PJ.51/2005

Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Musibah Bencana Nasional Gempa Bumi Dan Gelombang Pasang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sebagian Sumatera Utara
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-253/PJ.332/2005

Permohonan Penjelasan Atas Penjualan Aktiva Tetap
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-199/PJ.53/2005

PPN Atas Produk Pertanian
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-240/PJ.51/2005

Penomoran Faktur Pajak
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-223/PJ.51/2005

Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-213/PJ.313/2005

Pemasukan Bahan Dan/Atau Barang Packing Material Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-163/PJ.52/2005

Pertanyaan Tentang Permohonan Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Dengan KMK Nomor 542/KMK.04/2000 Tanggal 23 Desember 2000
Surat Direktur Pajak No. S-327/PJ.331/2005

Permohonan Pembebasan PPN Dan PPh Penayangan PSA Pada Stasiun TV
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-354/PJ.313/2005

Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Upah Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-231/PJ.313/2005

Peraturan Perpajakan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-236/PJ.322/2005

Permohonan Pembebasan Fiskal Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-233/PJ.313/2005

Penghasilan Yang Diterima Oleh AAA
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-280/PJ.311/2005

Jasa Wajib Pajak Luar Negeri
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-237/PJ.323/2005

Permohonan ABC Kepada Pemerintah Untuk Menilai Kembali Perlakuan PPN Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-356/PJ.322/2005

Tindak Lanjut Penegasan Pemberian Imbalan Bunga
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-225/PJ.313/2005

Penjelasan Terhadap Perlakuan Pengenaan Pajak Atas Pembayaran Komisi Kepada Perusahaan Reasuransi Dan Asuransi Lain
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-206/PJ.313/2005

Pemusatan Terutangnya PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-196/PJ.52/2005

Permohonan Pembebasan PPN Impor Untuk Non-Project Type Grant Aid 2002 Jepang
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-195/PJ.52/2005

Permohonan Pengeluaran Barang Impor Dengan Surat Pernyataan (SP-3)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-194/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Peraturan Perpajakan Bank Umum Untuk Bank Umum Dalam Likuidasi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-212/PJ.313/2005

Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-211/PJ.313/2005

Tanggapan Atas Masalah Perpajakan Dalam Working Group On Trade, Industry, And Investment (WGTII)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-205/PJ.313/2005

Data Mengenai Kewajiban Perpajakan Orang AsingYang Bekerja Pada PT. ABC
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-207/PJ.311/2005

Perpanjangan Ijin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-160/PJ.53/2005

Permohonan Penegasan Mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Atas Perubahan Bentuk Badan Usaha
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-176/PJ.332/2005

Faktur Pajak Yang Dibuat Pada Tanggal Sebelum Tanggal Pengiriman Barang Kena Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-170/PJ.52/2005

Permohonan Peninjauan Ulang Pengenaan PPN Atas Mobil Bekas
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-169/PJ.52/2005

Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Pajak Atas SPT Lebih Bayar
Surat Direktur Pajak No. S-344/PJ.331/2005

Surat Keterangan Fiskal
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-175/PJ.331/2005

Perlakuan Pajak Atas Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Luar Negeri
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-179/PJ.53/2005

Tax Opinion Sebagai bahan Penyusunan Offering Memorandum
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-215/PJ.313/2005

Mohon Penegasan PPh Pasal 23
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-177/PJ.313/2005

Putusan Banding PT. XYZ
Surat Direktur Pajak No. S-151/PJ.332/2005

Perlakuan PPN Atas Pekerjaan Program Komunikasi Internasional Untuk Aceh
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-154/PJ.53/2005

Masa Berlaku Wajib Pajak Patuh
Surat Direktur Pajak No. S-173/PJ.331/2005

Permohonan Penegasan Mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kupon Makanan Dan Minuman
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-155/PJ.53/2005

Penghitungan Kembali Pajak Masukan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-147/PJ.53/2005

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan PPh Barang-Barang Impor Proyek Sistem Informasi Management Kejaksaan Agung RI (SIMKARI-2)
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-229/PJ.52/2005

