Situs Informasi Perpajakan Bagi Profesional

Tax on Clik, only Pajak.com !

|Peraturan 2008||Peraturan 2006|
|Peraturan 2005||Peraturan 2004|
|Peraturan 2003||Peraturan 2002|
|Peraturan 2001||Peraturan 2000|
|Peraturan 1999||Peraturan sebelum 1999|

Peraturan Pajak Tahun 2007

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2007

Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007

Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2007

Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.03/2007

Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.03/2007

Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007

Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.03/2007

Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007

Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2007

Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007

Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.03/2007

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.03/2007

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.03/2007

Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2007

Tata Cara Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.03/2007

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Dan Putusan Peninjauan Kembali, Yang Menyebabkan Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil Dan Wajib Pajak Di Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2007

Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam
Jangka Waktu Yang Ditentukan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2007

Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2007

Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2007

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayan Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007

Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2007

Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.03/2007

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.011/2007

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 Tentang Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2007

Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2007

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-160/PJ/2007

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2007

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Energi Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2007

Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131.1/PMK.07/2007

Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Energi Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.03/2007

Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yang Telah Menerapkan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-149/PJ./2007

Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-148/PJ./2007

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstuksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Dan Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.02/2007

Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jeneal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ./2007

Penetapan NPOPTKP BPHTB Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2006
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-47/PJ./2007

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Direktur JenderaL Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-142/PJ./2007

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-136/PJ./2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-136/PJ./2007

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Serta Batas Akhir Pelaporan Pajak Untuk Masa Pajak Yang Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Serta Batas Akhir Pelaporan Pajak Bersamaan Dengan Hari Libur Atau Cuti Bersama Bulan Oktober 2007
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-143/PJ./2007

Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-136/PJ./2007

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2007

Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.02/2007

Penegasan Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.02/2007

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-109/PJ./2007

Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun Pajak 2007 Bagi Wajib Pajak Yang Penghasilan Utamanya Dari Imbalan Jasa Yang Pada Tahun 2006 Tidak Termasuk Sebagai Imbalan Jasa Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, Tetapi Pada Tahun 2007 Termasuk Sebagai Imbalan Jasa Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.03/2007

Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pemasangan, Penyiaran Atau Penayangan Iklan Di Media Massa Dan/Atau Media Luar Ruang
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.03/200

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Penegasan Atas Penyelesaian Pemeriksaan Terkait Dengan Pembentukan KPP Pratama Di Pulau Jawa Dan Bali Selain KPP Pratama Di Wilayah Kanwil Jakarta Pusat Dan Kanwil Jakarta Selatan
Surat Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No. S-61/PJ.0413/2007

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak Dan Objek Pajak Dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Pulau Jawa Dan Pulau Bali Selain KPP Pratama Di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-87/PJ/2007

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi , Dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Direktur Jeneral Pajak Nomor: PER-81/PJ./2007

Penegasan Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.04/2007

Kebijakan Pemeriksaan Khusus
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.04/2007

Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.03/2007

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2007

Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 46/PMK.03/2007

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 43/PMK.03/2007

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/PMK.05/2007

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-24/PJ/2007

Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Modern Pada Kantor Wilayah DJP Dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2007

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.03/2007

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Dan Pencabutan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.4/2001 Tentang Surat Keterangan Fiskal
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ./2007

Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ/2007

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-69/PJ/2007

Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-68/PJ/2007

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-67/PJ/2007

Pelaksanaan Dan Pengawasan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, SPT Masa PPh Dan SPT Tahunan PPh
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ./2007

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Oleh Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ/2007

Pembayaran/Penyetoran PBB Dan BPHTB Dalam Rangka Implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
Surat Direktur Pajak No. S-06/PJ.13/2007

Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.07/2007

Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN & PPN BM, Pajak Lainnya, Serta PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran 2007
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-37/PJ/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 05/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 03/PMK.07/2007

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja /Bendaharawan Pemerintah
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2007

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.03/2007

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/ Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 11/PMK.03/2007

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2007

Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Dalam Masa Transisi Pemberlakuan Modul Penerimaan Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-2/PJ./2007

Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/PMK.03/2007

Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Dalam Masa Transisi Pemberlakuan Modul Penerimaan Negara
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2007

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan BarAng Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007

|Peraturan 2008||Peraturan 2006|
|Peraturan 2005||Peraturan 2004|
|Peraturan 2003||Peraturan 2002|
|Peraturan 2001||Peraturan 2000|
|Peraturan 1999||Peraturan sebelum 1999|

Hadiah Member

1 bh Handphone

CD eBook UU Pajak

Setiap member baru akan mendapatkan CD dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah Hand Phone

UU Perpajakan

UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

FREE

Softcopy UU Pajak 2000,
kirim email ke

support@infopajak.com

dengan subject
Undang-undang