Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal  23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-178/PJ./2006

Laporan Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.52/2006

Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Memiliki Tempat Usaha Di Pusat Perdagangan Dan/Atu Pertokoan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-175/PJ./2006

Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Guarantee Fee
Surat Pj. Direktur Pajak No. S-1205/PJ.341/2006

Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Tidak Dipungut Atas Impor Peralatan Studio Dan Komunikasi Yang Digunakan Oleh Lembaga Sandi Negara
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 993/KMK.03/2006

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Pembayaran Bunga Kepada Nasabah Pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-171/PJ./2006

Perlakuan PPN Atas Jasa Angkutan Antar Jemput Karyawan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-789/PJ.53/2006

Permohonan Penjelasan Dan Contoh Dasar Pengenaan Pajak Usaha Jasa Perbengkelan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-788/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Turnkey Project
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-763/PJ.53/2006

Perlakuan Pajak Masukan Yang Terkait Dengan Penyerahan Yang Dibebaskan PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-741/PJ.51/2006

Keringanan Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-730/PJ.51/2006

Penjelasan Pengenaan PPh Pasal 26 Sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Singapura
Surat Pj. Direktur Pajak No. S-1082/PJ.341/2006

Peminjaman Berkas/Data Wajib Pajak Oleh Tim Audit Ditjen - DEPKEU RI
Surat Pj. Direktur Pajak No. S-1077/PJ.322/2006

Sosialisasi Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Mengenai PPN Dan PPh Pasal 22, 23, 26 Di Lingkungan Sekretariat Negara Tanggal 18 September 2006
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1075/PJ.32/2006

Indonesia - Malaysia Tax Treaty
Surat Direktur Pajak No. S-1058/PJ.341/2006

Berkas Wajib Pajak PT JST Indonesia
Surat Direktur Pajak No. S-1059/PJ.344/2006

Permohonan Penjelasan Dan Penegasan Mengenai Bukti Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Yang Menggunakan Tanda Tangan Secara Otomatis Dan Didistribusikan Melalui Website
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1060/PJ.331/2006

SK PPN Ditanggung Pemerintah Untuk Banknote SA. RYAL
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-679/PJ.53/2006

PPN Yang Terlanjur Dipungut Dan Surat Keterangan Bebas PPN
Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-620/PJ.53/2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 123/PMK.03/2006

Rekomendasi Pembebasan PPN dan PPN BM
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-722/PJ.53/2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2006, Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.22/2006

Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-160/PJ./2006

Penetapan Alokasi Definitif Dada Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaral 2006
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.02/2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.52/2006

Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-159/PJ./2006

Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur, Dan/Atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.03/2006

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.03/2006

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 92/PMK.03/2006

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 91/PMK.03/2006

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.34/2006

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-146/PJ./2006 Tanggal 29 September 2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006

Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.75/2006 Tanggal 20 September 2006 Tentang Insentif Jurusita Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.75/2006

Insentif Jurusita Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.75/2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan/Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 86/PMK.03/2006

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.03/2006

Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-146/PJ./2006

Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-147/PJ./2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor PER-147/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.52/2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.52/2006

Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ./2006

Pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.44/1994 Tentang Tatacara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.42/2006

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-124/PJ/2006 Tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.7/2006

Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-124/PJ./2006

Kebijakan Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai  Lebih Bayar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2006

Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.53/2006

Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, Dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2006

Jangka Waktu Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.53/2006

Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-122/PJ./2006

Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 54/PMK.04/2006

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-102/PJ./2006

Penegasan Saat Berlakunya Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 Tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner" Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.3/2006

Tata Cara Pembatalan/Penggantian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Yang Tidak Dapat Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-89/PJ/2006

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak  Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ./2006

Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Bekasi, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-72/PJ./2006

Penjelasan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda  (P3B) Indonesia - Korea Selatan
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-311/PJ.341/2006

PPh Pasal 23 Jasa Angkutan Umum Di Darat
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-308/PJ.313/2006

Penegasan Atas Proses Restitusi PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-196/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Riset Pemasaran Untuk Pihak Di Luar Daerah Pabean
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-87/PJ.53/2006

Penegasan Perlakuan PPN Atas Evaluasi/Laporan Kegiatan Review Pelatihan Tenaga Kependidikan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-141/PJ.53/2006

Permohonan Penegasan Bahwa Orientasi Manajemen Pembelajaran Fisika Program Penguatan Sains Dan Teknologi MA (STEP‑2 IDB) Tidak Kena PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-71/PJ.53/2006

Penjelasan Tentang Perlakuan PPN Atas Pengalihan Hak Atas Aktiva Tetap Yang Bergerak
Surat Direktur Pajak No. S-200/PJ.52/2006

Penegasan Pengenaan PPn BM Atas Penyerahan Apartemen
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-202/PJ.51/2006

Tanggapan Mengenai Draft Economic Partnership Agreement (EPA) Indonesia-Jepang
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-170/PJ.344/2006