Perlakuan Pengenaan PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-148/PJ.52/2005

Pembebasan PPN Atas Penyerahan Rumah Kepada Korban Gemba Bumi Dan Tsunami
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-225/PJ.51/2005

Permohonan Penegasan Objek PPh Pasal 23
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-331/PJ.313/2005

Penetapan Internasional Federation Of Red Cross And The Red Crescent (IFRC) Sebagai Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-298/PJ.312/2005

Permohonan Pendaftaran The Nature Conservancy (TNC) Sebagai Organisasi Internasional Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Surat Direktur Pajak No. S-143/PJ.312/2005

Perlakuan PPN Atas Penyerahan BKP Kepada Pengusaha Di Kawasan Berikat
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-142/PJ.52/2005

Perlakuan Pengenaan PPN Atas Impor Bahan Baku Pakan Ternak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-123/PJ.52/2005

Prosedur Pemasukan Barang Bantuan Permohonan Bebas Bea Masuk Dan Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-145/PJ.52/2005

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dana Pensiun Dan Dana Pesangon
Surat Direktur Pajak No. S-131/PJ.313/2005

PPN Atas Penyerahan Aktiva Perusahaan
Surat Direktur Pajak No. S-122/PJ.51/2005

Permohonan Fasilitas PPN Dan PPnBM Atas Alih Status Kendaraan Taksi Menjadi Kendaraan Plat Hitam
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-124/PJ.52/2005

Prosedur Permohonan Fasilitas Bebas Bea  Masuk Dan Hibah Untuk Pesawat Terbang
Surat Direktur Jenderal No. S-69/PJ.341/2005

Perlakuan Perpajakan Atas Sewa Meter Air PDAM Mulai Tahun 2001
Surat Direktur Pajak No. S-63/PJ.313/2005

Perlakuan Pengenaan PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau JKP Dari Luar Daerah Pabean Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Surat Direktur Pajak No. S-62/PJ.32/2005

PPN Atas Batu Apung
Surat Direktur Pajak No. S-157/PJ.51/2005

Permohonan Penegasan Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Impor
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-104/PJ.52/2005

Pedagang Eceran Toko Emas
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-106/PJ.5/2005

Konsultasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Direktur Pajak No. S-44/PJ.312/2005

Permohonan Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.31/1992
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-357/PJ.312/2005

Permohonan Pembebasan Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL Ditjen Pajak No. S-107/PJ.5/2005

Penjelasan Atas Penyerahan Obat Untuk Pasien Rawat Jalan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-100/PJ.52/2005

Permohonan Pengeluaran Barang Impor Dengan Surat Pernyataan (SP-3)
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-24/PJ.52/2005

Penegasan Fasilitas PPN Dibebaskan Atas Impor Pakan Ternak/Bahan Pembuatan Pakan Ternak
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-47/PJ.52/2005

Penegasan Tentang PPN Impor Untuk Tujuan Ekspor
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-40/PJ.52/2005

Penegasan Kewajiban Perpajakan Atas Usaha Country Club Yang Dikelola Oleh PT ABC
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-039/PJ.322/2005

Permohonan Penegasan Tentang Pemusatan PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-41/PJ.52/2005

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Kerjasama Operasi Terminal Peti Kemas (KSO TPK) ABC
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-05/PJ.332/2005

Penegasan Pengenaan PPN Atas Pembelian Karton Box Dari DPIL Ke Kawasan Berikat
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-46/PJ.52/2005

PPN Terhadap Pendapat Non-Air PDAM Tirtanadi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-31/PJ.53/2005

Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas Retur Administrasi
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-29/PJ.5/2005

Surat Penegasan Atas Pembebasan PPN Terhadap Kapal Ikan
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-30/PJ.51/2005

Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas Potongan Harga
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-13/PJ.52/2005

Permohonan Penegasan Mengenai Pembayaran PPN Impor Berdasarkan SPKPBM Yang Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-01/PJ.52/2005

Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-177/PJ./2005

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-176/PJ./2005

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-175/PJ./2005

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-174/PJ./2005

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 138/PMK.03/2005

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 137/PMK.03/2005

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 601/KMK.03/2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu  Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2005

Petunjuk Pelaksanaan Pencabutan Secara Jabatan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Yang Tidak Memenuhi Syarat Lagi Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.52/2005

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-166/PJ./2005 Tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.52/2005

Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-166/PJ./2005

Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 110/PMK.010/2005

Penegasan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Diterima Secara Lengkap Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.53/2005

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 144/PJ./2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ./2005

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ./2005

Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 114/PMK.04/2005

Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2005

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan Melalui Pemberi Kerja Dalam Rangka Menyongsong Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ./2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 97/PMK.03/2005

Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.04/2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 Tentang Konsultan Pajak Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/PMK.03/2005

Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/PMK.02/2005

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/PMK.02/2005

Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 95/PMK.02/2005

Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-145/PJ./2005

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 69/PMK.04/2005

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-142/PJ./2005

Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-144/PJ./2005

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.03/2005

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 75/PMK.03/2005

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2005 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.53/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 64/PMK.02/2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 66/PMK.03/2005

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.03/2005

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjulan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2005

Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 61/PMK.03/2005

Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner" Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.34/2005

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2005

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Perbangan Internasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2005

Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Memberikan Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 289/KMK.03/2005

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.03/2005

Kebijakan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2005

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.03/2005

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 91/PJ/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.33/2005

Penegasan Penomoran Dan Perekaman Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2005

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 91/PJ/2005

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/PMK.03/2005

Tata Cara Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sehubungan Dengan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.41/2005

Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 Tentang Bunga Pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Indonesia Dengan Belanda
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2005

Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2005

Pelimpahan Wewenang Pnerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/PMK.03/2005

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 34/PMK.03/2005

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.03/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 29/PMK.03/2005

Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Dan Obat Jadi Anti Retroviral
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.010/2005  

Penjelasan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 Tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2001
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.52/2005

Kebijakan Pemeriksaan Berdasar Kriteria Seleksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/2005

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ./2005

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ/2005

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.33/2005

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ./2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.52/2005

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ/2005

Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2005 Sehubungan Dengan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-62/PJ/2005

Bentuk, Ukuran, Warna, Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PMK.03/2005  

Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur, Dan/ Atau  Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/PMK.03/2005   `

Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.010/2005  

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 Tentang Pemasukan Barang-barang Dari Luar Daerah Pabean Indonesia Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 19/PMK.04/2005  

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/KMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.010/2005  

Penurunan Tarif Bea Masuk Cordless Handset Dengan NomorHS. 8517.11.00.00
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/PMK.010/2005  

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-59/PJ./2005

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pajak Dan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-51/PJ./2005 Dan No. KEP-13/PB/2005

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Bea Masuk, Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.03/2005   

Penegasan Bendahara Umum Derah Dan Pemegang Kas Sebagai Pemotong Dan Atau Pemungut Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-01/PJ.43/2005

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-03/PJ.52/2005

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ./2005 Tentang Perubahan Atas KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Dan Penjelasan Atas Surat Edaran Nomor SE-22/PJ./2004 Tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Bada Usaha Milik Negara  Dan KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-05/PJ./2005

Pedoman Penunjukan Ketua Kelompok Dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-40/PJ/2005

Penyampaian Ketentuan Tentang Penunjukan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi untuk Memungut Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-02/PJ.51/2005

Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dn Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/PMK.03/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 05/PMK.03/2005

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan  Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-37/PJ./2005

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ./2005


|Peraturan 2008||Peraturan 2007|
|Peraturan 2006||Peraturan 2004|
|Peraturan 2003||Peraturan 2002|
|Peraturan 2001||Peraturan 2000|
|Peraturan 1999||Peraturan sebelum 1999|


 

Hadiah Member


1 bh Handphone


CD eBook UU Pajak

Setiap member baru akan mendapatkan CD dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah Hand Phone

 

UU Perpajakan

UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan
UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 

FREE


Softcopy UU Pajak 2000, 
kirim email ke

 support@infopajak.com

dengan subject
 Undang-undang
 

 

 

 

2008 All rights reserved. Privacy policy