Penegasan Pemberian Imbalan Bunga
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-246/PJ.332/2006

PPN Atas Pemadukan BKP Dari DPIL Ke PDKB Berupa Mesin Dan/Atau Peralatan Pabrik Yang Dipergunakan Secara Langsung Dalam Proses Produksi Di PDKB
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-230/PJ.32/2006

Penegasan PPN
Surat Direktur Pajak No. S-70/PJ.53/2006

PPN Di Kawasan Berikat
Surat Direktur Jenderal No. S-30/PJ.322/2006

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-70/PJ./2006

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-69/PJ./2006

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-68/PJ./2006

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ./2006

Ralat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Ralat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 23/PMK.03/2006

Pembebasan Pajak Produk Perbankan syariah
Surat Direktur Peraturan Perpajakan No. S-368/PJ.313/2006

Tata Cara Pengurusan Stiker Lunas PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-291/PJ.51/2006

Pembebasan PPN Atas Pembangunan Rumah Ibadah
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-88/PJ.53/2006

Penjelasan Mengenai Meterai Tempel Satu Rupiah
Surat Direktur Pajak No. S-75/PJ.53/2006

Mohon Penjelasan Pengenaan PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-69/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Jasa Penunjang Penerbangan Dan Bandar Udara
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-68/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Biaya Kursus
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-67/PJ.53/2006

Pajak Pertambahan Nilai Atas Technical Assistant Agreement
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-38/PJ.53/2006

Pembebasan PPN Atas Jasa Kontraktor
Surat Direktur Pajak No. S-37/PJ.53/2006

Pembebanan PPN Atas Kapal-Kapal Korea Selatan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-31/PJ.53/2006

Permohonan Penegasan Bahwa Sertifikasi (Short Course) Guru Madrasah Aliyah Bidang Studi Biologi Tidak Kena PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-35/PJ.53/2006

Permohonan Penjelasan Peraturan Perintah  Nomor 38 Tahun 2003
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-33/PJ.53/2006

Pajak Pertambahan Nilai Nenvabfy

Perlakuan PPN Atas Jasa Penempatan CUTE
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-24/PJ.53/2006

Permohonan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Nama Kongregasi Suster-suster Cinta Kasih Dari Maria Bunda Berbelas Kasih (SCMM)
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-20/PJ.53/2006

Permohonan Restitusi
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-26/PJ.53/2006

Perlakuan PPN Atas Sponsorship
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-25/PJ.53/2006

Mohon Penjelasan Barang Bebas Pajak
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-23/PJ.53/2006

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di  Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.53/2006

Permohonan Pembebasan Pembayaran PPN
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-127/PJ.52/2006

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Untuk Alat Pelindung Diri (APD)  Flu Burung Bantuan Menteri Kesehatan Singapura
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-104/PJ.52/2006

Permohonan Pembebasan PPN Dimuka Atas Jasa Sewa Rumah Oleh KB Belanda
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-62/PJ.52/2006

Permohonan Pemberian Fasilitas PPN Impor
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-60/PJ.52/2006

Penelitian Lapangan Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.51/2006

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.52/2006

Penjelasan Permohonan Restitusi
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-70/PJ.52/2006

Permohonan Penegasan Pembayaran PPN Di Wilayah Pulau Bintan
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-28/PJ.52/2006

PPN Atas Penjualan Agunan Dan Komisi Pengelolaan Portfolio
Surat Direktur Jenderal PPN Dan PTLL No. S-04/PJ.53/2006

Penetapan Alokasi Sementara Dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal  29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 19/PMK.02/2006

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-144/PJ./2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-47/PJ./2006

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah No.145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.02/2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 28/PMK.03/2006

Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/PMK.04/2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 23/PMK.03/2006

Penelaah Keberatan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 99/KMK.01/2006

Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK.01/2006

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ./2006

Perubahan  Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-14/PJ./2006

Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendaharawan Atau Penaggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS Di Masing-Masing Unit Penerima BOS
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ./2006

Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 12/PMK.04/2006

Perekaman SPT Masa PPN Dan Konfirmasi Faktur Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.52/2006

Bentuk Surat Setoran Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ./2006

Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kerajaan Thailand
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2006

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KMK.01/2006

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 121/PMK.06/2005

Rencana Pemeriksaan Nasional Tahun 2006
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.7/2005

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 579/KMK.01/2005

Penunjukan Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB Dan Bank Operasional III BPHTB
Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-07/PB./2006

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.24/2006

Penjelasan Tentang Kertas Segel Tahun 1980
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-359/PJ.53/2006

Permohonan Pengeluaran Barang Impor Dengan SP-3
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-128/PJ.52/2006

Perlakuan PPN Atas Penyerahan Barang Modal Dan/ Atau Barang Lainnya Yang Bukan Untuk Diperjualbelikan Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Antar Cabang
Surat Direktur PPN Dan PTLL No. S-122/PJ.51/2006